Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Politik Luar Negeri §181-191

Pasal 186: Kebesaran pikiran Islam

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 186: Menampilkan keagungan pemikiran Islam dalam mengatur urusan-urusan individu, bangsa dan negara, merupakan metode politik yang paling penting.

 

 

Article 186: One of the most important political methods is the manifestation of the greatness of the Islamic thoughts in governing the affairs of individuals, nations and states.

 

This article is part of what the Islamic State must undertake since it is obligatory and not simply permissible. That is because it is the duty of the State to carry the call to Islam in a manner which attracts attention, because Allah (swt) said:

((وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (54)))

And there is not upon the Messenger except [the duty of] clear notification.(TMQ 24:54), and the word Mubeen is a description indicative of relation to the Hukm (Wasf Mufhim), and consequently it is a restriction for the conveyance. Conveying the call to Islam in a manner which attracts attention cannot be achieved except through the manifestation of the greatness of the Islamic thoughts. Amongst the great Islamic thoughts are the way that the Islamic State deals with the Dhimmi, the one given amnesty, and the one who has a covenant, and the fact that the ruler is an implementer of the Shari’ah and not a dictator over them, and the fact that the Ummah accounts the ruler with complete discipline. So in the same manner that it is obligatory upon the Ummah to account the ruler, it is obligatory to obey him even if oppressed, and it is forbidden for it to obey him in a sin, and it has the full right to revolt against him, and it is obligatory to revolt if he showed clear disbelief. And the ruler and the ruled are equal in all affairs, and the Ummah can complain against him as they would against any other individual regarding any right in front of any judge, and they can complain about him to the judge of Madhalim if he contradicts the Shari’ah while ruling. And there are other Islamic thoughts of such nature, so accordingly it is obligatory to manifest them and accentuate their greatness until the greatness of Islam is displayed and until the call to Islam is conveyed in a manner which attracts attention. The manifestation of these thoughts is not from the political style rather they are from the political methods.

In addition to that, the Shari’ah rule is that practically fighting the disbelievers is not permitted until after the call to Islam has been conveyed to them: Al-Tabarani reported in Al-Kabir from Farwah b. Mosaik who said:

«أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  صلى الله عليه وآله وسلم ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَاتِلُ بِمَنْ أَقْبَلَ مِنْ قَوْمِي مَنْ أَدْبَرَ مِنْهُمْ؟ قَالَ:«"نَعَمْ", فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ فَإِنْ أَبَوْا فَقَاتِلْهُمْ»

I said O Messenger of Allah  صلى الله عليه وآله وسلم ; Shall I fight with those (of my people) who accepted Islam the others who refused it? He said Yes. After I turned around he called me and said: Do not fight them until you have called them to Islam”. And Al-Tirmidhi reported something similar. And from Ibn ‘Abbas:

«مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ  صلى الله عليه وآله وسلم قَوْماً حَتَّى دَعَاهُمْ»

The Messenger of Allah  صلى الله عليه وآله وسلم did not fight any people until he called them” (reported by Al-Darimi, Ahmad and Al-Hakim). This is evidence for the obligation of the call to Islam before fighting. And for the call to Islam to be complete, it is imperative that the conveyance of the call to Islam to them be done in a way that attracts attention. From this, the issue of presenting the greatness of the Islamic thoughts is an obligation, because the conveyance in a manner which attracts attention is achieved through it. Therefore, it is from the rules regarding the method, and not from the styles.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 137: Kategori kepemilikan publik

Pasal 137: Pemilikan umum berlaku pada tiga hal: a. Setiap sesuatu yang dibutuhkan masyarakat umum seperti lapangan. b.Sumber alam (barang tambang) yang jumlahnya tidak terbatas, seperti sumber minyak. c. Benda-benda yang sifatnya tidak dibenarkan dimonopoli seseorang, seperti sung Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 47: Batas-batas kekuasaan Mu’awin Tafwidl

Pasal 47: Apabila Mu’awin Tafwidl telah mengatur suatu urusan, lalu disetujui Khalifah, maka dia dapat melaksanakannya sesuai persetujuan Khalifah, tanpa mengurangi atau menambahnya. Jika Khalifah menarik kembali persetujuannya, dan Mu’awin menolak mengembalikan apa yang telah diputuskan, maka dalam hal ini perlu dilihat; jika masih dalam rangka pelaksanaan hukum sesuai dengan perintahnya atau… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 48: Tanggung Jawab Mu’awin Tafwidl

Pasal 48: Mu’awin Tafwidl tidak terikat dengan salah satu instansi dari instansi-instansi administratif, mengingat kekuasaannya bersifat umum. Karena mereka yang melaksanakan aktivitas administratif adalah para pegawai dan bukan penguasa, sedangkan Mu’awin Tafwidl adalah seorang penguasa. Maka ia tidak diserahi tugas secara khusus dengan urusan-urusan administratif tersebut, karena kekuasaannya… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 9: Ijtihad merupakan tugas dan kanan

Pasal 9: Ijtihad adalah fardhu kifayah, dan setiap Muslim berhak berijtihad apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 12: Sumber undang-undang

Pasal 12: Al-Kitab (Al-Quran), As-Sunah, Ijma’ Sahabat dan Qiyas merupakan dalil-dalil yang diakui bagi hukum syara’. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 178: Pendidikan adalah wajib dan gratis untuk semua

Pasal 178: Pengajaran hal-hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya merupakan kewajiban negara yang harus terpenuhi bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Negara wajib menyediakannya untuk seluruh warga dengan cuma-cuma. Dan kesempatan pendidikan tinggi secara cuma-cuma dibuka seluas mungkin dengan fasilitas sebaik mungkin. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 125: Pemenuhan kebutuhan dasar dan kemewahan

Pasal 125: Seluruh kebutuhan pokok setiap individu masyarakat harus dijamin pemenuhannya per individu secara sempurna. Juga harus dijamin kemungkinan setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan sekunder semaksimal mungkin. Selengkapnya