Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Politik Luar Negeri §181-191

Pasal 191: Organisasi-organisasi internasional dan regional

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 191: Negara tidak boleh turut serta dalam organisasi yang tidak berasaskan Islam atau menerapkan hukum-hukum selain Islam. Seperti organisasi internasional PBB, Mahkamamh Internasional, IMF, Bank Dunia. Begitu pula dengan organisasi regional seperti Liga Arab.

 

Article 191: The State is forbidden to belong to any organisation which is based on anything other than Islam or which applies non-Islamic rules. This includes international organisations like the United Nations, the International Court of Justice, the International Monetary Fund and the World Bank, and regional organisations like the Arab League.

The subject which the international and regional organisations are established upon has been prohibited by the Shari’ah.

The United Nations is established upon the basis of the Capitalist system, which is a system of Kufr, above and beyond which it is a tool in the hands of the large nations, particularly America, which exploits it for the sake of imposing its influence over the smaller nations, which the current states in the Islamic World are a part of.

The International Court of Justice judges with a system of Kufr, and going to it for a judgement is to take a judgement from other than what Allah (swt) has revealed.

The International Monetary Fund is established upon giving loans of hard currency with interest, and on a basis of exchange that is forbidden according to the Shari’ah, and so it does not give hard currency in exchange for the local currency on the spot, but rather it gives hard currency to the State which is in need of hard currency, in exchange that after a period of time it repays it the equivalent from its own currency with additional interest which is specified. This kind of currency exchange is forbidden since it is a type of currency exchange that has been prohibited, because currency exchange either has to be carried out on the spot without any delay, since if there is a delay it is forbidden as the narration has mentioned. And in the same manner it also includes interest which is also forbidden.

The World Bank is established upon utilising interest, like any other bank.

The Arab League is established upon the basis of the Capitalist system, and it explicitly mentions in its constitution that it is to protect the independence of the Arab states, in other words, the protection of the separation and division of the Islamic lands, which is prohibited.

Similar to the Arab League is the Organisation of Islamic Conference and its like.

For these reasons, it is forbidden for the Islamic State to belong to any of these organisations.

This is the draft constitution, or the necessary evidences for it, and we have clarified the evidences for the rules which are part of the articles of the constitution, and explained what was necessary to be explained, and it is clear that this constitution is an Islamic constitution, in other words, it is composed of Shari’ah rules deduced from Shari’ah evidences, in other words, from the Book (Quran), the Sunnah, the Ijma’ of the companions, and Qiyas. This is why it is a duty upon the Muslims to act according to it.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 35: Menunjuk khalifah dan untuk menyingkirkannya

Pasal 35: Umat yang memiliki hak mengangkat Khalifah, tetapi umat tidak memiliki hak memberhentikannya manakala akad baiatnya telah sempurna sesuai dengan ketentuan syara’ Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 125: Pemenuhan kebutuhan dasar dan kemewahan

Pasal 125: Seluruh kebutuhan pokok setiap individu masyarakat harus dijamin pemenuhannya per individu secara sempurna. Juga harus dijamin kemungkinan setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan sekunder semaksimal mungkin. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 48: Tanggung Jawab Mu’awin Tafwidl

Pasal 48: Mu’awin Tafwidl tidak terikat dengan salah satu instansi dari instansi-instansi administratif, mengingat kekuasaannya bersifat umum. Karena mereka yang melaksanakan aktivitas administratif adalah para pegawai dan bukan penguasa, sedangkan Mu’awin Tafwidl adalah seorang penguasa. Maka ia tidak diserahi tugas secara khusus dengan urusan-urusan administratif tersebut, karena kekuasaannya… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 80: Putusan Pengadilan

Pasal 80: Sidang pengadilan tidak boleh terbentuk atas lebih dari satu Qadli yang berwenang memutuskan perkara. Seorang Qadli boleh dibantu oleh satu atau lebih Qadli lain, tetapi mereka tidak mempunyai wewenang menjatuhkan vonis. Wewenang mereka hanya bermusyawarah dan mengemukakan pendapat. Dan pendapat mereka tidak memaksa Qadli untuk menerimanya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 85: Kewenangan Muhtasib

Pasal 85: Al-Muhtasib memiliki wewenang untuk memutuskan perkara terhadap penyimpangan yang diketahuinya secara langsung, dimanapun tempatnya tanpa membutuhkan majelis pengadilan. Sejumlah polisi ditempatkan berada di bawah wewenangnya untuk melaksanakan perintahnya. Keputusan yang diambilnya harus segera dilaksanakan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 96: Administrasi pemerintah dan urusan rakyat

Pasal 96: Urusan administrasi negara dan pelayanan terhadap rakyat, diatur oleh departemen-departemen, biro-biro, dan unit-unit, yang bertugas menjalankan administrasi negara dan melayani kepentingan rakyat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 120: Kehidupan Menikah

Pasal 120: Kehidupan suami istri adalah kehidupan yang menghasilkan ketenangan. Pergaulan suami istri adalah pergaulan yang penuh persahabatan. Kepemimpinan suami terhadap istri adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab, bukan kepemimpinan seperti seorang penguasa. Seorang istri diwajibkan taat, dan seorang suami diwajibkan memberi nafkah yang layak, menurut standar kebiasaan. Selengkapnya