Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / AL-QADLA (Badan peradilan) §75-95

Pasal 91: Pengadilan hakim menyelidiki setiap kasus ketidakadilan

 Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 91: Mahkamah Madzalim memiliki wewenang memeriksa setiap tidak kedzaliman, baik yang berhubungan dengan orang-orang tertentu dalam aparat pemerintahan maupun yang berhubungan dengan penyimpangan-penyimpangan hukum syara’ yang dilakukan oleh Khalifah; atau yang berkaitan dengan penafsiran terhadap salah satu dari nash-nash syara’ yang tercantum dalam UUD, Undang-undang dan semua hukum syara’ yang dilegislasi oleh Khalifah; atau yang berhubungan dengan penentuan salah satu jenis pajak dan berbagai tindak kedzaliman lainnya.

 

Article 91: The Court of Injustice Acts (Madhalim) has the authority to investigate any case of injustice (Madhlamah), irrespective of whether it is related to officials of the State, the Head of State’s deviation from the Shari’ah rules, interpretation of the legislative texts in the constitution, law (Qanun) and other Shari’ah rules within the framework adopted by the Head of State, or the imposition of a tax, or anything else.

Its evidence is that the Messenger صلى الله عليه وآله وسلمconsidered that price-fixing by the ruler was an injustice (Madhlamah), and saw that the arrangements of the State in setting the order of people to irrigate their land from the public water was an issue that could lead to an injustice (Madhlamah). This indicates that the action of the ruler which contradicts the Truth or the Shari’ah rules is an injustice (Madhlamah) if it was connected to the Khalifah (Head of State), because the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم was the Head of State. And if it was connected to officials of the state it would also be an injustice (Madhlamah), because they are the delegates of the Head of State, and so it would also be connected to the Khalifah because it is connected to the action which they were delegated to and not to themselves as individuals. Accordingly, the narration regarding price fixing is evidence that the violation of the Head of State is an injustice (Madhlamah), and the Court of Injustices (Madhalim) is the entity which has the power to look into the injustices (Madhalim), which is the evidence for the first part of the article.

As for the second part, which is the investigation into a text for the constitution or canons, it is because the constitution is the basic law, and the law is the order of the authority, and so investigating it is investigating the order of the authority. Therefore, it comes under the narration regarding price fixing since it is an investigation of the actions of the Khalifah. Above and beyond that, Allah (swt) said,

{ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ }

And if you disagree over anything, refer it to Allah and the Messenger.” (TMQ 4:59), or in other words, if you and those in authority differed over something. Differing over an article of the constitution or law is a difference between the subjects and the people of authority regarding a Shari’ah rule, and so it is referred to Allah (swt) and His Messenger صلى الله عليه وآله وسلم – referring to Allah (swt) and His Messenger صلى الله عليه وآله وسلمis referring it to the Court of Injustices (Madhalim), in other words, to the judgement of Allah (swt) and His Messenger صلى الله عليه وآله وسلم.

With regards to the third part of the article, the Messenger صلى الله عليه وآله وسلمsaid,

«مَنْ أَخَذْتُ لَهُ مَالاً فَهَذَا مَالِي فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ»

“Whoever I took property from, let him take from my property” reported by Abu Ya’la from Al-Fadl Bin Abbas,and he صلى الله عليه وآله وسلم said,

«وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلا يَطْـلُـبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْـتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلا مَالٍ»

“And I am hopeful that I will meet Allah and none of your are seeking (recompense from) me for injustice (I inflicted) involving blood or wealth,” (reported by Ahmad from Anas), and so the taking of wealth from the subjects by the Khalifah without right is considered an injustice (Madhlamah), and to take the wealth which the Shari’ah did not obligate upon the subjects is an injustice (Madhlamah), and due to this the Court of Injustices (Madhalim)can investigate the taxes since they are wealth taken from the subjects. Its investigation into the taxes is only to see whether that tax is lawfully obliged by Shari’ah upon the Muslims, such as the money taken to feed the needy, which would not be an injustice (Madhlamah), or whether that tax is not obliged by the Shari’ah, such as money taken to build a dam that is not considered essential, which would ,therefore, be an injustice (Madhlamah) that has to be removed. This is why the Court of Injustices (Madhalim) has the power to examine taxes.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 74: Direktorat perindustrian

Pasal 74: Direktorat perindustrian adalah direktorat yang menangani seluruh urusan yang berhubungan dengan industri, baik industri berat seperti industri mesin dan peralatan, industri otomotiv dan transportasi, industri bahan baku dan industri elektonika; maupun industri ringan. Baik pabrik itu temasuk kepemilikan umum atau pabrik-pabrik yang termasuk kepemilikan individu, tetapi memiliki hubungan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 187: Islam adalah tugas politik bagi bangsa

Pasal 187: Prinsip utama politik umat adalah menampilkan Islam dalam sosok negara yang kuat, penerapan hukum-hukumnya secara baik, serta upaya terus menerus untuk mengemban dakwahnya ke seluruh dunia. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 109: Syura (konsultasi) adalah hak bagi umat Islam

Pasal 109: Syura merupakan hak bagi kaum Muslim saja dan bukan hak rakyat non-Muslim. Adapun penyampaian pendapat boleh dilakukan setiap warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 65: Panglima angkatan bersenjata, dan jajaran militer

Pasal 65: Khalifah adalah panglima angkatan bersenjata. Khalifah mengangkat kepala staf gabungan. Khalifah yang menunjuk amir untuk setiap brigade dan seorang komandan untuk setiap batalion. Adapun struktur militer lainnya, yang mengangkat adalah para komandan brigade dan komandan batalion. Penetapan seseorang sebagai perwira harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan militernya. Dan yang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 108: Syura dan masyurah

Pasal 108: Syura dan masyurah adalah pengambilan pendapat secara mutlak. Pendapatnya tidak mengikat dalam masalah tasyri’, definisi, masalah-masalah yang menyangkut pemikiran seperti menyingkap hakekat fakta, masalah-masalah sains dan teknologi. Pendapat hasil syura dan masyurah mengikat Khalifah dalam perkara-perkara yang bersifat praktis, dan aktivitas yang tidak membutuhkan pembahasan dan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 22: Aturan sistem pemerintahan (sistem khilafah)

Pasal 22: Sistem pemerintahan ditegakkan atas empat fondamen: a. Kedaulatan adalah milik syara’, bukan milik rakyat. b. Kekuasaan berada di tangan umat. c. Pengangkatan seorang Khalifah adalah fardhu atas seluruh kaum Muslim . d. Khalifah mempunyai hak untuk melegislasi hukum-hukum syara’ dan menyusun undang-undang dasar dan perundang-undangan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 66: Formasi Struktur dan kamp-kamp angkatan bersenjata

Pasal 66: Seluruh angkatan bersenjata ditetapkan sebagai satu kesatuan, yang ditempatkan diberbagai markas (kamp) militer. Sebagian kamp militer harus ditempatkan diberbagai wilayah, sebagian lainnya ditempatkan ditempat-tempat strategis, dan sebagian lain ditempatkan di kamp-kamp yang bersifat mobil dan dijadikan sebagai pasukan siap tempur. Kamp-kamp militer dibentuk dalam berbagai unit. Setiap… Selengkapnya