Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Politik Luar Negeri §181-191

Pasal 184: Manuver-manuver politik

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 184: Manuver politik sangat penting dalam politik luar negeri. Kekuatannya terletak pada penampakan kegiatan dan merahasiakan tujuan.

 

 

Article 184: Political manoeuvres are necessary in foreign policy, and the effectiveness of these manoeuvres is dependent on concealing (your) aims and disclosing (your) acts.

 

This article is from the permitted issues left to the opinion and Ijtihad of the Imam, and the political manoeuvres are the actions which are undertaken by the State which are intended for goals other than the goals which are apparent from the action undertaken. The Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم used to carry out these manoeuvres, such as the expeditions which he carried out at the end of the first and beginning of the second year Hijri, as the apparent goal of these expeditions was that the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم wanted to attack the Quraysh, but the reality behind them was to intimidate the Quraysh and make the other Arab tribes take a neutral position regarding the conflict between him  صلى الله عليه وآله وسلم and the Quraysh. The evidence for that is that these expeditions were small in number - sixty, or two hundred, or three hundred - which is not large enough to fight the Quraysh, and he  صلى الله عليه وآله وسلم did not fight the Quraysh in any of them. All that resulted from them was that he  صلى الله عليه وآله وسلم concluded treaties with some of the Arab tribes, such as his alliance with Damra and concluding friendly relations with Bani Mudlej. Another example is his  صلى الله عليه وآله وسلم trip to Makkah in the sixth Hijri year intending to perform the pilgrimage, and his  صلى الله عليه وآله وسلم announcing that while there was a state of war between him and the Quraysh under whose authority the Ka’bah was at that time. The intention of that journey was to arrive at an armistice treaty with the Quraysh in order to deal with Khaybar, since it had reached him  صلى الله عليه وآله وسلم that Khaybar and the Quraysh were negotiating an agreement to attack Madinah. The evidence for this being a political manoeuvre is that he  صلى الله عليه وآله وسلم was pleased to return without having completed the pilgrimage once he  صلى الله عليه وآله وسلم had achieved the treaty, and he  صلى الله عليه وآله وسلم then attacked and dealt with Khaybar two weeks after his  صلى الله عليه وآله وسلم return. All of these are political manoeuvres. The power of these manoeuvres are the actions which are undertaken, such as that the manoeuvre is announced and apparent, but the goals of it are hidden, and so its effectiveness is dependent upon the prominence of the action and the concealment of the goals.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 114: Pria dan wanita, hak dan kewajiban

Pasal 114: Perempuan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, kecuali Islam mengkhususkannya untuk perempuan atau laki-laki berdasarkan dalil-dalil syara’. Perempuan memiliki hak berdagang, melakukan aktivitas pertanian, perindustrian dan melakukan berbagai macam transaksi/mu’amalat lainnya. Perempuan dibolehkan memiliki setiap jenis pemilikan dan mengembangkan kekayaannya, baik… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 92: Fitur Madhalim Mahkamah

Pasal 92: Tidak disyaratkan pada qadla madzalim adanya majelis peradilan, atau adanya tuntutan dan penuntut. Mahkamah Madzalim berhak memeriksa suatu tindakan kedzaliman, walaupun tidak ada tuntutan dari siapa pun. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 94: diperbolehkannya surat kuasa dalam hal swasta dan publik

Pasal 94: Setiap orang yang mewakili wewenang dalam salah satu tugas, baik bersifat perorangan, seperti washi -yang diserahi wasiat- atau Wali, maupun bersifat umum seperti Khalifah, pejabat pemerintah lainnya, pegawai negeri, Qadli Madzalim dan Muhtasib; semuanya berhak mengangkat seseorang yang menggantikannya dan bertindak selaku wakil dalam perkara perselisihan dan pembelaan, dilihat dari… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 176: Hubungan seni dan kerajinan untuk ilmu dan kebudayaan

Pasal 176: Ilmu kesenian dan keterampilan dapat digolongkan sebagai ilmu pengetahuan, seperti perdagangan, pelayaran dan pertanian yang boleh dipelajari tanpa terikat batasan atau syarat tertentu; dan dapat juga digolongkan sebagai suatu kebudayaan apabila telah dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu, seperti seni lukis dan pahat yang tidak boleh dipelajari apabila bertentangan dengan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 88: Pengangkatan dan Akuntabilitas Hakim Madhalim

Pasal 88: Qadli Madzalim ditetapkan dan diangkat oleh Khalifah atau oleh Qadli Qudlat. Koreksi, pemberian peringatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Khalifah, atau Qadli Qudlat –jika Khalifah memberikan wewenang tersebut kepadanya-. Pemberhentian tidak dapat dilakukan terhadap Qadli Madzalim yang tengah memeriksa perkara (antara rakyat dengan) Khalifah, atau dengan Mu’awin Tafwidl atau dengan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 69: Kewajiban Negara untuk tentara

Pasal 69: Setiap pasukan harus dilengkapi dengan persenjataan, logistik, sarana, dan fasilitas yang dibutuhkan serta kebutuhan-kebutuhan lain, yang memungkinkan pasukan untuk melaksanakan tugasnya sebaik mungkin sebagai pasukan Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 109: Syura (konsultasi) adalah hak bagi umat Islam

Pasal 109: Syura merupakan hak bagi kaum Muslim saja dan bukan hak rakyat non-Muslim. Adapun penyampaian pendapat boleh dilakukan setiap warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim. Selengkapnya