Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Politik Luar Negeri §181-191

Pasal 186: Kebesaran pikiran Islam

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 186: Menampilkan keagungan pemikiran Islam dalam mengatur urusan-urusan individu, bangsa dan negara, merupakan metode politik yang paling penting.

 

 

Article 186: One of the most important political methods is the manifestation of the greatness of the Islamic thoughts in governing the affairs of individuals, nations and states.

 

This article is part of what the Islamic State must undertake since it is obligatory and not simply permissible. That is because it is the duty of the State to carry the call to Islam in a manner which attracts attention, because Allah (swt) said:

((وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (54)))

And there is not upon the Messenger except [the duty of] clear notification.(TMQ 24:54), and the word Mubeen is a description indicative of relation to the Hukm (Wasf Mufhim), and consequently it is a restriction for the conveyance. Conveying the call to Islam in a manner which attracts attention cannot be achieved except through the manifestation of the greatness of the Islamic thoughts. Amongst the great Islamic thoughts are the way that the Islamic State deals with the Dhimmi, the one given amnesty, and the one who has a covenant, and the fact that the ruler is an implementer of the Shari’ah and not a dictator over them, and the fact that the Ummah accounts the ruler with complete discipline. So in the same manner that it is obligatory upon the Ummah to account the ruler, it is obligatory to obey him even if oppressed, and it is forbidden for it to obey him in a sin, and it has the full right to revolt against him, and it is obligatory to revolt if he showed clear disbelief. And the ruler and the ruled are equal in all affairs, and the Ummah can complain against him as they would against any other individual regarding any right in front of any judge, and they can complain about him to the judge of Madhalim if he contradicts the Shari’ah while ruling. And there are other Islamic thoughts of such nature, so accordingly it is obligatory to manifest them and accentuate their greatness until the greatness of Islam is displayed and until the call to Islam is conveyed in a manner which attracts attention. The manifestation of these thoughts is not from the political style rather they are from the political methods.

In addition to that, the Shari’ah rule is that practically fighting the disbelievers is not permitted until after the call to Islam has been conveyed to them: Al-Tabarani reported in Al-Kabir from Farwah b. Mosaik who said:

«أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  صلى الله عليه وآله وسلم ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَاتِلُ بِمَنْ أَقْبَلَ مِنْ قَوْمِي مَنْ أَدْبَرَ مِنْهُمْ؟ قَالَ:«"نَعَمْ", فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ فَإِنْ أَبَوْا فَقَاتِلْهُمْ»

I said O Messenger of Allah  صلى الله عليه وآله وسلم ; Shall I fight with those (of my people) who accepted Islam the others who refused it? He said Yes. After I turned around he called me and said: Do not fight them until you have called them to Islam”. And Al-Tirmidhi reported something similar. And from Ibn ‘Abbas:

«مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ  صلى الله عليه وآله وسلم قَوْماً حَتَّى دَعَاهُمْ»

The Messenger of Allah  صلى الله عليه وآله وسلم did not fight any people until he called them” (reported by Al-Darimi, Ahmad and Al-Hakim). This is evidence for the obligation of the call to Islam before fighting. And for the call to Islam to be complete, it is imperative that the conveyance of the call to Islam to them be done in a way that attracts attention. From this, the issue of presenting the greatness of the Islamic thoughts is an obligation, because the conveyance in a manner which attracts attention is achieved through it. Therefore, it is from the rules regarding the method, and not from the styles.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 97: Kebijakan administrasi

Pasal 97: Prinsip pengaturan administrasi di departemen-departemen, biro-biro, dan unit-unit pemerintah adalah sederhana dalam sistem, cepat dalam pelaksanaan tugas serta memiliki kemampuan (profesional) bagi mereka yang memimpin urusan administrasi. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 163: Kepemilikan laboratorium

Pasal 163: Setiap individu dilarang memiliki laboratorium yang memproduksi bahan yang kepemilikan mereka terhadap bahan-bahan itu dapat membahayakan umat atau negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 13: Tidak ada hukuman tanpa pengadilan, dan larangan penyiksaan

Pasal 13: Setiap manusia bebas dari tuduhan. Seseorang tidak dikenakan sanksi, kecuali dengan keputusan pengadilan. Tidak dibenarkan menyiksa seorang pun. Dan siapa saja yang melakukannya akan mendapatkan hukuman. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 167: Mata uang Negara adalah emas dan perak

Pasal 167: Mata uang negara terdiri dari emas dan perak, baik cetakan maupun lantakan. Negara tidak dibolehkan memiliki mata uang selain itu. Negara dibolehkan mencetak mata uang dalam bentuk lain, sebagai pengganti emas dan perak dengan ketentuan terdapat dalam kas negara cadangan emas dan perak yang senilai. Negara dapat mengeluarkan mata uang dari tembaga, perunggu ataupun uang kertas dan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 34: Prosedur pengangkatan khalifah

Pasal 34: Metode untuk mengangkat Khalifah adalah baiat. Adapun tata cara praktis untuk mengangkat dan membaiat Khalifah adalah sebagai berikut: a. Mahkamah Mazhalim mengumumkan kosongnya jabatan Khilafah b. Amir sementara melaksanakan tugasnya dan mengu-mumkan dibukanya pintu pencalonan seketika itu c. Penerimaan pencalonan para calon yang memenuhi syarat-syarat in’iqad dan penolakan pencalonan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 124: Masalah ekonomi utama

Pasal 124: Problematika ekonomi (terletak pada) distribusi harta dan jasa kepada seluruh individu masyarakat, serta memberi mereka peluang untuk memanfaatkannya dengan memberi kesempatan untuk mendapatkan dan memilikinya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 69: Kewajiban Negara untuk tentara

Pasal 69: Setiap pasukan harus dilengkapi dengan persenjataan, logistik, sarana, dan fasilitas yang dibutuhkan serta kebutuhan-kebutuhan lain, yang memungkinkan pasukan untuk melaksanakan tugasnya sebaik mungkin sebagai pasukan Islam. Selengkapnya