Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Politik Pendidikan §170-180

Pasal 178: Pendidikan adalah wajib dan gratis untuk semua

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 178: Pengajaran hal-hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya merupakan kewajiban negara yang harus terpenuhi bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Negara wajib menyediakannya untuk seluruh warga dengan cuma-cuma. Dan kesempatan pendidikan tinggi secara cuma-cuma dibuka seluas mungkin dengan fasilitas sebaik mungkin.

 

 

Article 178: It is an obligation upon the State to teach every individual those matters that are necessary for the mainstream of life, male or female, in the primary and secondary levels of education. This must be provided free of charge to everyone, and the State should, to the best of its ability, provide the opportunity for everyone to continue higher education free of charge.

 

Its evidence is that it is from the essential interests and utilities for people, since teaching the individuals what they require in mainstream life is from the essential interests, since it achieves benefit and repels harm. This is why it is obligatory upon the State to provide for these interests according to what mainstream life necessitates, and according to the number of youth present that require to be taught those issues. Primary and secondary education of the masses has become a necessity due to the nature of life between nations in this era, and is no longer from the non-essential issues, so accordingly the primary and secondary education for every individual of what is required to partake in the mainstream of life is an obligation upon the State, while it remains one of the essential interests. Therefore, it is obligatory upon the State to provide sufficient primary and secondary schools for all the subjects of the State who wish to study and provide them with what they require to partake in life’s affairs free of charge. The Messenger SL-16pt made the ransom of the disbelieving prisoners that they should teach ten of the Muslim children, and that was from the war booty which is part of what the Khalifah may spend in the interests of the Muslims, and is evidence that the spending upon education is without anything given in exchange.

Higher education is also from the interests, so anything from it which is part of the necessities such as medicine must be provided by the State, in the same manner as primary and secondary education, since it achieves benefit and repels harm and is from the issues that the Shari’ah obligated upon the State. As for anything from the non-essential issues, such as literature, then the State should provide for it if the finances were available.

The primary and secondary teaching, along with whatever is essential for the Ummah in terms of further education, is considered part of the obligatory interests upon the expenditure of the Bayt Al-Mal, without anything in return.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 149: Sumber tetap pemasukan Baitul Mal

Pasal 149: Sumber tetap pemasukan Baitul Mal berupa fa’i, jizyah, kharaj, seperlima harta rikaz dan zakat. Seluruh pemasukan ini dipungut secara tetap, baik diperlukan atau tidak. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 174: Ilmu eksperimental, pengetahuan budaya

Pasal 174: Ilmu-ilmu terapan -seperti olahraga- harus dipisahkan dengan ilmu-ilmu tsaqofah. Ilmu-ilmu terapan diajarkan menurut kebutuhan dan tidak terikat dengan jenjang pendidikan tertentu. Ilmu-ilmu tsaqofah diberikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat aliyah sesuai dengan rencana pendidikan yang tidak bertentangan dengan konsep dan hukum Islam. Ditingkat perguruan tinggi ilmu-ilmu… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 88: Pengangkatan dan Akuntabilitas Hakim Madhalim

Pasal 88: Qadli Madzalim ditetapkan dan diangkat oleh Khalifah atau oleh Qadli Qudlat. Koreksi, pemberian peringatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Khalifah, atau Qadli Qudlat –jika Khalifah memberikan wewenang tersebut kepadanya-. Pemberhentian tidak dapat dilakukan terhadap Qadli Madzalim yang tengah memeriksa perkara (antara rakyat dengan) Khalifah, atau dengan Mu’awin Tafwidl atau dengan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 51: Kekuasaan Mu’awin Tanfidz

Pasal 51: Mu’awin Tanfidz selalu berhubungan langsung dengan Khalifah, seperti halnya Mu’awin Tafwidl. Dia berposisi sebagai Mu’awin dalam hal pelaksanaan, bukan menyangkut pemerintahan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 35: Menunjuk khalifah dan untuk menyingkirkannya

Pasal 35: Umat yang memiliki hak mengangkat Khalifah, tetapi umat tidak memiliki hak memberhentikannya manakala akad baiatnya telah sempurna sesuai dengan ketentuan syara’ Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 5: kewarganegaraan Islam, hak dan kewajiban

Pasal 5: Setiap warga negara (Khilafah) Islam mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan syara’. Pasal 6: Negara tidak membeda-bedakan individu rakyat dalam aspek hukum, peradilan, maupun dalam jaminan kebutuhan rakyat dan semisalnya. Seluruh rakyat diperlakukan sama tanpa memperhatikan ras, agama, warna kulit dan lain-lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 44: Memberdayakan Mu’awin Tafwidl

Pasal 44: Dalam penyerahan tugas kepada Mu’awin Tafwidl, disyaratkan dua hal: Pertama, kedudukannya mencakup segala urusan negara. Kedua, sebagai wakil Khalifah. Disaat pengangkatannya, Khalifah harus menyatakan: “Aku serahkan kepada Anda apa yang menjadi tugasku sebagai wakilku”, atau dengan redaksi lain yang mencakup kedudukannnya yang umum dan bersifat mewakili. Penyerahan tugas ini… Selengkapnya