Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / AL-QADLA (Badan peradilan) §75-95

Pasal 90: Pengadilan Madhalim menghapus setiap penguasa atau karyawan

 Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 90: Mahkamah Madzalim berhak memberhentikan penguasa atau pegawai negara manapun. Mahkamah itu juga berhak memberhentikan Khalifah. Hal itu jika penghilangan kedzaliman mengharuskan pemberhentian Khalifah.

 

Article 90: The Court of Injustice Acts (Madhalim) has the right to remove any ruler or civil servant in the State, in the same way that it has the right to remove the Khalifah, if the elimination of the Madhlamah required this removal.

 This article clarifies the powers of the Court of Injustices (Madhalim) with respect to removal of the rulers, since the ruler is appointed by a contract, known as the Contract of Assignment which is also called the Contract of Empowerment. The Khalifah has the right of the governorship which is the ruling, and he has the right of empowerment which is the appointment, and the empowerment is a contract that can only be completed with direct wording. Therefore, the removal of the ruler appointed by the Khalifah would be a termination of that contract, and the Khalifah undoubtedly reserves that right since the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم appointed the governors and removed them. The righteously guided Khulafaa’ also appointed the governors and removed them. In the same manner the Khalifah could also delegate to those whomhe appointed the right to appoint and remove. However, the Court of Injustices (Madhalim) does not have the right to remove the rulers on behalf of the Khalifah, for it does not act on his behalf in appointing and removal; it rather acts on his behalf in looking into the injustices (Madhalim). So if the presence of that ruler in his province was an injustice (Madhlama), the court has the right to remove that injustice (Madhlamah); in other words, it has the right to remove that ruler from office. Therefore, its power to remove the rulers is not done on behalf of the Khalifah, rather it is only removing the injustice (Madhlamah), and accordingly those who have been ruled upon to be removed are removed even if the Khalifah is not pleased with it, since his removal in this situation is the ruling upon the removal of an injustice (Madhlamah), and this applies to everyone including the Khalifah, since the ruling of the judge is a ruling for everyone.

As for its powers to remove the Khalifah, in the same manner it is ruling upon the removal of an injustice (Madhlamah), since if one of the circumstances where the Khalifah is removed automatically or necessitated his removal occurs, then his remaining in office would be an injustice (Madhlamah). And it is the Court of Injustices (Madhalim)which rules upon the removal of the injustices (Madhalim), so it is the one who rules upon his removal. Therefore, the judgement of the Court of Injustices (Madhalim) to remove the Khalifah would be a judgement aimed at removing an injustice (Madhlamah), and so if removal of the Madhlamah necessitated his removal, the judgement for his removal would be given.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 90: Pengadilan Madhalim menghapus setiap penguasa atau karyawan

Pasal 90: Mahkamah Madzalim berhak memberhentikan penguasa atau pegawai negara manapun. Mahkamah itu juga berhak memberhentikan Khalifah. Hal itu jika penghilangan kedzaliman mengharuskan pemberhentian Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 168: Pertukaran dan perdagangan dana

Pasal 168: Penukaran mata uang negara dengan mata uang asing dibolehkan seperti halnya penukaran antara berbagai jenis mata uang negara. Dibolehkan adanya selisih nilai tukar dari dua jenis mata uang yang berbeda dengan syarat transaksinya harus tunai dan tidak boleh ditangguhkan. Dibolehkan adanya perubahan nilai tukar tanpa ada batasan tertentu jika dua jenis mata uang itu berbeda. Setiap… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 173: ilmu-ilmu Islam dan bahasa Arab di kelas

Pasal 173: Waktu pelajaran untuk ilmu-ilmu Islam dan bahasa Arab yang diberikan setiap minggu harus disesuaikan dengan waktu pelajaran untuk ilmu-ilmu lain, baik dari segi jumlah maupun waktu. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 31: Diperlukan untuk nominasi dan Pemilihan Khalifah

Pasal 31: Pengangkatan Khalifah sebagai kepala negara, dianggap sah jika memenuhi tujuh syarat, yaitu laki-laki, muslim, merdeka, baligh, berakal, adil dan memiliki kemampuan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 191: Organisasi-organisasi internasional dan regional

Pasal 191: Negara tidak boleh turut serta dalam organisasi yang tidak berasaskan Islam atau menerapkan hukum-hukum selain Islam. Seperti organisasi internasional PBB, Mahkamamh Internasional, IMF, Bank Dunia. Begitu pula dengan organisasi regional seperti Liga Arab. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 53: Ketentuan pengangkatan Wali dan ‘Amil

Pasal 53: Wali diangkat oleh Khalifah. Para ‘Amil diangkat oleh Khalifah atau Wali apabila Khalifah memberikan mandat tersebut kepada Wali. Syarat bagi seorang Wali dan ‘Amil sama seperti persyaratan Mu’awin, yaitu laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil, memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas yang diberikan, dan dipilih dari kalangan orang yang bertakwa serta berkepribadian kuat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 114: Pria dan wanita, hak dan kewajiban

Pasal 114: Perempuan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, kecuali Islam mengkhususkannya untuk perempuan atau laki-laki berdasarkan dalil-dalil syara’. Perempuan memiliki hak berdagang, melakukan aktivitas pertanian, perindustrian dan melakukan berbagai macam transaksi/mu’amalat lainnya. Perempuan dibolehkan memiliki setiap jenis pemilikan dan mengembangkan kekayaannya, baik… Selengkapnya