Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Politik Luar Negeri §181-191

Pasal 188: Mengemban dakwah Islam merupakan fokus dari kebijakan luar negeri

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 188: Mengemban dakwah Islam merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan dengan politik luar negeri dan atas dasar inilah dibangun hubungan dengan negara-negara lain.

 

 

Article 188: The foreign policy revolves around carrying the call to Islam; and the relationship between the State and all of the other states is built upon this basis.

 

This article is taken from the letters that the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم wrote to the kings, and the preparation of the army of Usamah to Balqa and Al-Darum in Palestine in order to fight the Romans, and his  صلى الله عليه وآله وسلم insistence upon sending the Army despite his  صلى الله عليه وآله وسلم illness which he  صلى الله عليه وآله وسلم was to die from. This indicates that the call to Islam is the basis for the relationship between the Islamic State and any other state in the world, and this relationship necessitates the equipping of armies, and the preparation for fighting, such that if the opportunity to fight those who do not respond to the call to Islam after it has been conveyed to them in a manner which attracts their attention, then the force required for Jihad is ready. Therefore, the call to Islam is the basis for every relationship with any state, so it is the basis for the foreign policy.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 147: Kondisi perpajakan

Pasal 147: Setiap aktivitas yang diwajibkan syara’ terhadap umat untuk melakukannya, sedangkan di dalam Baitul Mal tidak ada harta yang cukup untuk memenuhinya, maka kewajiban tersebut beralih kepada umat. Pada saat itu negara berhak mengumpulkan harta dari umat dengan mewajibkan pajak. Apa yang tidak diwajibkan syara’ terhadap umat, maka negara tidak dibenarkan memungut pajak dalam bentuk… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 137: Kategori kepemilikan publik

Pasal 137: Pemilikan umum berlaku pada tiga hal: a. Setiap sesuatu yang dibutuhkan masyarakat umum seperti lapangan. b.Sumber alam (barang tambang) yang jumlahnya tidak terbatas, seperti sumber minyak. c. Benda-benda yang sifatnya tidak dibenarkan dimonopoli seseorang, seperti sung Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 43: Kondisi Mu’awin Tafwidl

Pasal 43: Syarat-syarat Mu’awin Tafwidl sama seperti persyaratan Khalifah, yaitu laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil, dan memiliki kemampuan yang menyangkut tugas-tugas yang diembannya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 89: Jumlah yang tidak terbatas hakim Madhalim

Pasal 89: Jumlah Qadli Madzalim tidak terbatas hanya satu orang atau lebih. Kepala negara dapat mengangkat beberapa orang Qadli Madzalim sesuai dengan kebutuhan negara dalam mengatasi tindakan kedzaliman. Tatkala para Qadli menjalankan tugasnya, wewenang pengambilan keputusan hanya pada satu orang. Sejumlah Qadli Madzalim boleh mengikuti dan mendampingi hakim pada saat sidang, namun wewenang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 79: Penugasan hakim

Pasal 79: Qadli, al-Muhtasib, dan Qadli Madzalim boleh ditentukan dan diberi wewenang secara umum dalam seluruh kasus yang terjadi diseluruh negeri. Bisa juga ditentukan dan diberi wewenang secara khusus untuk tempat atau kasus-kasus tertentu. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 67: Pendidikan, tingkat intelektual dan budaya dari Angkatan Darat

Pasal 67: Setiap prajurit harus diberikan pendidikan militer semaksimal mungkin. Hendaknya kemampuan berpikir setiap prajurit ditingkatkan sesuai dengan kemampuan yang ada. Hendaknya setiap prajurit dibekali dengan tsaqofah Islam, sehingga memiliki wawasan tentang Islam sekalipun dalam bentuk global. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 161: Perdagangan luar negeri

Pasal 161: Perdagangan luar negeri berlaku menurut kewarganegaraan pedagang, bukan berdasarkan tempat asal komoditas. Pedagang kafir harbi dilarang mengadakan aktivitas perdagangan di negeri kita, kecuali dengan izin khusus untuk pedagangnya atau komoditasnya. Pedagang yang berasal dari negara yang terikat perjanjian diperlakukan sesuai dengan teks perjanjian antara kita dengan mereka. Pedagang… Selengkapnya