Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Hukum-hukum Umum §1-15

Pasal 15: Apa menyebabkan haram adalah haram

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 15: Segala sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram hukumnya adalah haram, apabila diduga kuat dapat mengantarkan kepada yang haram. Dan jika hanya dikhawatirkan, maka tidak diharamkan.

 

Article 15: The means to Haram (unlawful) are forbidden if they most likely lead to Haram. But if there is a doubt that a means might lead to Haram, then this means will not be forbidden.

 The evidence of this article is reflected in Allah’s (swt) saying

((وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ))

And do not revile those they invoke other than Allah, lest they insult Allah in enmity without knowledge.” (TMQ 6:108). Insulting the disbelievers is permissible and Allah (swt) has insulted them in the Quran. However, if this insult were to lead the disbelievers to most probably insult Allah (swt), it would become prohibited. This is because insulting Allah (swt) is not permittedm and it is prohibited in the sternest fashion. This is how the Shari’ah principle, “the means to something forbidden is also forbidden”,has been deduced.However, the means becomes prohibited if it would most likely lead to something prohibited, since the prohibition of insulting their idols was because it was the cause which would lead to the insulting of Allah (swt) – as demonstrated by the use of the letter “fa” (lest) of causality in the verse, and if it was not most likely that Allah (swt) will be insulted because of insulting their idols, like the most likely probability (ghalabat Al-dhann) required in any Shari’ah rule, then the “fa” which indicates causality would not have been used to indicate the prohibition. Therefore, if the means were not considered in the most likely probability to lead to Haram but it was merely feared that it may lead to Haram, such as a woman going out without a face cover, where it is feared that it might cause Fitnah, the means in this case would not be Haram, because the mere fear that it might lead to Haram is not sufficient to warrant a prohibition. On top of that, the Fitnah with respect to itself is not prohibited upon the woman herself. This is the evidence of this article.

Another similar principle to this one is the following principle: “If one specific item of a Mubah thing leads to harm, that particular item becomes Haram and the thing remains Mubah”.This is reflected in what is narrated when the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم passed through the land of Al-Hijr and people took water from its well. When they left the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم said

«لاَ تَشْرَبُوا مِنْ مَائِهَا شَيْئاً، وَلاَ تَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ لِلْصَّلاَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ عَجِينٍ عَجَنْتُمُوهُ فَاعْلِفُوهُ الإِبِلَ وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْهُ شَيْئاً، وَلاَ يَخْرُجَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ إِلاَّ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ»

“Do not drink anything from its water and do not use it to make ablution for prayer. And whatever dough you prepared, give to the animals and do not eat anything from it. And no one goes out tonight but with a company.” reported by Ibn Hisham in his Sirah and Ibn Hibban in his Al-Thiqat. Drinking water is permitted, but that particular water, which is the water of Thamud, has been made prohibited by the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم because it led to harm. However, water in general remained permitted. Also, it is permitted for a person to go out at night without a companion, but the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم prohibited anyone from among that army, in that particular night and at that particular place, from going out because it led to harm. Apart from this, going out at night without a companion remained permitted. This serves as evidence that a particular item of the permitted thing becomes prohibited if it led to harm, while the thing in general remains permitted.

 

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 152: Pengeluaran Baitul Mal

Pasal 152: Pengeluaran Baitul Mal disalurkan pada enam bagian: a. Delapan golongan yang berhak menerima zakat. Mereka berhak mendapatkannya dari pos pemasukan zakat (di Baitul Mal). b. Jika dari kas zakat tidak ada dana, maka untuk orang fakir, miskin, ibnu sabil, kebutuhan jihad, dan gharimin (orang yang dililit hutang), diberikan dari sumber pemasukan Baitul Mal lainnya. Dan jika itu pun tidak… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 11: Dakwah tugas dasar Negara

Pasal 11: Mengemban da’wah Islam adalah tugas pokok negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 155: Perkiraan upah

Pasal 155: Upah ditentukan sesuai dengan manfaat/hasil kerja maupun jasa, bukan berdasarkan pengalaman karyawan atau ijazah. Tidak ada kenaikan gaji bagi para karyawan, namun mereka diberikan upah yang menjadi haknya secara utuh; baik berdasarkan hasil pekerjaannya atau menurut manfaat jasanya sebagai karyawan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 117: Ketentuan dalam kehidupan pribadi dan publik

Pasal 117: Perempuan bergaul dalam kehidupan khusus maupun umum. Di dalam kehidupan umum perempuan boleh bergaul bersama kaum perempuan, atau kaum laki-laki baik yang mahram maupun yang bukan; selama tidak menampakkan auratnya kecuali wajah dan telapak tangan, tidak tabarruj dan tidak menampilkan lekuk tubuhnya. Di dalam kehidupan khusus tidak boleh bergaul kecuali dengan sesama kaum perempuan,… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 125: Pemenuhan kebutuhan dasar dan kemewahan

Pasal 125: Seluruh kebutuhan pokok setiap individu masyarakat harus dijamin pemenuhannya per individu secara sempurna. Juga harus dijamin kemungkinan setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan sekunder semaksimal mungkin. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 5: kewarganegaraan Islam, hak dan kewajiban

Pasal 5: Setiap warga negara (Khilafah) Islam mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan syara’. Pasal 6: Negara tidak membeda-bedakan individu rakyat dalam aspek hukum, peradilan, maupun dalam jaminan kebutuhan rakyat dan semisalnya. Seluruh rakyat diperlakukan sama tanpa memperhatikan ras, agama, warna kulit dan lain-lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 23: Struktur Negara Khilafah

Pasal 23: Struktur negara terdiri atas tiga belas bagian: 1. Khalifah 2. Mu’awin Tafwidl 3. Mu’awin Tanfidz 4. Al-Wulat 5. Amirul Jihad 6. Keamanan Dalam Negeri 7. Urusan Luar Negeri 8. Perindustrian 9. Al-Qadla 10. Kemaslahatan Umat 11. Baitul Mal 12. Penerangan 13. Majlis Umat Selengkapnya