Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / AL-QADLA (Badan peradilan) §75-95

Pasal 92: Fitur Madhalim Mahkamah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 92: Tidak disyaratkan pada qadla madzalim adanya majelis peradilan, atau adanya tuntutan dan penuntut. Mahkamah Madzalim berhak memeriksa suatu tindakan kedzaliman, walaupun tidak ada tuntutan dari siapa pun.

 

 

Article 92: The judiciary of the Injustice Acts (Madhalim) is not restricted by a court session or the request of the defendant or the presence of the plaintiff. It has the authority to look into any case of injustice even if there is no plaintiff.

Its proof is the evidence which confirms the conditions for the correct session to look into a case does not apply to the Court of Injustices (Madhalim) due to the absence of a plaintiff, since there is no requirement for the presence of a plaintiff, as it will look into the injustice (Madhlamah) even if no one was a plaintiff. Also, the lack of necessity for the defendant to be present, because the court looks into the case without requiring the defendant to be present since it is looking closely at the injustice (Madhlamah) and the defendant. Therefore, the evidence which makes the court session a condition - which is the words of the Messenger :صلى الله عليه وآله وسلم

«أَنَّ الْخَصْمَـيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ»

“The two litigants sit in front of the judge (between his hands).” reported by Ahmad and Abu Dawud from ‘Abd Allah Bin Al-Zubayr,and:

«إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ»

“when the two litigants sit in front of you” reported by Ahmad from Ali (ra) - does not apply. Based upon that, the Court of Injustices (Madhalim) can look into the injustice (Madhlamah) simply due to it arising, without any restraint at all, neither due to location, time, nor court session, or anything else.

However, due to the position of this court, from the angle of its powers, it used to be surrounded by what gave it an imposing and great image. In the time of the Sultans in Egypt and Ash-Sham the sitting of the Sultan during which the injustices (Madhalim) were looked into was called “The House of Justice”, and one of his delegates would undertake the session with judges and jurists present. Al-Maqrizi mentioned in his book entitled “Al-Suluk Ila Ma’rifat Duwal Al-Muluk” (The Way to Know the States of the Kings), that the Sultan Al-Malik Al-Salih Ayyub appointed deputies to act on his behalf in the House of Justice. They used to sit there to remove the injustices (Madhalim), and there would be witnesses, judges and jurists all present. There is no harm in making the Court of Injustices (Madhalim) a splendid building, for this would be from the permitted issues, especially if this reflected the might of justice.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 151: Sumber pendapatan di Baitul Mal

Pasal 151: Sumber pendapatan yang disimpan di Baitul Mal mencakup harta yang dipungut dari kantor cukai disepanjang perbatasan negara, harta yang dihasilkan dari pemilikan umum atau pemilikan negara, dan dari harta waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 38: Powers dan Ketentuan untuk perawatan untuk umat

Pasal 38: Khalifah memiliki hak mutlak untuk mengatur urusan-urusan rakyat sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Khalifah berhak melegislasi hal-hal mubah yang diperlukan untuk memudahkan pengaturan negara dan pengaturan urusan rakyat. Khalifah tidak boleh menyalahi hukum syara’ dengan alasan maslahat. Khalifah tidak boleh melarang sebuah keluarga untuk memiliki lebih dari seorang anak dengan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 134: Kepemilikan tanah

Pasal 134: Tanah mawaat (terlantar) dapat dimiliki dengan jalan membuka (menghidupkan) tanahnya dan memberinya batas/pagar. Selain tanah mawaat, tidak dapat dimiliki kecuali dengan sebab-sebab pemilikan yang dibolehkan syara’, seperti waris, pembelian atau pemberian dari negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 31: Diperlukan untuk nominasi dan Pemilihan Khalifah

Pasal 31: Pengangkatan Khalifah sebagai kepala negara, dianggap sah jika memenuhi tujuh syarat, yaitu laki-laki, muslim, merdeka, baligh, berakal, adil dan memiliki kemampuan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 102: Baitul Mal

Pasal 102: Baitul Mal adalah direktorat yang menangangi pemasukan dan pengeluaran sesuai hukum syara’ dari sisi pengumpulan, penjagaan, dan pembelanjaannya. Kepala Direktorat Baitul Mal disebut Khazin Baitul Mal. Direktorat ini memiliki cabang di setiap wilayah dan disebut Shahib Baitul Mal. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 47: Batas-batas kekuasaan Mu’awin Tafwidl

Pasal 47: Apabila Mu’awin Tafwidl telah mengatur suatu urusan, lalu disetujui Khalifah, maka dia dapat melaksanakannya sesuai persetujuan Khalifah, tanpa mengurangi atau menambahnya. Jika Khalifah menarik kembali persetujuannya, dan Mu’awin menolak mengembalikan apa yang telah diputuskan, maka dalam hal ini perlu dilihat; jika masih dalam rangka pelaksanaan hukum sesuai dengan perintahnya atau… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 171: Kebijakan pendidikan

Pasal 171: Politik pendidikan adalah membentuk pola pikir dan pola jiwa Islami. Seluruh mata pelajaran disusun berdasarkan dasar strategi tersebut. Selengkapnya