Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Politik Luar Negeri §181-191

Pasal 184: Manuver-manuver politik

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 184: Manuver politik sangat penting dalam politik luar negeri. Kekuatannya terletak pada penampakan kegiatan dan merahasiakan tujuan.

 

 

Article 184: Political manoeuvres are necessary in foreign policy, and the effectiveness of these manoeuvres is dependent on concealing (your) aims and disclosing (your) acts.

 

This article is from the permitted issues left to the opinion and Ijtihad of the Imam, and the political manoeuvres are the actions which are undertaken by the State which are intended for goals other than the goals which are apparent from the action undertaken. The Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم used to carry out these manoeuvres, such as the expeditions which he carried out at the end of the first and beginning of the second year Hijri, as the apparent goal of these expeditions was that the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم wanted to attack the Quraysh, but the reality behind them was to intimidate the Quraysh and make the other Arab tribes take a neutral position regarding the conflict between him  صلى الله عليه وآله وسلم and the Quraysh. The evidence for that is that these expeditions were small in number - sixty, or two hundred, or three hundred - which is not large enough to fight the Quraysh, and he  صلى الله عليه وآله وسلم did not fight the Quraysh in any of them. All that resulted from them was that he  صلى الله عليه وآله وسلم concluded treaties with some of the Arab tribes, such as his alliance with Damra and concluding friendly relations with Bani Mudlej. Another example is his  صلى الله عليه وآله وسلم trip to Makkah in the sixth Hijri year intending to perform the pilgrimage, and his  صلى الله عليه وآله وسلم announcing that while there was a state of war between him and the Quraysh under whose authority the Ka’bah was at that time. The intention of that journey was to arrive at an armistice treaty with the Quraysh in order to deal with Khaybar, since it had reached him  صلى الله عليه وآله وسلم that Khaybar and the Quraysh were negotiating an agreement to attack Madinah. The evidence for this being a political manoeuvre is that he  صلى الله عليه وآله وسلم was pleased to return without having completed the pilgrimage once he  صلى الله عليه وآله وسلم had achieved the treaty, and he  صلى الله عليه وآله وسلم then attacked and dealt with Khaybar two weeks after his  صلى الله عليه وآله وسلم return. All of these are political manoeuvres. The power of these manoeuvres are the actions which are undertaken, such as that the manoeuvre is announced and apparent, but the goals of it are hidden, and so its effectiveness is dependent upon the prominence of the action and the concealment of the goals.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 75: AL-QADLA (BADAN PERADILAN)

Pasal 75: Al-Qadla adalah pemberitahuan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Al-Qadla menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara masyarakat, atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak jama’ah, atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan aparat pemerintah; penguasa atau pegawainya; Khalifah atau lainnya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 65: Panglima angkatan bersenjata, dan jajaran militer

Pasal 65: Khalifah adalah panglima angkatan bersenjata. Khalifah mengangkat kepala staf gabungan. Khalifah yang menunjuk amir untuk setiap brigade dan seorang komandan untuk setiap batalion. Adapun struktur militer lainnya, yang mengangkat adalah para komandan brigade dan komandan batalion. Penetapan seseorang sebagai perwira harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan militernya. Dan yang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 54: Wali wewenang

Pasal 54: Wali mempunyai wewenang di bidang pemerintahan dan mengawasi seluruh aktivitas lembaga administrasi negara di wilayahnya, sebagai wakil dari Khalifah. Wali memiliki seluruh wewenang di daerahnya kecuali urusan keuangan, peradilan, dan angkatan bersenjata. Ia memiliki kepemimpinan atas penduduk di wilayahnya dan mempertimbangkan seluruh urusan yang berhubungan dengan wilayahnya. Dari… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 63: Angkatan bersenjata

Pasal 63: Prajurit terdiri atas dua bagian: Pertama, pasukan cadangan yang terdiri atas seluruh kaum Muslim yang mampu memanggul senjata. Kedua, pasukan reguler yang memperoleh gaji dan masuk anggaran belanja sebagaimana para pegawai negeri lainnya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 58: Wali dimutasi

Pasal 58: Seorang Wali tidak boleh dimutasi dari satu wilayah ke wilayah yang lain, karena pengangkatannya bersifat umum tetapi untuk satu tempat tertentu. Akan tetapi seorang Wali boleh diberhentikan kemudian diangkat lagi di tempat lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 9: Ijtihad merupakan tugas dan kanan

Pasal 9: Ijtihad adalah fardhu kifayah, dan setiap Muslim berhak berijtihad apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 121: Kehidupan Menikah: tugas dan hak-hak

Pasal 121: Suami istri bekerja secara harmonis dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Suami berkewajiban melaksanakan seluruh tugas-tugas yang dilakukan di luar rumah, sedangkan seorang istri berkewajiban melaksanakan seluruh tugas-tugas yang ada di dalam rumah sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib menyediakan pembantu dalam kadar yang memadai untuk membantu pekerjaan rumah tangga yang… Selengkapnya