Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Hukum-hukum Umum §1-15

Pasal 15: Apa menyebabkan haram adalah haram

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 15: Segala sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram hukumnya adalah haram, apabila diduga kuat dapat mengantarkan kepada yang haram. Dan jika hanya dikhawatirkan, maka tidak diharamkan.

 

Article 15: The means to Haram (unlawful) are forbidden if they most likely lead to Haram. But if there is a doubt that a means might lead to Haram, then this means will not be forbidden.

 The evidence of this article is reflected in Allah’s (swt) saying

((وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ))

And do not revile those they invoke other than Allah, lest they insult Allah in enmity without knowledge.” (TMQ 6:108). Insulting the disbelievers is permissible and Allah (swt) has insulted them in the Quran. However, if this insult were to lead the disbelievers to most probably insult Allah (swt), it would become prohibited. This is because insulting Allah (swt) is not permittedm and it is prohibited in the sternest fashion. This is how the Shari’ah principle, “the means to something forbidden is also forbidden”,has been deduced.However, the means becomes prohibited if it would most likely lead to something prohibited, since the prohibition of insulting their idols was because it was the cause which would lead to the insulting of Allah (swt) – as demonstrated by the use of the letter “fa” (lest) of causality in the verse, and if it was not most likely that Allah (swt) will be insulted because of insulting their idols, like the most likely probability (ghalabat Al-dhann) required in any Shari’ah rule, then the “fa” which indicates causality would not have been used to indicate the prohibition. Therefore, if the means were not considered in the most likely probability to lead to Haram but it was merely feared that it may lead to Haram, such as a woman going out without a face cover, where it is feared that it might cause Fitnah, the means in this case would not be Haram, because the mere fear that it might lead to Haram is not sufficient to warrant a prohibition. On top of that, the Fitnah with respect to itself is not prohibited upon the woman herself. This is the evidence of this article.

Another similar principle to this one is the following principle: “If one specific item of a Mubah thing leads to harm, that particular item becomes Haram and the thing remains Mubah”.This is reflected in what is narrated when the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم passed through the land of Al-Hijr and people took water from its well. When they left the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم said

«لاَ تَشْرَبُوا مِنْ مَائِهَا شَيْئاً، وَلاَ تَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ لِلْصَّلاَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ عَجِينٍ عَجَنْتُمُوهُ فَاعْلِفُوهُ الإِبِلَ وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْهُ شَيْئاً، وَلاَ يَخْرُجَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ إِلاَّ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ»

“Do not drink anything from its water and do not use it to make ablution for prayer. And whatever dough you prepared, give to the animals and do not eat anything from it. And no one goes out tonight but with a company.” reported by Ibn Hisham in his Sirah and Ibn Hibban in his Al-Thiqat. Drinking water is permitted, but that particular water, which is the water of Thamud, has been made prohibited by the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم because it led to harm. However, water in general remained permitted. Also, it is permitted for a person to go out at night without a companion, but the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم prohibited anyone from among that army, in that particular night and at that particular place, from going out because it led to harm. Apart from this, going out at night without a companion remained permitted. This serves as evidence that a particular item of the permitted thing becomes prohibited if it led to harm, while the thing in general remains permitted.

 

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 59: Pemberhentiannya Wali

Pasal 59: Wali diberhentikan apabila Khalifah berpendapat untuk memberhentikannya; atau apabila Majlis Umat menyatakan ketidakpuasan (ketidakrelaan) terhadap Wali, atau jika Majelis Wilayah menampakkan ketidaksukaan terhadapnya. Pemberhentiannya dilakukan oleh Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 82: mungkin derajat yang berbeda pengadilan

Pasal 82: Jenis peradilan boleh berbeda-beda sesuai jenis perkaranya. Sebagian Qadli boleh ditugaskan untuk menyelesaikan perkara tertentu, sampai batas tertentu dan perkara lainnya diserahkan pada sidang yang lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 24: Pelaksanaan al-Shara dan Sultan

Pasal 24: Khalifah mewakili umat dalam kekuasaan dan pelaksanaan syara’. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 124: Masalah ekonomi utama

Pasal 124: Problematika ekonomi (terletak pada) distribusi harta dan jasa kepada seluruh individu masyarakat, serta memberi mereka peluang untuk memanfaatkannya dengan memberi kesempatan untuk mendapatkan dan memilikinya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 114: Pria dan wanita, hak dan kewajiban

Pasal 114: Perempuan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, kecuali Islam mengkhususkannya untuk perempuan atau laki-laki berdasarkan dalil-dalil syara’. Perempuan memiliki hak berdagang, melakukan aktivitas pertanian, perindustrian dan melakukan berbagai macam transaksi/mu’amalat lainnya. Perempuan dibolehkan memiliki setiap jenis pemilikan dan mengembangkan kekayaannya, baik… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 86: Wakil-wakil dari Muhtasib

Pasal 86: Al-Muhtasib memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya yang memenuhi syarat-syarat seorang muhtasib. Mereka boleh ditugaskan di berbagai tempat, dan masing-masing memiliki wewenang dalam menjalankan tugas hisbahnya, baik di daerah kota-kota atau pun daerah kabupaten yang sudah ditentukan dalam perkara yang didelegasikan kepada mereka. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 94: diperbolehkannya surat kuasa dalam hal swasta dan publik

Pasal 94: Setiap orang yang mewakili wewenang dalam salah satu tugas, baik bersifat perorangan, seperti washi -yang diserahi wasiat- atau Wali, maupun bersifat umum seperti Khalifah, pejabat pemerintah lainnya, pegawai negeri, Qadli Madzalim dan Muhtasib; semuanya berhak mengangkat seseorang yang menggantikannya dan bertindak selaku wakil dalam perkara perselisihan dan pembelaan, dilihat dari… Selengkapnya