Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Hukum-hukum Umum §1-15

Pasal 10: Tidak ada pendeta dalam Islam. Islam adalah tanggung jawab semua umat Islam

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 10: Seluruh kaum Muslim memikul tanggung jawab terhadap Islam. Islam tidak mengenal rohaniawan. Dan negara mencegah segala tindakan yang dapat mengarah pada munculnya mereka dikalangan kaum Muslim.

 

Article 10: All the Muslims should bear the responsibility of Islam. There are no clergymen in Islam and the State should prohibit any sign of their presence among the Muslims.

Although Mujtahids are scholars, however not every scholar is necessarily a Mujtahid since a scholar could either be a Mujtahid or a Muqallid (imitator). If the Muslim were to take the Shari’ah rule in order to act upon, then, it requires some consideration: if he took the rule from a Mujtahid, he in this case would be emulating the Mujtahid. If he took it from a non-Mujtahid, he would be learning that rule from the person he had taken it from, and he would not be emulating him. However, if the Muslim was to take the rule in order to learn it, he would be learning the rule irrespective of whether he took it from a Mujtahid or a non Mujtahid. Therefore, these scholars - whether Mujtahids or otherwise - are not clergymen since none of them has any right to legitimise or prohibit anything and they are just like any other Muslim regarding every single Shari’ah rule. None of them should distinguish himself from the rest of the Muslims in anything with regards to the Shari’ah rules regardless of how high his rank is in terms of knowledge, Ijtihad and respect. Hence, what is Haram for others does not become allowed for the scholar and nor does the Wajib upon others become Mandub (recommended) for him. He is rather like any other individual Muslim. Therefore, the idea of clergymen held by Christians has no existence in Islam. The concept of clergymen is specific to Christians because a clergyman does legitimise and prohibit rules to them. Thus, attributing such a term to the Muslim scholar might give the impression of attributing the Christian concept to the Muslim scholars despite the fact that Muslim scholars do not allow and nor do they prohibit anything. Therefore, it is not fitting to attribute the term of clergyman to a Muslim scholar.

There are explicit narrations prohibiting the emulation of Christians and Jews. Abu Sa’id Al-Khudri narrated that the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم said:

«لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لاَتَّبَعْتُمُوهُمْ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ»

You would tread the same path as was trodden by those before you inch by inch and step by step so much so that if they had entered into the hole of the lizard, you would follow them in this also. We said: Allah's Messenger, do you mean Jews and Christians (by your words)" those before you"? He said: Who else (than those two religious groups)?(Agreed upon with the words from Muslim)This narration has been said within the context of prohibition. Hence, the emulation of the Jews and the Christians is - as it stands - prohibited, let alone if this emulation were to lead to the generating of a Kufr concept among the Muslims. Considering the Muslim scholar as a clergyman is an emulation of the Christians who regard their scholars as clergymen and it also transfers the Christian concept of clergyman to the Muslim scholar; therefore, it is strictly prohibited in terms of emulation and it is classified as even more strictly prohibited in terms of introducing the concept. Therefore, it would be wrong to refer to the Muslim scholar as a clergyman and it is forbidden for the scholars to consider themselves as clergymen according to the Christians’ concept of clergyman. If someone was found claiming this according to the understanding mentioned, he will be prohibited and punished since he will have committed a prohibited act. In addition, the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم did not differentiate from the companions in terms of a specific dress or appearance. Al-Bukhari reported in his Sahih from Anas Bin Malik who said:

«بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فِي الْمَسْجِدِ، دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ - وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ - فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم قَدْ أَجَبْـتُكَ ...»

A man entered the mosque on camel and made it kneel down, and then tied his leg with rope. He then asked: Who among you is Muhammad? The Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم  was sitting leaning upon something among them. We said to him: This white (man) who is leaning. The man said: O son of ‘Abd Al-Muttalib. The Prophet صلى الله عليه وآله وسلم  said; I already responded to you.For these reasons, this article has been drafted.

 

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 18: Penguasa dan pegawai di negara bagian.

Pasal 18: Penguasa mencakup empat orang, yaitu Khalifah, Mu’awin Tafwidl, Wali dan Amil. Selain mereka, tidak tergolong sebagai penguasa, melainkan hanya pegawai pemerintah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 33: Set Amir sementara

Pasal 33: Diangkat amir sementara untuk menangani urusan kaum Muslim dan melaksanakan proses pengangkatan Khalifah yang baru setelah kosongnya jabatan Khilafah sebagai berikut: a. Khalifah sebelumnya, ketika merasa ajalnya sudah dekat atau bertekad untuk mengundurkan diri, ia memiliki hak menunjuk amir sementara b. Jika Khalifah meninggal dunia atau diberhentikan sebelum ditetapkan amir… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 153: Hak untuk lapangan kerja

Pasal 153: Negara menjamin lapangan kerja bagi setiap warga negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 49: Instansinya Mu’awin Tanfidz (asisten eksekutif)

Pasal 49: Khalifah mengangkat Mu’awin Tanfidz sebagai pembantu dalam kesekretariatan. Tugasnya menyangkut bidang administratif, dan bukan pemerintahan. Instansinya merupakan salah satu badan untuk melaksanakan instruksi yang berasal dari Khalifah kepada instansi dalam maupun luar negeri; serta memberi laporan tentang apa-apa yang telah diterimanya kepada Khalifah. Instansinya berfungsi sebagai… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 65: Panglima angkatan bersenjata, dan jajaran militer

Pasal 65: Khalifah adalah panglima angkatan bersenjata. Khalifah mengangkat kepala staf gabungan. Khalifah yang menunjuk amir untuk setiap brigade dan seorang komandan untuk setiap batalion. Adapun struktur militer lainnya, yang mengangkat adalah para komandan brigade dan komandan batalion. Penetapan seseorang sebagai perwira harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan militernya. Dan yang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 180: Tidak cipta penerbitan dan percetakan

Pasal 180: Tidak dibolehkan ada hak milik dalam mengarang buku-buku pendidikan untuk semua tingkatan. Tidak dibolehkan seseorang -baik pengarang maupun bukan- memiliki hak cetak dan terbit, selama sebuah buku telah dicetak dan diterbitkan. Jika masih berbentuk pemikiran yang dimiliki seseorang dan belum dicetak atau beredar, maka ia boleh mengambil imbalan karena memberikan jasa pada masyarakat,… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 78: Kondisi Hakim-Hakim

Pasal 78: Orang yang menjabat Qadli (Qadli Biasa dan al-Muhtasib, pen.) disyaratkan seorang muslim, merdeka, baligh, berakal, adil dan faqih serta memahami cara menurunkan hukum terhadap berbagai fakta. Sedangkan Qadli Madzalim disyaratkan sama seperti Qadli lainnya, ditambah persyaratan laki-laki dan mujtahid. Selengkapnya