Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Politik Luar Negeri §181-191

Pasal 191: Organisasi-organisasi internasional dan regional

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 191: Negara tidak boleh turut serta dalam organisasi yang tidak berasaskan Islam atau menerapkan hukum-hukum selain Islam. Seperti organisasi internasional PBB, Mahkamamh Internasional, IMF, Bank Dunia. Begitu pula dengan organisasi regional seperti Liga Arab.

 

Article 191: The State is forbidden to belong to any organisation which is based on anything other than Islam or which applies non-Islamic rules. This includes international organisations like the United Nations, the International Court of Justice, the International Monetary Fund and the World Bank, and regional organisations like the Arab League.

The subject which the international and regional organisations are established upon has been prohibited by the Shari’ah.

The United Nations is established upon the basis of the Capitalist system, which is a system of Kufr, above and beyond which it is a tool in the hands of the large nations, particularly America, which exploits it for the sake of imposing its influence over the smaller nations, which the current states in the Islamic World are a part of.

The International Court of Justice judges with a system of Kufr, and going to it for a judgement is to take a judgement from other than what Allah (swt) has revealed.

The International Monetary Fund is established upon giving loans of hard currency with interest, and on a basis of exchange that is forbidden according to the Shari’ah, and so it does not give hard currency in exchange for the local currency on the spot, but rather it gives hard currency to the State which is in need of hard currency, in exchange that after a period of time it repays it the equivalent from its own currency with additional interest which is specified. This kind of currency exchange is forbidden since it is a type of currency exchange that has been prohibited, because currency exchange either has to be carried out on the spot without any delay, since if there is a delay it is forbidden as the narration has mentioned. And in the same manner it also includes interest which is also forbidden.

The World Bank is established upon utilising interest, like any other bank.

The Arab League is established upon the basis of the Capitalist system, and it explicitly mentions in its constitution that it is to protect the independence of the Arab states, in other words, the protection of the separation and division of the Islamic lands, which is prohibited.

Similar to the Arab League is the Organisation of Islamic Conference and its like.

For these reasons, it is forbidden for the Islamic State to belong to any of these organisations.

This is the draft constitution, or the necessary evidences for it, and we have clarified the evidences for the rules which are part of the articles of the constitution, and explained what was necessary to be explained, and it is clear that this constitution is an Islamic constitution, in other words, it is composed of Shari’ah rules deduced from Shari’ah evidences, in other words, from the Book (Quran), the Sunnah, the Ijma’ of the companions, and Qiyas. This is why it is a duty upon the Muslims to act according to it.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 86: Wakil-wakil dari Muhtasib

Pasal 86: Al-Muhtasib memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya yang memenuhi syarat-syarat seorang muhtasib. Mereka boleh ditugaskan di berbagai tempat, dan masing-masing memiliki wewenang dalam menjalankan tugas hisbahnya, baik di daerah kota-kota atau pun daerah kabupaten yang sudah ditentukan dalam perkara yang didelegasikan kepada mereka. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 107: Keanggotaan di Majelis Umat

Pasal 107: Setiap warga negara yang baligh, dan berakal berhak menjadi anggota Majelis Umat atau Majelis Wilayah, baik laki-laki maupun perempuan, Muslim ataupun non-Muslim. Hanya saja keanggotaan orang non-Muslim terbatas pada penyampaian pengaduan tentang kedzaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 105: Majelis Umat

Pasal 105: Majelis umat adalah orang-orang yang mewakili kaum Muslim dalam menyampaikan pendapat, sebagai bahan pertimbangan bagi Khalifah. Orang-orang yang mewakili penduduk wilayah disebut Majelis Wilayah. Orang non-Muslim dibolehkan menjadi anggota majelis umat untuk menyampaikan pengaduan tentang kedzaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 95: Putusan Mahkamah sebelum Khilafah

Pasal 95: Berbagai traksaksi, muamalah dan vonis yang dilakukan dan telah selesai pelaksanaannya sebelum berdirinya Khilafah, tidak dibatalkan oleh qadha’ Khilafah dan tidak diadili kembali kecuali jika perkara itu: a. Memiliki pengaruh yang terus menerus yang bertentangan dengan Islam, maka perkara tersebut diadili ulang b. Jika perkara tersebut berkaitan dengan pelanggaran/penyerangan terhadap… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 52: pembagian administratif negara

Pasal 52: Seluruh daerah yang dikuasai oleh negara dibagi ke dalam beberapa bagian. Setiap bagian dinamakan wilayah (provinsi). Setiap wilayah (provinsi) terbagi menjadi beberapa ’imalat (kabupaten). Yang memerintah wilayah (provinsi) disebut Wali atau Amir dan yang memerintah ‘imalat disebut ‘Amil atau Hâkim. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 179: Untuk menyediakan sarana pengetahuan dan dikembangkan untuk semua

Pasal 179: Negara menyediakan perpustakaan, laboratorium dan sarana ilmu pengetahuan lainnya, disamping gedung-gedung sekolah, universitas untuk memberi kesempatan bagi mereka yang ingin melanjutkan penelitian dalam berbagai cabang pengetahuan, seperti fiqh, ushul fiqh, hadits dan tafsir, termasuk di bidang ilmu murni, kedokteran, teknik, kimia, penemuan-penemuan baru (discovery and invention)… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 70: Departemen Keamanan

Pasal 70: Direktorat Keamanan Dalam Negeri menangani segala hal yang bisa mengganggu kemananan, mencegah segala hal yang dapat mengancam keamanan dalam negeri, menjaga keamanan di dalam negeri melalui kepolisian dan tidak diserahkan kepada militer kecuali dengan perintah dari Khalifah. Kepala direktorat ini disebut Direktur Keamananan Dalam Negeri. Direktorat ini memiliki cabang di setiap wilayah… Selengkapnya