Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Politik Pendidikan §170-180

Pasal 174: Ilmu eksperimental, pengetahuan budaya

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 174: Ilmu-ilmu terapan -seperti olahraga- harus dipisahkan dengan ilmu-ilmu tsaqofah. Ilmu-ilmu terapan diajarkan menurut kebutuhan dan tidak terikat dengan jenjang pendidikan tertentu. Ilmu-ilmu tsaqofah diberikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat aliyah sesuai dengan rencana pendidikan yang tidak bertentangan dengan konsep dan hukum Islam. Ditingkat perguruan tinggi ilmu-ilmu tsaqofah boleh diajarkan secara utuh seperti halnya ilmu pengetahuan yang lain, dengan syarat tidak mengakibatkan adanya penyimpangan dari strategi dan tujuan pendidikan.

 

Article 174: A distinction should be drawn between the empirical sciences such as mathematics on the one hand and the cultural sciences on the other. The empirical sciences and all that is related to them are taught according to the need and are not restricted to any stage of education. As for the cultural sciences, they are taught at the primary and secondary levels according to a specific policy which does not contradict Islamic thoughts and rules. In higher education, these cultural sciences are studied like other sciences provided they do not lead to a departure from the education policy and its goal.

Its evidence is the generality of the evidences which permit learning knowledge, since they encompass all knowledge, and so it is permitted for the Muslim to learn all knowledge. However, learning some knowledge leads to deviation of the beliefs, or weakness in the ‘Aqeedah and so these types of knowledge are forbidden from being taught as long as they result in that, and if they lost that effect then it would be permitted to learn it, applying the principle: “If one type of a permitted thing leads to a harm, only that one is prohibited, and the thing remains permitted”.

Accordingly, the general evidences which permit learning and the Shari’ah principle are the proof for this article.

Since learning what causes a deviation and weakness in the beliefs easily influences children, it is, therefore, prohibited to teach anything of these types of knowledge in the primary and secondary stages of education. As for higher education, then knowledge such as philosophy and anything similar are taught, in order to refute them and show their falsehood, and nothing from these subjects is taught without also teaching its refutation and invalidity alongside it. The noble Quran mentions the ideas and beliefs of others, but they are mentioned in order to explain their invalidity and to reject them. And in the same way, when the educational programme is drafted, these types of subjects are drafted in higher education in order to refute them and explain their falseness.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 147: Kondisi perpajakan

Pasal 147: Setiap aktivitas yang diwajibkan syara’ terhadap umat untuk melakukannya, sedangkan di dalam Baitul Mal tidak ada harta yang cukup untuk memenuhinya, maka kewajiban tersebut beralih kepada umat. Pada saat itu negara berhak mengumpulkan harta dari umat dengan mewajibkan pajak. Apa yang tidak diwajibkan syara’ terhadap umat, maka negara tidak dibenarkan memungut pajak dalam bentuk… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 85: Kewenangan Muhtasib

Pasal 85: Al-Muhtasib memiliki wewenang untuk memutuskan perkara terhadap penyimpangan yang diketahuinya secara langsung, dimanapun tempatnya tanpa membutuhkan majelis pengadilan. Sejumlah polisi ditempatkan berada di bawah wewenangnya untuk melaksanakan perintahnya. Keputusan yang diambilnya harus segera dilaksanakan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 24: Pelaksanaan al-Shara dan Sultan

Pasal 24: Khalifah mewakili umat dalam kekuasaan dan pelaksanaan syara’. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 105: Majelis Umat

Pasal 105: Majelis umat adalah orang-orang yang mewakili kaum Muslim dalam menyampaikan pendapat, sebagai bahan pertimbangan bagi Khalifah. Orang-orang yang mewakili penduduk wilayah disebut Majelis Wilayah. Orang non-Muslim dibolehkan menjadi anggota majelis umat untuk menyampaikan pengaduan tentang kedzaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 172: Tujuan pendidikan, dan metode pengajaran

Pasal 172: Tujuan pendidikan adalah membentuk kepribadian Islam serta membekalinya dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan. Metode penyampaian pelajaran dirancang untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. Setiap metodologi yang tidak berorientasi pada tujuan tersebut dilarang. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 91: Pengadilan hakim menyelidiki setiap kasus ketidakadilan

Pasal 91: Mahkamah Madzalim memiliki wewenang memeriksa setiap tidak kedzaliman, baik yang berhubungan dengan orang-orang tertentu dalam aparat pemerintahan maupun yang berhubungan dengan penyimpangan-penyimpangan hukum syara’ yang dilakukan oleh Khalifah; atau yang berkaitan dengan penafsiran terhadap salah satu dari nash-nash syara’ yang tercantum dalam UUD, Undang-undang dan semua hukum syara’… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 74: Direktorat perindustrian

Pasal 74: Direktorat perindustrian adalah direktorat yang menangani seluruh urusan yang berhubungan dengan industri, baik industri berat seperti industri mesin dan peralatan, industri otomotiv dan transportasi, industri bahan baku dan industri elektonika; maupun industri ringan. Baik pabrik itu temasuk kepemilikan umum atau pabrik-pabrik yang termasuk kepemilikan individu, tetapi memiliki hubungan… Selengkapnya