Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Politik Pendidikan §170-180

Pasal 176: Hubungan seni dan kerajinan untuk ilmu dan kebudayaan

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 176: Ilmu kesenian dan keterampilan dapat digolongkan sebagai ilmu pengetahuan, seperti perdagangan, pelayaran dan pertanian yang boleh dipelajari tanpa terikat batasan atau syarat tertentu; dan dapat juga digolongkan sebagai suatu kebudayaan apabila telah dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu, seperti seni lukis dan pahat yang tidak boleh dipelajari apabila bertentangan dengan pandangan Islam.

 

 

Article 176: Arts and crafts may be related to science, such as commerce, navigation and agriculture. In such cases, they are studied without restriction or conditions. Sometimes, however, arts and crafts are connected to culture and influenced by a particular viewpoint of life, such as painting and sculpting. If this viewpoint of life contradicts the Islamic viewpoint of life, these arts and crafts are not taken.

The evidence is the evidence for Article 162, which was the generality of the evidences which permitted knowledge/science, and the principle that one type of a permitted thing is prohibited if it leads to harm, because the arts and industries are information, and so they are permitted since they are encompassed by the generality of the evidences regarding knowledge. If they bring about harm due to their being influenced by a particular viewpoint then they are prohibited. This is the case if there is no text forbidding it. As for when there is a text which forbids it, such as drawing something which has a soul (Ruh), whether human, animal, bird or otherwise, or sculpting something with a soul, then it is prohibited because it is forbidden due to the narrations reported which decisively prohibit drawing and sculpting.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 95: Putusan Mahkamah sebelum Khilafah

Pasal 95: Berbagai traksaksi, muamalah dan vonis yang dilakukan dan telah selesai pelaksanaannya sebelum berdirinya Khilafah, tidak dibatalkan oleh qadha’ Khilafah dan tidak diadili kembali kecuali jika perkara itu: a. Memiliki pengaruh yang terus menerus yang bertentangan dengan Islam, maka perkara tersebut diadili ulang b. Jika perkara tersebut berkaitan dengan pelanggaran/penyerangan terhadap… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 68: Perwira dari Staf umum

Pasal 68: Disetiap kamp militer harus terdapat sejumlah perwira yang cukup dan memiliki pengetahuan yang tinggi tentang kemiliteran, serta berpengalaman dalam menyusun strategi perang dan mengatur peperangan. Hendaknya perwira disetiap batalion diperbanyak sesuai kemampuan yang ada. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 24: Pelaksanaan al-Shara dan Sultan

Pasal 24: Khalifah mewakili umat dalam kekuasaan dan pelaksanaan syara’. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 82: mungkin derajat yang berbeda pengadilan

Pasal 82: Jenis peradilan boleh berbeda-beda sesuai jenis perkaranya. Sebagian Qadli boleh ditugaskan untuk menyelesaikan perkara tertentu, sampai batas tertentu dan perkara lainnya diserahkan pada sidang yang lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 144: Jizyah

Pasal 144: Jizyah dipungut dari orang-orang dzimiy saja, dan diambil dari kalangan laki-laki baligh jika ia mampu. Jizyah tidak dikenakan terhadap kaum perempuan dan anak-anak. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 159: Urusan pertanian dan kebijakan

Pasal 159: Negara mengatur urusan pertanian berikut produksinya, sesuai dengan kebutuhan strategis pertanian untuk mencapai tingkat produksi semaksimal mungkin. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 1: Kepercayaan Islam ('aqidah) merupakan dasar negara

Pasal 1: Akidah Islam adalah dasar negara. Segala sesuatu yang menyangkut institusi negara, termasuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan negara, harus dibangun berdasarkan akidah Islam. Akidah Islam menjadi asas undang-undang dasar dan perundang-undangan syar’i. Segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang dasar dan perundang-undangan, harus terpancar dari akidah Islam. Selengkapnya