Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Politik Luar Negeri §181-191

Pasal 183: Cara-cara politik dan cara-cara politik

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 183: Tujuan tidak menghalalkan segala cara, karena metoda (thariqah) seiring dengan ide (fikrah). Jalan yang haram tidak dapat menghantarkan kepada yang wajib, bahkan kepada yang mubah sekalipun. Dan sarana-sarana politik tidak boleh bertentangan dengan metode politik.

 

 

Article 183: Ends do not justify means, because the method is integral to the thought. Thus, the obligation and the permitted cannot be attained by performing a forbidden action. Political means must not contradict the political methods.

 

Allah (swt) set rules in order to treat the problems of man, such as trade, renting, partnerships and so on, and set other rules in order to implement these treatments between the people, such as the discretionary (Ta’zir) punishment for the one who cheats in trade and cutting the hand of the thief as a prescribed punishment (Hadd). And in the same manner, He (swt) set rules to treat the problems that occur between the Islamic State and the disbelieving states, such as the rules regarding the one who is covered by a treaty and the one who takes amnesty, and the rules regarding the Dar Al-Harb and the rules regarding conveying the call to Islam to them in a way that attracts attention, and so on. And He (swt) set other rules in order to implement these rules, such as the protection of the blood and property of someone who has amnesty being equivalent to the blood and property of the Muslim, and the prohibition of fighting the disbeliever before they have been called to Islam in a manner which attracts attention, and so on. Therefore, the method in Islam is the Shari’ah rules, and so victory is not achieved through betrayal and conquest is not achieved through breaking a treaty. So in the same way that the goal must be defined by the Shari’ah, what is used to reach that goal must be from what the Shari’ah permitted, since the goal and the means are both part of the actions of the worshipper, and what makes the action permitted or forbidden is the Shari’ah evidence, and not the results which are produced by it, nor the goal which is sought by it since Allah (swt) says:

((وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ))

And judge, [O Muhammad], between them by what Allah has revealed.(TMQ 5:49), not by what results the actions produce, or these actions are used to reach, and so the rule regarding the means is the Shari’ah evidence just like the rule regarding the goal. In other words, the fact that the Shari’ah evidence is what establishes the permissibility or impermissibility of the goal is evidence that the goal does not justify the means, in other words, does not make it permitted if there is Shari’ah evidence which has forbidden it. Accordingly the means are not permitted because its intended goal was permitted, or obligatory, or recommended, or because its goal had benefit or good or a victory; rather the means would be permitted if the Shari’ah permitted it and would be forbidden if the Shari’ah forbade it. In other words, it must be in accordance with the rules of the Shari’ah, because every action of the Muslim must be directed by the Shari’ah, and agree with the Shari’ah rule, because the definition of the Shari’ah rule is the address of the Legislator (swt) connected to the actions of the worshippers, and so it is obligatory that all the actions of the Muslim are in accordance with the Shari’ahh rule.

Based upon this, the Muslims reject and disapprove of the principle that the ends justify the means. It is correct that Islam has principles deduced from its evidences that give the means used to reach the goal the rule of the goal, such as the principle: “The means to something forbidden is also forbidden, and such as the principle: “If one type of a permitted thing leads to a harm, only that one is prohibited, and the thing remains permitted”, and the principle: “That, without which the obligation cannot be accomplished, is itself an obligation, however this is if the means is permitted or obligatory. If, on the other hand, the means are forbidden, then the goal does not make it permitted, whether it was obligatory or permitted; rather the means would remain forbidden. From this understanding, the goal does not justify the means, or in other words, the obligatory or permitted goal does not make the forbidden means permitted. The article was drafted in accordance with this.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 189: Hubungan dengan negara-negara lain

Pasal 189: Hubungan negara dengan negara-negara lain yang ada di dunia dijalankan berdasarkan empat kategori: Pertama, negara-negara yang ada di dunia Islam dianggap seolah-olah berada dalam satu wilayah negara, sehingga tidak masuk ke dalam hubungan luar negeri, dan tidak dimasukkan dalam politik luar negeri. Negara wajib menyatukan negara-negara tersebut ke dalam wilayahnya. Kedua,… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 104: Izin untuk media

Pasal 104: Media informasi yang dimiliki warga negara tidak memerlukan izin. Tetapi hanya memerlukan pemberitahuan dan dikirimkan ke Direktorat Penerangan di mana direktorat diberitahu media informasi yang didirikan. Pemilik dan pemimpin redaksi media itu bertanggung jawab terhadap semua isi informasi yang disebarkan. Ia akan dimintai tanggungjawab terhadap setiap bentuk penyimpangan syar’i… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 118: Berkhalwat . tabarruj, auratnya

Pasal 118: Perempuan dilarang berkhalwat tanpa disertai mahramnya. Perempuan dilarang melakukan tabarruj atau menampakkan auratnya di depan laki-laki asing (bukan mahram). Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 81: Majelis (sidang) pengadilan

Pasal 81: Seorang Qadli tidak boleh memutuskan perkara kecuali dalam majelis (sidang) pengadilan. Pembuktian dan sumpah dianggap sah, hanya yang disampaikan di dalam sidang pengadilan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 100: Akuntabilitas Para direktur dan kepentingan departemen

Pasal 100: Para direktur di setiap departemen, biro dan unit tidak dapat diberhentikan, kecuali terdapat alasan yang sesuai dengan ketentuan administrasi instansinya. Mereka dapat dipindahkan dari satu tugas ke tugas yang lainnya, dan boleh dibebastugaskan. Pengangkatan, mutasi, pembebastugasan, sanksi, dan pemberhentian dilakukan oleh atasan instansinya untuk masing-masing departemen, biro, dan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 25: Khilafah aqad atas dasar sukarela dan pilihan.

Pasal 25: Khilafah adalah aqad atas dasar sukarela dan pilihan. Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk menerima jabatan Khilafah, dan tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memilih Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 137: Kategori kepemilikan publik

Pasal 137: Pemilikan umum berlaku pada tiga hal: a. Setiap sesuatu yang dibutuhkan masyarakat umum seperti lapangan. b.Sumber alam (barang tambang) yang jumlahnya tidak terbatas, seperti sumber minyak. c. Benda-benda yang sifatnya tidak dibenarkan dimonopoli seseorang, seperti sung Selengkapnya