Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Politik Luar Negeri §181-191

Pasal 191: Organisasi-organisasi internasional dan regional

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 191: Negara tidak boleh turut serta dalam organisasi yang tidak berasaskan Islam atau menerapkan hukum-hukum selain Islam. Seperti organisasi internasional PBB, Mahkamamh Internasional, IMF, Bank Dunia. Begitu pula dengan organisasi regional seperti Liga Arab.

 

Article 191: The State is forbidden to belong to any organisation which is based on anything other than Islam or which applies non-Islamic rules. This includes international organisations like the United Nations, the International Court of Justice, the International Monetary Fund and the World Bank, and regional organisations like the Arab League.

The subject which the international and regional organisations are established upon has been prohibited by the Shari’ah.

The United Nations is established upon the basis of the Capitalist system, which is a system of Kufr, above and beyond which it is a tool in the hands of the large nations, particularly America, which exploits it for the sake of imposing its influence over the smaller nations, which the current states in the Islamic World are a part of.

The International Court of Justice judges with a system of Kufr, and going to it for a judgement is to take a judgement from other than what Allah (swt) has revealed.

The International Monetary Fund is established upon giving loans of hard currency with interest, and on a basis of exchange that is forbidden according to the Shari’ah, and so it does not give hard currency in exchange for the local currency on the spot, but rather it gives hard currency to the State which is in need of hard currency, in exchange that after a period of time it repays it the equivalent from its own currency with additional interest which is specified. This kind of currency exchange is forbidden since it is a type of currency exchange that has been prohibited, because currency exchange either has to be carried out on the spot without any delay, since if there is a delay it is forbidden as the narration has mentioned. And in the same manner it also includes interest which is also forbidden.

The World Bank is established upon utilising interest, like any other bank.

The Arab League is established upon the basis of the Capitalist system, and it explicitly mentions in its constitution that it is to protect the independence of the Arab states, in other words, the protection of the separation and division of the Islamic lands, which is prohibited.

Similar to the Arab League is the Organisation of Islamic Conference and its like.

For these reasons, it is forbidden for the Islamic State to belong to any of these organisations.

This is the draft constitution, or the necessary evidences for it, and we have clarified the evidences for the rules which are part of the articles of the constitution, and explained what was necessary to be explained, and it is clear that this constitution is an Islamic constitution, in other words, it is composed of Shari’ah rules deduced from Shari’ah evidences, in other words, from the Book (Quran), the Sunnah, the Ijma’ of the companions, and Qiyas. This is why it is a duty upon the Muslims to act according to it.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 58: Wali dimutasi

Pasal 58: Seorang Wali tidak boleh dimutasi dari satu wilayah ke wilayah yang lain, karena pengangkatannya bersifat umum tetapi untuk satu tempat tertentu. Akan tetapi seorang Wali boleh diberhentikan kemudian diangkat lagi di tempat lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 169: Negara Bank

Pasal 169: Dilarang samasekali mendirikan bank-bank, kecuali bank milik Daulah, yang tidak menjalankan praktek riba. Bank ini merupakan salah satu unit dari Baitul Maal yang beraktivitas memberikan pinjaman uang sesuai hukum syara’, dengan transaksi keuangan yang mudah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 141: Melindungi milik publik untuk kepentingan umum

Pasal 141: Negara boleh memagari sebagian tanah mati atau yang termasuk dalam pemilikan umum, untuk kemaslahatan yang dianggap negara sebagai kemaslahatan rakyat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 161: Perdagangan luar negeri

Pasal 161: Perdagangan luar negeri berlaku menurut kewarganegaraan pedagang, bukan berdasarkan tempat asal komoditas. Pedagang kafir harbi dilarang mengadakan aktivitas perdagangan di negeri kita, kecuali dengan izin khusus untuk pedagangnya atau komoditasnya. Pedagang yang berasal dari negara yang terikat perjanjian diperlakukan sesuai dengan teks perjanjian antara kita dengan mereka. Pedagang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 70: Departemen Keamanan

Pasal 70: Direktorat Keamanan Dalam Negeri menangani segala hal yang bisa mengganggu kemananan, mencegah segala hal yang dapat mengancam keamanan dalam negeri, menjaga keamanan di dalam negeri melalui kepolisian dan tidak diserahkan kepada militer kecuali dengan perintah dari Khalifah. Kepala direktorat ini disebut Direktur Keamananan Dalam Negeri. Direktorat ini memiliki cabang di setiap wilayah… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 166: Mata uang Negara

Pasal 166: Nagara mencetak mata uang khusus yang independen, dan tidak boleh terikat dengan mata uang asing manapun. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 162: Laboratorium penelitian ilmiah

Pasal 162: Setiap individu rakyat berhak mendirikan laboratorium penelitian ilmiah yang menyangkut semua aspek kehidupan. Negara wajib membangun laboratorium semacam ini. Selengkapnya