Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / AL-QADLA (Badan peradilan) §75-95

Pasal 91: Pengadilan hakim menyelidiki setiap kasus ketidakadilan

 Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 91: Mahkamah Madzalim memiliki wewenang memeriksa setiap tidak kedzaliman, baik yang berhubungan dengan orang-orang tertentu dalam aparat pemerintahan maupun yang berhubungan dengan penyimpangan-penyimpangan hukum syara’ yang dilakukan oleh Khalifah; atau yang berkaitan dengan penafsiran terhadap salah satu dari nash-nash syara’ yang tercantum dalam UUD, Undang-undang dan semua hukum syara’ yang dilegislasi oleh Khalifah; atau yang berhubungan dengan penentuan salah satu jenis pajak dan berbagai tindak kedzaliman lainnya.

 

Article 91: The Court of Injustice Acts (Madhalim) has the authority to investigate any case of injustice (Madhlamah), irrespective of whether it is related to officials of the State, the Head of State’s deviation from the Shari’ah rules, interpretation of the legislative texts in the constitution, law (Qanun) and other Shari’ah rules within the framework adopted by the Head of State, or the imposition of a tax, or anything else.

Its evidence is that the Messenger صلى الله عليه وآله وسلمconsidered that price-fixing by the ruler was an injustice (Madhlamah), and saw that the arrangements of the State in setting the order of people to irrigate their land from the public water was an issue that could lead to an injustice (Madhlamah). This indicates that the action of the ruler which contradicts the Truth or the Shari’ah rules is an injustice (Madhlamah) if it was connected to the Khalifah (Head of State), because the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم was the Head of State. And if it was connected to officials of the state it would also be an injustice (Madhlamah), because they are the delegates of the Head of State, and so it would also be connected to the Khalifah because it is connected to the action which they were delegated to and not to themselves as individuals. Accordingly, the narration regarding price fixing is evidence that the violation of the Head of State is an injustice (Madhlamah), and the Court of Injustices (Madhalim) is the entity which has the power to look into the injustices (Madhalim), which is the evidence for the first part of the article.

As for the second part, which is the investigation into a text for the constitution or canons, it is because the constitution is the basic law, and the law is the order of the authority, and so investigating it is investigating the order of the authority. Therefore, it comes under the narration regarding price fixing since it is an investigation of the actions of the Khalifah. Above and beyond that, Allah (swt) said,

{ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ }

And if you disagree over anything, refer it to Allah and the Messenger.” (TMQ 4:59), or in other words, if you and those in authority differed over something. Differing over an article of the constitution or law is a difference between the subjects and the people of authority regarding a Shari’ah rule, and so it is referred to Allah (swt) and His Messenger صلى الله عليه وآله وسلم – referring to Allah (swt) and His Messenger صلى الله عليه وآله وسلمis referring it to the Court of Injustices (Madhalim), in other words, to the judgement of Allah (swt) and His Messenger صلى الله عليه وآله وسلم.

With regards to the third part of the article, the Messenger صلى الله عليه وآله وسلمsaid,

«مَنْ أَخَذْتُ لَهُ مَالاً فَهَذَا مَالِي فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ»

“Whoever I took property from, let him take from my property” reported by Abu Ya’la from Al-Fadl Bin Abbas,and he صلى الله عليه وآله وسلم said,

«وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلا يَطْـلُـبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْـتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلا مَالٍ»

“And I am hopeful that I will meet Allah and none of your are seeking (recompense from) me for injustice (I inflicted) involving blood or wealth,” (reported by Ahmad from Anas), and so the taking of wealth from the subjects by the Khalifah without right is considered an injustice (Madhlamah), and to take the wealth which the Shari’ah did not obligate upon the subjects is an injustice (Madhlamah), and due to this the Court of Injustices (Madhalim)can investigate the taxes since they are wealth taken from the subjects. Its investigation into the taxes is only to see whether that tax is lawfully obliged by Shari’ah upon the Muslims, such as the money taken to feed the needy, which would not be an injustice (Madhlamah), or whether that tax is not obliged by the Shari’ah, such as money taken to build a dam that is not considered essential, which would ,therefore, be an injustice (Madhlamah) that has to be removed. This is why the Court of Injustices (Madhalim) has the power to examine taxes.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 34: Prosedur pengangkatan khalifah

Pasal 34: Metode untuk mengangkat Khalifah adalah baiat. Adapun tata cara praktis untuk mengangkat dan membaiat Khalifah adalah sebagai berikut: a. Mahkamah Mazhalim mengumumkan kosongnya jabatan Khilafah b. Amir sementara melaksanakan tugasnya dan mengu-mumkan dibukanya pintu pencalonan seketika itu c. Penerimaan pencalonan para calon yang memenuhi syarat-syarat in’iqad dan penolakan pencalonan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 102: Baitul Mal

Pasal 102: Baitul Mal adalah direktorat yang menangangi pemasukan dan pengeluaran sesuai hukum syara’ dari sisi pengumpulan, penjagaan, dan pembelanjaannya. Kepala Direktorat Baitul Mal disebut Khazin Baitul Mal. Direktorat ini memiliki cabang di setiap wilayah dan disebut Shahib Baitul Mal. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 88: Pengangkatan dan Akuntabilitas Hakim Madhalim

Pasal 88: Qadli Madzalim ditetapkan dan diangkat oleh Khalifah atau oleh Qadli Qudlat. Koreksi, pemberian peringatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Khalifah, atau Qadli Qudlat –jika Khalifah memberikan wewenang tersebut kepadanya-. Pemberhentian tidak dapat dilakukan terhadap Qadli Madzalim yang tengah memeriksa perkara (antara rakyat dengan) Khalifah, atau dengan Mu’awin Tafwidl atau dengan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 146: Pajak

Pasal 146: Pajak dipungut dari kaum Muslim sesuai dengan ketentuan syara’ untuk menutupi pengeluaran Baitul Mal. Dengan syarat pungutannya berasal dari kelebihan kebutuhan pokok –setelah pemilik harta memenuhi kewajiban tanggungannya dengan cara yang lazim-. Hendaknya diperhatikan bahwa jumlah pajak sebatas untuk mencukupi kebutuhan negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 176: Hubungan seni dan kerajinan untuk ilmu dan kebudayaan

Pasal 176: Ilmu kesenian dan keterampilan dapat digolongkan sebagai ilmu pengetahuan, seperti perdagangan, pelayaran dan pertanian yang boleh dipelajari tanpa terikat batasan atau syarat tertentu; dan dapat juga digolongkan sebagai suatu kebudayaan apabila telah dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu, seperti seni lukis dan pahat yang tidak boleh dipelajari apabila bertentangan dengan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 51: Kekuasaan Mu’awin Tanfidz

Pasal 51: Mu’awin Tanfidz selalu berhubungan langsung dengan Khalifah, seperti halnya Mu’awin Tafwidl. Dia berposisi sebagai Mu’awin dalam hal pelaksanaan, bukan menyangkut pemerintahan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 82: mungkin derajat yang berbeda pengadilan

Pasal 82: Jenis peradilan boleh berbeda-beda sesuai jenis perkaranya. Sebagian Qadli boleh ditugaskan untuk menyelesaikan perkara tertentu, sampai batas tertentu dan perkara lainnya diserahkan pada sidang yang lain. Selengkapnya