Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Politik Pendidikan §170-180

Pasal 175: budaya Islam adalah wajib di semua jenjang pendidikan

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 175: Tsaqofah Islam harus diajarkan disemua tingkat pendidikan. Untuk tingkat perguruan tinggi hendaknya diadakan/dibuka berbagai jurusan dalam berbagai cabang ilmu keislaman, disamping diadakan jurusan lainnya seperti kedokteran, teknik, ilmu pengetahuan alam dan sebagainya.

 

 

Article 175: The Islamic culture must be taught at all levels of education. In higher education, departments should be assigned to the various Islamic disciplines as will be done with medicine, engineering, physics and anything similar.

The evidence for the article is the action of the Messenger SL-16pt, since he SL-16pt used to teach the rules of Islam to men, women, the elderly and the youth, which indicates that Islam teaches every generation, and so it is learnt at all levels of education. Knowledge other than the laws of Islam such as the sciences and industries is permitted, however its reality is that they are studied after gaining basic knowledge that is essential such as the principles that are required to enter some of the sciences and industries such as medicine and engineering, and so they are taught after this information has been acquired. Therefore, their teaching is done in higher education. Built upon the reality of the information and the action of the Messenger SL-16pt, this article was drafted, and so this is what necessitated it.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 143: Zakat

Pasal 143: Zakat hanya diambil dari kaum Muslim, dan dipungut sesuai dengan jenis kekayaan yang sudah ditentukan oleh syara’, baik berupa mata uang, barang dagangan, ternak maupun biji-bijian. Selain yang sudah ditentukan oleh syara’ tidak boleh dipungut. Zakat dipungut dari para pemiliknya, baik ia mukallaf yang akil baligh, atau pun bukan mukallaf, seperti anak kecil dan orang gila. Harta zakat… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 25: Khilafah aqad atas dasar sukarela dan pilihan.

Pasal 25: Khilafah adalah aqad atas dasar sukarela dan pilihan. Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk menerima jabatan Khilafah, dan tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memilih Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 107: Keanggotaan di Majelis Umat

Pasal 107: Setiap warga negara yang baligh, dan berakal berhak menjadi anggota Majelis Umat atau Majelis Wilayah, baik laki-laki maupun perempuan, Muslim ataupun non-Muslim. Hanya saja keanggotaan orang non-Muslim terbatas pada penyampaian pengaduan tentang kedzaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 139: Milik pribadi dilindungi

Pasal 139: Negara tidak boleh mengalihkan hak milik individu menjadi hak milik umum. Pemilikan umum bersifat tetap berdasarkan jenis dan karakteristik kekayaan, bukan berdasarkan pendapat negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 63: Angkatan bersenjata

Pasal 63: Prajurit terdiri atas dua bagian: Pertama, pasukan cadangan yang terdiri atas seluruh kaum Muslim yang mampu memanggul senjata. Kedua, pasukan reguler yang memperoleh gaji dan masuk anggaran belanja sebagaimana para pegawai negeri lainnya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 125: Pemenuhan kebutuhan dasar dan kemewahan

Pasal 125: Seluruh kebutuhan pokok setiap individu masyarakat harus dijamin pemenuhannya per individu secara sempurna. Juga harus dijamin kemungkinan setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan sekunder semaksimal mungkin. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 18: Penguasa dan pegawai di negara bagian.

Pasal 18: Penguasa mencakup empat orang, yaitu Khalifah, Mu’awin Tafwidl, Wali dan Amil. Selain mereka, tidak tergolong sebagai penguasa, melainkan hanya pegawai pemerintah. Selengkapnya