Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Politik Luar Negeri §181-191

Pasal 184: Manuver-manuver politik

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 184: Manuver politik sangat penting dalam politik luar negeri. Kekuatannya terletak pada penampakan kegiatan dan merahasiakan tujuan.

 

 

Article 184: Political manoeuvres are necessary in foreign policy, and the effectiveness of these manoeuvres is dependent on concealing (your) aims and disclosing (your) acts.

 

This article is from the permitted issues left to the opinion and Ijtihad of the Imam, and the political manoeuvres are the actions which are undertaken by the State which are intended for goals other than the goals which are apparent from the action undertaken. The Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم used to carry out these manoeuvres, such as the expeditions which he carried out at the end of the first and beginning of the second year Hijri, as the apparent goal of these expeditions was that the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم wanted to attack the Quraysh, but the reality behind them was to intimidate the Quraysh and make the other Arab tribes take a neutral position regarding the conflict between him  صلى الله عليه وآله وسلم and the Quraysh. The evidence for that is that these expeditions were small in number - sixty, or two hundred, or three hundred - which is not large enough to fight the Quraysh, and he  صلى الله عليه وآله وسلم did not fight the Quraysh in any of them. All that resulted from them was that he  صلى الله عليه وآله وسلم concluded treaties with some of the Arab tribes, such as his alliance with Damra and concluding friendly relations with Bani Mudlej. Another example is his  صلى الله عليه وآله وسلم trip to Makkah in the sixth Hijri year intending to perform the pilgrimage, and his  صلى الله عليه وآله وسلم announcing that while there was a state of war between him and the Quraysh under whose authority the Ka’bah was at that time. The intention of that journey was to arrive at an armistice treaty with the Quraysh in order to deal with Khaybar, since it had reached him  صلى الله عليه وآله وسلم that Khaybar and the Quraysh were negotiating an agreement to attack Madinah. The evidence for this being a political manoeuvre is that he  صلى الله عليه وآله وسلم was pleased to return without having completed the pilgrimage once he  صلى الله عليه وآله وسلم had achieved the treaty, and he  صلى الله عليه وآله وسلم then attacked and dealt with Khaybar two weeks after his  صلى الله عليه وآله وسلم return. All of these are political manoeuvres. The power of these manoeuvres are the actions which are undertaken, such as that the manoeuvre is announced and apparent, but the goals of it are hidden, and so its effectiveness is dependent upon the prominence of the action and the concealment of the goals.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 164: Perawatan kesehatan gratis untuk semua

Pasal 164: Negara menyediakan seluruh pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat secara cuma-cuma. Namun negara tidak melarang rakyat untuk menyewa dokter, termasuk menjual obat-obatan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 175: budaya Islam adalah wajib di semua jenjang pendidikan

Pasal 175: Tsaqofah Islam harus diajarkan disemua tingkat pendidikan. Untuk tingkat perguruan tinggi hendaknya diadakan/dibuka berbagai jurusan dalam berbagai cabang ilmu keislaman, disamping diadakan jurusan lainnya seperti kedokteran, teknik, ilmu pengetahuan alam dan sebagainya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 45: Kerja Mu’awin Tafwidl

Pasal 45: Mu’awin Tafwidl wajib memberi laporan kepada Khalifah, tentang apa yang telah diputuskan, atau apa yang dilakukan, atau tentang penugasan Wali dan pejabat, agar wewenangnya tidak sama seperti Khalifah. Mu’awin Tafwidl wajib memberi laporan kepada Khalifah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 69: Kewajiban Negara untuk tentara

Pasal 69: Setiap pasukan harus dilengkapi dengan persenjataan, logistik, sarana, dan fasilitas yang dibutuhkan serta kebutuhan-kebutuhan lain, yang memungkinkan pasukan untuk melaksanakan tugasnya sebaik mungkin sebagai pasukan Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 83: Putusan Mahkamah

Pasal 83: Tidak ada pengadilan banding tingkat pertama maupun mahkamah banding tingkat kedua (kasasi). Seluruh bentuk pengadilan—dalam hal memutuskan satu perselisihan—kedudukannya sama. Apabila seorang Qadli memutuskan suatu perkara, keputusannya sah/berlaku. Qadli lainnya tidak dapat membatalkan keputusannya, kecuali putusannya di luar (sistem hukum) Islam, atau bertentangan dengan nash yang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 36: Kekuasaan Khalifah

Pasal 36: Khalifah memiliki wewenang sebagai berikut: a. Dialah yang melegislasi hukum-hukum syara’ yang diperlukan untuk memelihara urusan-urusan umat, yang digali dengan ijtihad yang sahih dari kitabullah dan sunah rasul-Nya , sehingga menjadi perundang-undangan yang wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar. b. Dialah yang bertanggung jawab terhadap politik negara, baik dalam maupun luar negeri.… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 152: Pengeluaran Baitul Mal

Pasal 152: Pengeluaran Baitul Mal disalurkan pada enam bagian: a. Delapan golongan yang berhak menerima zakat. Mereka berhak mendapatkannya dari pos pemasukan zakat (di Baitul Mal). b. Jika dari kas zakat tidak ada dana, maka untuk orang fakir, miskin, ibnu sabil, kebutuhan jihad, dan gharimin (orang yang dililit hutang), diberikan dari sumber pemasukan Baitul Mal lainnya. Dan jika itu pun tidak… Selengkapnya