Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Hukum-hukum Umum §1-15

Pasal 10: Tidak ada pendeta dalam Islam. Islam adalah tanggung jawab semua umat Islam

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 10: Seluruh kaum Muslim memikul tanggung jawab terhadap Islam. Islam tidak mengenal rohaniawan. Dan negara mencegah segala tindakan yang dapat mengarah pada munculnya mereka dikalangan kaum Muslim.

 

Article 10: All the Muslims should bear the responsibility of Islam. There are no clergymen in Islam and the State should prohibit any sign of their presence among the Muslims.

Although Mujtahids are scholars, however not every scholar is necessarily a Mujtahid since a scholar could either be a Mujtahid or a Muqallid (imitator). If the Muslim were to take the Shari’ah rule in order to act upon, then, it requires some consideration: if he took the rule from a Mujtahid, he in this case would be emulating the Mujtahid. If he took it from a non-Mujtahid, he would be learning that rule from the person he had taken it from, and he would not be emulating him. However, if the Muslim was to take the rule in order to learn it, he would be learning the rule irrespective of whether he took it from a Mujtahid or a non Mujtahid. Therefore, these scholars - whether Mujtahids or otherwise - are not clergymen since none of them has any right to legitimise or prohibit anything and they are just like any other Muslim regarding every single Shari’ah rule. None of them should distinguish himself from the rest of the Muslims in anything with regards to the Shari’ah rules regardless of how high his rank is in terms of knowledge, Ijtihad and respect. Hence, what is Haram for others does not become allowed for the scholar and nor does the Wajib upon others become Mandub (recommended) for him. He is rather like any other individual Muslim. Therefore, the idea of clergymen held by Christians has no existence in Islam. The concept of clergymen is specific to Christians because a clergyman does legitimise and prohibit rules to them. Thus, attributing such a term to the Muslim scholar might give the impression of attributing the Christian concept to the Muslim scholars despite the fact that Muslim scholars do not allow and nor do they prohibit anything. Therefore, it is not fitting to attribute the term of clergyman to a Muslim scholar.

There are explicit narrations prohibiting the emulation of Christians and Jews. Abu Sa’id Al-Khudri narrated that the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم said:

«لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لاَتَّبَعْتُمُوهُمْ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ»

You would tread the same path as was trodden by those before you inch by inch and step by step so much so that if they had entered into the hole of the lizard, you would follow them in this also. We said: Allah's Messenger, do you mean Jews and Christians (by your words)" those before you"? He said: Who else (than those two religious groups)?(Agreed upon with the words from Muslim)This narration has been said within the context of prohibition. Hence, the emulation of the Jews and the Christians is - as it stands - prohibited, let alone if this emulation were to lead to the generating of a Kufr concept among the Muslims. Considering the Muslim scholar as a clergyman is an emulation of the Christians who regard their scholars as clergymen and it also transfers the Christian concept of clergyman to the Muslim scholar; therefore, it is strictly prohibited in terms of emulation and it is classified as even more strictly prohibited in terms of introducing the concept. Therefore, it would be wrong to refer to the Muslim scholar as a clergyman and it is forbidden for the scholars to consider themselves as clergymen according to the Christians’ concept of clergyman. If someone was found claiming this according to the understanding mentioned, he will be prohibited and punished since he will have committed a prohibited act. In addition, the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم did not differentiate from the companions in terms of a specific dress or appearance. Al-Bukhari reported in his Sahih from Anas Bin Malik who said:

«بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فِي الْمَسْجِدِ، دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ - وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ - فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم قَدْ أَجَبْـتُكَ ...»

A man entered the mosque on camel and made it kneel down, and then tied his leg with rope. He then asked: Who among you is Muhammad? The Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم  was sitting leaning upon something among them. We said to him: This white (man) who is leaning. The man said: O son of ‘Abd Al-Muttalib. The Prophet صلى الله عليه وآله وسلم  said; I already responded to you.For these reasons, this article has been drafted.

 

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 103: Departemen Informasi

Pasal 103: Instansi penerangan adalah direktorat yang menangani penetapan dan pelaksanaan politik penerangan Daulah demi kemaslahatan Islam dan kaum Muslim; di dalam negeri: untuk membangun masyarakat Islami yang kuat dan kokoh, menghilangkan keburukannya, dan menonjolkan kebaikannya; dan di luar negeri: untuk memaparkan Islam dalam kondisi damai dan perang dengan pemaparan yang menjelaskan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 56: Kekuasaan majelis wilaya

Pasal 56: Di setiap wilayah terdapat majelis, yang anggota-anggotanya dipilih oleh penduduk setempat dan dipimpin oleh Wali. Majelis berwenang turut serta dalam penyampaian saran/pendapat dalam urusan-urusan administratif, bukan dalam urusan kekuasaan (pemerintahan). Hal itu untuk dua tujuan: Pertama, memberikan informasi yang penting kepada Wali tentang fakta wilayah (provinsi) dan kebutuhannya,… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 81: Majelis (sidang) pengadilan

Pasal 81: Seorang Qadli tidak boleh memutuskan perkara kecuali dalam majelis (sidang) pengadilan. Pembuktian dan sumpah dianggap sah, hanya yang disampaikan di dalam sidang pengadilan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 114: Pria dan wanita, hak dan kewajiban

Pasal 114: Perempuan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, kecuali Islam mengkhususkannya untuk perempuan atau laki-laki berdasarkan dalil-dalil syara’. Perempuan memiliki hak berdagang, melakukan aktivitas pertanian, perindustrian dan melakukan berbagai macam transaksi/mu’amalat lainnya. Perempuan dibolehkan memiliki setiap jenis pemilikan dan mengembangkan kekayaannya, baik… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 190: Perjanjian-perjanjian

Pasal 190: Dilarang keras mengadakan perjanjian militer dan sejenisnya, atau yang terikat secara langsung dengan perjanjian tersebut, seperti perjanjian politik dan persetujuan penyewaan pangkalan serta lapangan terbang. Dibolehkan mengadakan perjanjian bertetangga baik, perjanjian dalam bidang ekonomi, perdagangan, keuangan, kebudayaan dan gencatan senjata. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 40: Membutuhkan untuk menghapus Khalifah

Pasal 40: Hal-hal yang mengubah keadaan Khalifah sehingga mengeluarkannya dari jabatan Khalifah ada tiga perkara: a. Jika melanggar salah satu syarat dari syarat-syarat in’iqad Khilafah, yang menjadi syarat keberlangsungan jabatan Khalifah, misalnya murtad, fasik secara terang-terangan, gila, dan lain-lain. b. Tidak mampu memikul tugas-tugas Khilafah oleh karena suatu sebab tertentu. c. Adanya… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 164: Perawatan kesehatan gratis untuk semua

Pasal 164: Negara menyediakan seluruh pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat secara cuma-cuma. Namun negara tidak melarang rakyat untuk menyewa dokter, termasuk menjual obat-obatan. Selengkapnya