Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Politik Luar Negeri §181-191

Pasal 184: Manuver-manuver politik

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 184: Manuver politik sangat penting dalam politik luar negeri. Kekuatannya terletak pada penampakan kegiatan dan merahasiakan tujuan.

 

 

Article 184: Political manoeuvres are necessary in foreign policy, and the effectiveness of these manoeuvres is dependent on concealing (your) aims and disclosing (your) acts.

 

This article is from the permitted issues left to the opinion and Ijtihad of the Imam, and the political manoeuvres are the actions which are undertaken by the State which are intended for goals other than the goals which are apparent from the action undertaken. The Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم used to carry out these manoeuvres, such as the expeditions which he carried out at the end of the first and beginning of the second year Hijri, as the apparent goal of these expeditions was that the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم wanted to attack the Quraysh, but the reality behind them was to intimidate the Quraysh and make the other Arab tribes take a neutral position regarding the conflict between him  صلى الله عليه وآله وسلم and the Quraysh. The evidence for that is that these expeditions were small in number - sixty, or two hundred, or three hundred - which is not large enough to fight the Quraysh, and he  صلى الله عليه وآله وسلم did not fight the Quraysh in any of them. All that resulted from them was that he  صلى الله عليه وآله وسلم concluded treaties with some of the Arab tribes, such as his alliance with Damra and concluding friendly relations with Bani Mudlej. Another example is his  صلى الله عليه وآله وسلم trip to Makkah in the sixth Hijri year intending to perform the pilgrimage, and his  صلى الله عليه وآله وسلم announcing that while there was a state of war between him and the Quraysh under whose authority the Ka’bah was at that time. The intention of that journey was to arrive at an armistice treaty with the Quraysh in order to deal with Khaybar, since it had reached him  صلى الله عليه وآله وسلم that Khaybar and the Quraysh were negotiating an agreement to attack Madinah. The evidence for this being a political manoeuvre is that he  صلى الله عليه وآله وسلم was pleased to return without having completed the pilgrimage once he  صلى الله عليه وآله وسلم had achieved the treaty, and he  صلى الله عليه وآله وسلم then attacked and dealt with Khaybar two weeks after his  صلى الله عليه وآله وسلم return. All of these are political manoeuvres. The power of these manoeuvres are the actions which are undertaken, such as that the manoeuvre is announced and apparent, but the goals of it are hidden, and so its effectiveness is dependent upon the prominence of the action and the concealment of the goals.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 160: Pengawasan Perindustrian

Pasal 160: Negara mengatur semua sektor perindustrian dan menangani langsung jenis industri yang termasuk ke dalam pemilikan umum. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 67: Pendidikan, tingkat intelektual dan budaya dari Angkatan Darat

Pasal 67: Setiap prajurit harus diberikan pendidikan militer semaksimal mungkin. Hendaknya kemampuan berpikir setiap prajurit ditingkatkan sesuai dengan kemampuan yang ada. Hendaknya setiap prajurit dibekali dengan tsaqofah Islam, sehingga memiliki wawasan tentang Islam sekalipun dalam bentuk global. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 76: Hakim Agung

Pasal 76: Khalifah mengangkat Qadli Qudlat yang berasal dari kalangan laki-laki, baligh, merdeka, muslim, berakal, adil dan faqih. Jika Khalifah memberinya wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Qadli Mazhalim, maka Qadhi Qudhat wajib seorang mujtahid. Qadli Qudlat memiliki wewenang mengangkat para Qadli, memberi peringatan dan memberhentikan mereka dari jabatannya, sesuai dengan peraturan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 53: Ketentuan pengangkatan Wali dan ‘Amil

Pasal 53: Wali diangkat oleh Khalifah. Para ‘Amil diangkat oleh Khalifah atau Wali apabila Khalifah memberikan mandat tersebut kepada Wali. Syarat bagi seorang Wali dan ‘Amil sama seperti persyaratan Mu’awin, yaitu laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil, memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas yang diberikan, dan dipilih dari kalangan orang yang bertakwa serta berkepribadian kuat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 47: Batas-batas kekuasaan Mu’awin Tafwidl

Pasal 47: Apabila Mu’awin Tafwidl telah mengatur suatu urusan, lalu disetujui Khalifah, maka dia dapat melaksanakannya sesuai persetujuan Khalifah, tanpa mengurangi atau menambahnya. Jika Khalifah menarik kembali persetujuannya, dan Mu’awin menolak mengembalikan apa yang telah diputuskan, maka dalam hal ini perlu dilihat; jika masih dalam rangka pelaksanaan hukum sesuai dengan perintahnya atau… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 109: Syura (konsultasi) adalah hak bagi umat Islam

Pasal 109: Syura merupakan hak bagi kaum Muslim saja dan bukan hak rakyat non-Muslim. Adapun penyampaian pendapat boleh dilakukan setiap warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 103: Departemen Informasi

Pasal 103: Instansi penerangan adalah direktorat yang menangani penetapan dan pelaksanaan politik penerangan Daulah demi kemaslahatan Islam dan kaum Muslim; di dalam negeri: untuk membangun masyarakat Islami yang kuat dan kokoh, menghilangkan keburukannya, dan menonjolkan kebaikannya; dan di luar negeri: untuk memaparkan Islam dalam kondisi damai dan perang dengan pemaparan yang menjelaskan… Selengkapnya