Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / AL-QADLA (Badan peradilan) §75-95

Pasal 94: diperbolehkannya surat kuasa dalam hal swasta dan publik

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 94: Setiap orang yang mewakili wewenang dalam salah satu tugas, baik bersifat perorangan, seperti washi -yang diserahi wasiat- atau Wali, maupun bersifat umum seperti Khalifah, pejabat pemerintah lainnya, pegawai negeri, Qadli Madzalim dan Muhtasib; semuanya berhak mengangkat seseorang yang menggantikannya dan bertindak selaku wakil dalam perkara perselisihan dan pembelaan, dilihat dari kedudukan mereka sebagai washi, Wali, kepala negara, pejabat pemerintah, pegawai negeri, Qadli Madzalim atau Muhtasib. Tidak ada perbedaan -kedudukan mereka masing-masing- sebagai terdakwa atau penuntut.

 

 

Article 94: It is permitted for the one who has been vested with a specific responsibility, like a custodian or guardian, or general responsibility such as the Khalifah, ruler, civil servant, Muhtasib, or judge of the Court of Injustice Acts (Madhalim), to appoint a person to his position as a proxy - within the bounds of his authority – in disputes and defence alone, and there is no difference whether they were the plaintiff or defendant.

Its evidence is the evidence for the giving of proxy, since as it is valid for a person to deputise another person to act on their behalf in the issue they have control over such as buying, selling, and disputes, in the same manner it is valid to deputise another person to act on their behalf in the issues they are acting on, on behalf of someone else. So the proxy, if given the right to deputise in the issue that they were given the proxy in, can deputise someone for themselves in that which they have control over as a result of being given the proxy. Accordingly, the guardian can deputise someone else to act on their behalf with the wealth of the one they are guardian over, and in the same manner the custodian of the Waqf is permitted to deputise whomever they please in all the affairs that he has the power of control over from the leasing of the Waqf and so on. Similar to them is the ruler, who is permitted to deputise whomever he pleases in any of the issues he has control over. Unless the ruler is the Khalifah, in which case it is permitted for him to deputise whomever he pleases because he possesses control over every matter, and so he is like the one who deputises on his own behalf, whereas anyone other than the Khalifah, from those who are his delegates such as the assistants, governors, and department managers, do not have the power to deputise on their behalf in that which they have been deputised control over unless the Khalifah gave them the right to do so. This is because they are the delegates of the Khalifah, and so they are similar to the deputies, and the deputy has no right to deputise his duty unless he was given that right. So if his deputation gave him that power, then he would have the right of deputation irrespective of whether he was a plaintiff or defendant, since the right to deputise is general and encompasses every issue that he acts in. Based upon that, what is known today as the attorney general (lawyer of the government), and the public prosecutor and prosecution, or anything else similar, then from the angle of the rules of proxy the work is valid according to the Shari’ah, since the Shari’ah permitted this type of deputation.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 65: Panglima angkatan bersenjata, dan jajaran militer

Pasal 65: Khalifah adalah panglima angkatan bersenjata. Khalifah mengangkat kepala staf gabungan. Khalifah yang menunjuk amir untuk setiap brigade dan seorang komandan untuk setiap batalion. Adapun struktur militer lainnya, yang mengangkat adalah para komandan brigade dan komandan batalion. Penetapan seseorang sebagai perwira harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan militernya. Dan yang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 53: Ketentuan pengangkatan Wali dan ‘Amil

Pasal 53: Wali diangkat oleh Khalifah. Para ‘Amil diangkat oleh Khalifah atau Wali apabila Khalifah memberikan mandat tersebut kepada Wali. Syarat bagi seorang Wali dan ‘Amil sama seperti persyaratan Mu’awin, yaitu laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil, memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas yang diberikan, dan dipilih dari kalangan orang yang bertakwa serta berkepribadian kuat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 183: Cara-cara politik dan cara-cara politik

Pasal 183: Tujuan tidak menghalalkan segala cara, karena metoda (thariqah) seiring dengan ide (fikrah). Jalan yang haram tidak dapat menghantarkan kepada yang wajib, bahkan kepada yang mubah sekalipun. Dan sarana-sarana politik tidak boleh bertentangan dengan metode politik. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 43: Kondisi Mu’awin Tafwidl

Pasal 43: Syarat-syarat Mu’awin Tafwidl sama seperti persyaratan Khalifah, yaitu laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil, dan memiliki kemampuan yang menyangkut tugas-tugas yang diembannya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 125: Pemenuhan kebutuhan dasar dan kemewahan

Pasal 125: Seluruh kebutuhan pokok setiap individu masyarakat harus dijamin pemenuhannya per individu secara sempurna. Juga harus dijamin kemungkinan setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan sekunder semaksimal mungkin. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 103: Departemen Informasi

Pasal 103: Instansi penerangan adalah direktorat yang menangani penetapan dan pelaksanaan politik penerangan Daulah demi kemaslahatan Islam dan kaum Muslim; di dalam negeri: untuk membangun masyarakat Islami yang kuat dan kokoh, menghilangkan keburukannya, dan menonjolkan kebaikannya; dan di luar negeri: untuk memaparkan Islam dalam kondisi damai dan perang dengan pemaparan yang menjelaskan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 93: Hak untuk menunjuk proxy perselisihan dan pertahanan

Pasal 93: Setiap orang berhak mewakilkan perkara dan pembelaannya kepada orang lain (pengacara). Hak tersebut mencakup semua orang, baik Muslim maupun non-Muslim, laki-laki maupun perempuan, tanpa ada perbedaan antar pihak yang diwakili dan pihak yang mewakili. Pihak yang mewakilkan boleh memberi upah/bayaran kepada wakilnya, sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Selengkapnya