Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Politik Luar Negeri §181-191

Pasal 186: Kebesaran pikiran Islam

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 186: Menampilkan keagungan pemikiran Islam dalam mengatur urusan-urusan individu, bangsa dan negara, merupakan metode politik yang paling penting.

 

 

Article 186: One of the most important political methods is the manifestation of the greatness of the Islamic thoughts in governing the affairs of individuals, nations and states.

 

This article is part of what the Islamic State must undertake since it is obligatory and not simply permissible. That is because it is the duty of the State to carry the call to Islam in a manner which attracts attention, because Allah (swt) said:

((وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (54)))

And there is not upon the Messenger except [the duty of] clear notification.(TMQ 24:54), and the word Mubeen is a description indicative of relation to the Hukm (Wasf Mufhim), and consequently it is a restriction for the conveyance. Conveying the call to Islam in a manner which attracts attention cannot be achieved except through the manifestation of the greatness of the Islamic thoughts. Amongst the great Islamic thoughts are the way that the Islamic State deals with the Dhimmi, the one given amnesty, and the one who has a covenant, and the fact that the ruler is an implementer of the Shari’ah and not a dictator over them, and the fact that the Ummah accounts the ruler with complete discipline. So in the same manner that it is obligatory upon the Ummah to account the ruler, it is obligatory to obey him even if oppressed, and it is forbidden for it to obey him in a sin, and it has the full right to revolt against him, and it is obligatory to revolt if he showed clear disbelief. And the ruler and the ruled are equal in all affairs, and the Ummah can complain against him as they would against any other individual regarding any right in front of any judge, and they can complain about him to the judge of Madhalim if he contradicts the Shari’ah while ruling. And there are other Islamic thoughts of such nature, so accordingly it is obligatory to manifest them and accentuate their greatness until the greatness of Islam is displayed and until the call to Islam is conveyed in a manner which attracts attention. The manifestation of these thoughts is not from the political style rather they are from the political methods.

In addition to that, the Shari’ah rule is that practically fighting the disbelievers is not permitted until after the call to Islam has been conveyed to them: Al-Tabarani reported in Al-Kabir from Farwah b. Mosaik who said:

«أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  صلى الله عليه وآله وسلم ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَاتِلُ بِمَنْ أَقْبَلَ مِنْ قَوْمِي مَنْ أَدْبَرَ مِنْهُمْ؟ قَالَ:«"نَعَمْ", فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ فَإِنْ أَبَوْا فَقَاتِلْهُمْ»

I said O Messenger of Allah  صلى الله عليه وآله وسلم ; Shall I fight with those (of my people) who accepted Islam the others who refused it? He said Yes. After I turned around he called me and said: Do not fight them until you have called them to Islam”. And Al-Tirmidhi reported something similar. And from Ibn ‘Abbas:

«مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ  صلى الله عليه وآله وسلم قَوْماً حَتَّى دَعَاهُمْ»

The Messenger of Allah  صلى الله عليه وآله وسلم did not fight any people until he called them” (reported by Al-Darimi, Ahmad and Al-Hakim). This is evidence for the obligation of the call to Islam before fighting. And for the call to Islam to be complete, it is imperative that the conveyance of the call to Islam to them be done in a way that attracts attention. From this, the issue of presenting the greatness of the Islamic thoughts is an obligation, because the conveyance in a manner which attracts attention is achieved through it. Therefore, it is from the rules regarding the method, and not from the styles.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 116: Wanita dan posisi yang berkuasa

Pasal 116: Perempuan tidak boleh memangku jabatan pemerintahan. Tidak boleh menjadi Khalifah, Mu’awin, Wali, atau Amil; dan tidak boleh memangku jabatan berhubungan dengan (kekuasaan) pemerintahan. Begitu pula tidak boleh menjabat sebagai Qadli Qudlat, Qadli Mahkamah Madzalim dan Amirul Jihad. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 173: ilmu-ilmu Islam dan bahasa Arab di kelas

Pasal 173: Waktu pelajaran untuk ilmu-ilmu Islam dan bahasa Arab yang diberikan setiap minggu harus disesuaikan dengan waktu pelajaran untuk ilmu-ilmu lain, baik dari segi jumlah maupun waktu. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 124: Masalah ekonomi utama

Pasal 124: Problematika ekonomi (terletak pada) distribusi harta dan jasa kepada seluruh individu masyarakat, serta memberi mereka peluang untuk memanfaatkannya dengan memberi kesempatan untuk mendapatkan dan memilikinya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 182: Hubungan dengan negara-negara asing

Pasal 182: Setiap individu, partai politik, perkumpulan, jamaah (organisasi) tidak dibenarkan secara mutlak menjalin hubungan dengan negara asing mana pun. Hubungan dengan negara asing hanya dilakukan oleh negara. Hanya negara yang memiliki hak mengatur urusan umat secara praktis. Umat dan kelompok-kelompok masyarakat wajib mengoreksi negara terhadap pelaksanaan hubungan luar negeri. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 53: Ketentuan pengangkatan Wali dan ‘Amil

Pasal 53: Wali diangkat oleh Khalifah. Para ‘Amil diangkat oleh Khalifah atau Wali apabila Khalifah memberikan mandat tersebut kepada Wali. Syarat bagi seorang Wali dan ‘Amil sama seperti persyaratan Mu’awin, yaitu laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil, memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas yang diberikan, dan dipilih dari kalangan orang yang bertakwa serta berkepribadian kuat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 187: Islam adalah tugas politik bagi bangsa

Pasal 187: Prinsip utama politik umat adalah menampilkan Islam dalam sosok negara yang kuat, penerapan hukum-hukumnya secara baik, serta upaya terus menerus untuk mengemban dakwahnya ke seluruh dunia. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 152: Pengeluaran Baitul Mal

Pasal 152: Pengeluaran Baitul Mal disalurkan pada enam bagian: a. Delapan golongan yang berhak menerima zakat. Mereka berhak mendapatkannya dari pos pemasukan zakat (di Baitul Mal). b. Jika dari kas zakat tidak ada dana, maka untuk orang fakir, miskin, ibnu sabil, kebutuhan jihad, dan gharimin (orang yang dililit hutang), diberikan dari sumber pemasukan Baitul Mal lainnya. Dan jika itu pun tidak… Selengkapnya