Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Hukum-hukum Umum §1-15

Pasal 15: Apa menyebabkan haram adalah haram

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 15: Segala sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram hukumnya adalah haram, apabila diduga kuat dapat mengantarkan kepada yang haram. Dan jika hanya dikhawatirkan, maka tidak diharamkan.

 

Article 15: The means to Haram (unlawful) are forbidden if they most likely lead to Haram. But if there is a doubt that a means might lead to Haram, then this means will not be forbidden.

 The evidence of this article is reflected in Allah’s (swt) saying

((وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ))

And do not revile those they invoke other than Allah, lest they insult Allah in enmity without knowledge.” (TMQ 6:108). Insulting the disbelievers is permissible and Allah (swt) has insulted them in the Quran. However, if this insult were to lead the disbelievers to most probably insult Allah (swt), it would become prohibited. This is because insulting Allah (swt) is not permittedm and it is prohibited in the sternest fashion. This is how the Shari’ah principle, “the means to something forbidden is also forbidden”,has been deduced.However, the means becomes prohibited if it would most likely lead to something prohibited, since the prohibition of insulting their idols was because it was the cause which would lead to the insulting of Allah (swt) – as demonstrated by the use of the letter “fa” (lest) of causality in the verse, and if it was not most likely that Allah (swt) will be insulted because of insulting their idols, like the most likely probability (ghalabat Al-dhann) required in any Shari’ah rule, then the “fa” which indicates causality would not have been used to indicate the prohibition. Therefore, if the means were not considered in the most likely probability to lead to Haram but it was merely feared that it may lead to Haram, such as a woman going out without a face cover, where it is feared that it might cause Fitnah, the means in this case would not be Haram, because the mere fear that it might lead to Haram is not sufficient to warrant a prohibition. On top of that, the Fitnah with respect to itself is not prohibited upon the woman herself. This is the evidence of this article.

Another similar principle to this one is the following principle: “If one specific item of a Mubah thing leads to harm, that particular item becomes Haram and the thing remains Mubah”.This is reflected in what is narrated when the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم passed through the land of Al-Hijr and people took water from its well. When they left the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم said

«لاَ تَشْرَبُوا مِنْ مَائِهَا شَيْئاً، وَلاَ تَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ لِلْصَّلاَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ عَجِينٍ عَجَنْتُمُوهُ فَاعْلِفُوهُ الإِبِلَ وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْهُ شَيْئاً، وَلاَ يَخْرُجَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ إِلاَّ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ»

“Do not drink anything from its water and do not use it to make ablution for prayer. And whatever dough you prepared, give to the animals and do not eat anything from it. And no one goes out tonight but with a company.” reported by Ibn Hisham in his Sirah and Ibn Hibban in his Al-Thiqat. Drinking water is permitted, but that particular water, which is the water of Thamud, has been made prohibited by the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم because it led to harm. However, water in general remained permitted. Also, it is permitted for a person to go out at night without a companion, but the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم prohibited anyone from among that army, in that particular night and at that particular place, from going out because it led to harm. Apart from this, going out at night without a companion remained permitted. This serves as evidence that a particular item of the permitted thing becomes prohibited if it led to harm, while the thing in general remains permitted.

 

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 7: Bagaimana menerapkan syariat

Pasal 7: Negara memberlakukan syariah Islam atas seluruh rakyat yang berkewarganegaraan (Khilafah) Islam, baik Muslim maupun non-Muslim dalam bentuk-bentuk berikut ini: a. Negara memberlakukan seluruh hukum Islam atas kaum Muslim tanpa kecuali. b. Orang-orang non-Muslim dibiarkan memeluk akidah dan menjalankan ibadahnya di bawah perlindungan peraturan umum. c. Orang-orang yang murtad dari Islam… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 132: Pengeluaran dan investasi dibatasi oleh Syariah

Pasal 132: Penggunaan hak milik, terikat dengan izin dari Allah -selaku pembuat hukum-, baik pengeluaran maupun untuk pengembangan pemilikan. Dilarang berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta dan kikir. Tidak boleh mendirikan perseroan berdasarkan sistem kapitalis, atau koperasi dan semua bentuk transaksi yang bertentangan dengan syara’. Dilarang mengambil riba, memanipulasi harta secara… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 50: Kondisi Mu’awin Tanfidz

Pasal 50: Mu’awin Tanfidz harus seorang laki-laki dan muslim, karena ia adalah pendamping Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 174: Ilmu eksperimental, pengetahuan budaya

Pasal 174: Ilmu-ilmu terapan -seperti olahraga- harus dipisahkan dengan ilmu-ilmu tsaqofah. Ilmu-ilmu terapan diajarkan menurut kebutuhan dan tidak terikat dengan jenjang pendidikan tertentu. Ilmu-ilmu tsaqofah diberikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat aliyah sesuai dengan rencana pendidikan yang tidak bertentangan dengan konsep dan hukum Islam. Ditingkat perguruan tinggi ilmu-ilmu… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 185: Sarana Politik

Pasal 185: Keberanian dalam mengungkapkan pelanggaran kriminal berbagai negara, menjelaskan bahaya politiknya yang penuh kepalsuan, membongkar persekongkolan jahat dan menjatuhkan martabat para pemimpin yang sesat, adalah cara yang paling penting dalam menjalankan politik. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 113: Pada pria asal dan perempuan dipisahkan

Pasal 113: Hukum asal kehidupan kaum laki-laki terpisah dengan kaum perempuan. Mereka tidak dapat berkumpul, kecuali terdapat suatu keperluan hidup yang dibolehkan syara’; atau mengharuskannya berkumpul, seperti ibadah haji dan jual beli. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 14: kepatuhan terhadap tata kelola yang sah

Pasal 14: Hukum asal perbuatan manusia terikat dengan hukum syara’. Tidak dibenarkan melakukan suatu perbuatan, kecuali setelah mengetahui hukumnya. Hukum asal benda adalah mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Selengkapnya