Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Politik Pendidikan §170-180

Pasal 178: Pendidikan adalah wajib dan gratis untuk semua

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 178: Pengajaran hal-hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya merupakan kewajiban negara yang harus terpenuhi bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Negara wajib menyediakannya untuk seluruh warga dengan cuma-cuma. Dan kesempatan pendidikan tinggi secara cuma-cuma dibuka seluas mungkin dengan fasilitas sebaik mungkin.

 

 

Article 178: It is an obligation upon the State to teach every individual those matters that are necessary for the mainstream of life, male or female, in the primary and secondary levels of education. This must be provided free of charge to everyone, and the State should, to the best of its ability, provide the opportunity for everyone to continue higher education free of charge.

 

Its evidence is that it is from the essential interests and utilities for people, since teaching the individuals what they require in mainstream life is from the essential interests, since it achieves benefit and repels harm. This is why it is obligatory upon the State to provide for these interests according to what mainstream life necessitates, and according to the number of youth present that require to be taught those issues. Primary and secondary education of the masses has become a necessity due to the nature of life between nations in this era, and is no longer from the non-essential issues, so accordingly the primary and secondary education for every individual of what is required to partake in the mainstream of life is an obligation upon the State, while it remains one of the essential interests. Therefore, it is obligatory upon the State to provide sufficient primary and secondary schools for all the subjects of the State who wish to study and provide them with what they require to partake in life’s affairs free of charge. The Messenger SL-16pt made the ransom of the disbelieving prisoners that they should teach ten of the Muslim children, and that was from the war booty which is part of what the Khalifah may spend in the interests of the Muslims, and is evidence that the spending upon education is without anything given in exchange.

Higher education is also from the interests, so anything from it which is part of the necessities such as medicine must be provided by the State, in the same manner as primary and secondary education, since it achieves benefit and repels harm and is from the issues that the Shari’ah obligated upon the State. As for anything from the non-essential issues, such as literature, then the State should provide for it if the finances were available.

The primary and secondary teaching, along with whatever is essential for the Ummah in terms of further education, is considered part of the obligatory interests upon the expenditure of the Bayt Al-Mal, without anything in return.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 184: Manuver-manuver politik

Pasal 184: Manuver politik sangat penting dalam politik luar negeri. Kekuatannya terletak pada penampakan kegiatan dan merahasiakan tujuan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 163: Kepemilikan laboratorium

Pasal 163: Setiap individu dilarang memiliki laboratorium yang memproduksi bahan yang kepemilikan mereka terhadap bahan-bahan itu dapat membahayakan umat atau negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 59: Pemberhentiannya Wali

Pasal 59: Wali diberhentikan apabila Khalifah berpendapat untuk memberhentikannya; atau apabila Majlis Umat menyatakan ketidakpuasan (ketidakrelaan) terhadap Wali, atau jika Majelis Wilayah menampakkan ketidaksukaan terhadapnya. Pemberhentiannya dilakukan oleh Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 136: Penggunaan Tanah adalah wajib

Pasal 136: Setiap orang yang memiliki tanah (pertanian), diharuskan untuk mengelolanya. Baitul Mal memberikan modal kepada para petani yang tidak memiliki modal agar memungkinkan menggarap tanahnya. Setiap orang yang mentelantarkan tanahnya selama tiga tahun berturut-turut -tanpa mengolahnya-, maka tanahnya akan diambil dan diserahkan kepada yang lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 160: Pengawasan Perindustrian

Pasal 160: Negara mengatur semua sektor perindustrian dan menangani langsung jenis industri yang termasuk ke dalam pemilikan umum. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 145: Kharaj

Pasal 145: Kharaj dipungut atas tanah kharaj sesuai dengan potensi hasilnya. Sedangkan tanah ‘usyriyah zakatnya dipungut berdasarkan produk nyata. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 2: Darul Islam dan Darul kufur

Pasal 2: Darul Islam adalah negeri yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum Islam dan keamanannya didasarkan pada keamanan Islam. Darul kufur adalah negeri yang di dalamnya diterapkan peraturan kufur atau keamanannya berdasarkan selain keamanan Islam. Selengkapnya