Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / AL-QADLA (Badan peradilan) §75-95

Pasal 89: Jumlah yang tidak terbatas hakim Madhalim

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 89: Jumlah Qadli Madzalim tidak terbatas hanya satu orang atau lebih. Kepala negara dapat mengangkat beberapa orang Qadli Madzalim sesuai dengan kebutuhan negara dalam mengatasi tindakan kedzaliman. Tatkala para Qadli menjalankan tugasnya, wewenang pengambilan keputusan hanya pada satu orang. Sejumlah Qadli Madzalim boleh mengikuti dan mendampingi hakim pada saat sidang, namun wewenang mereka terbatas pada pemberian saran/pendapat. Saran dan pendapat mereka tidak menjadi ketetapan atau keharusan untuk diterima oleh Qadli Madzalim.

 

Article 89: There is no limit to the number of judges that can be appointed for the Court of Injustice Acts (Madhalim), rather the Khalifah can appoint as many as he may deem necessary to eradicate the Madhalim (injustice acts), whatever that number may be. Although it is permitted for more than one judge to sit in a court session, only one judge has the authority to pronounce a verdict. The other judges only assist and provide advice, and their advice is not binding.

The evidence that the judge of the Court of Injustices (Madhalim) can be more than one is that the Khalifah is permitted to appoint one or more deputies to act on his behalf. However, if there are a number of judges of the Court of Injustices (Madhalim), their power to look into the injustices (Madhalim) cannot be divided, so each one of them would have the right to look into the cases of injustices (Madhalim). The Khalifah is however allowed to specify a judge for the Court of Injustices (Madhalim) in one province, or to specify him to a certain type of case, because he has the right to give a general governorship over the injustices (Madhalim) or a specific governorship if he wished. He can give a governorship over the whole of the State, or over a city or region, as he sees fit.

As for the fact that when the judge of the Court of Injustices (Madhalim) looks into a case he should look into it on his own, this is because of what was mentioned earlier regarding the prohibition of having numerous judges in a single case, while it is permitted to have more than one judge in the same area. However, it is permitted for other judges of the Court of Injustices (Madhalim) to sit with him in court in a consultative capacity only, and they would not participate in the verdict. This is referred to his contentment and choice – so if he did not prefer that and opposed their sitting with him then they would not do so, since no one who distracts the judge from looking into his work should sit with him. However, if he left the court session he should consult them in the issue.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 30

Pasal 30: Orang yang dibaiat sebagai Khalifah tidak disyaratkan kecuali memenuhi syarat baiat in’iqad, dan tidak harus memiliki syarat keutamaan. Yang diperhatikan adalah syarat-syarat in’iqad. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 133: Tanah ‘usyriyah, tanah kharaj

Pasal 133: Tanah ‘usyriyah adalah tanah suatu negeri yang penduduknya masuk Islam, termasuk tanah Jazirah Arab. Tanah kharaj adalah tanah suatu negeri yang dibebaskan melalui peperangan atau perdamaian, kecuali tanah Jazirah Arab. Tanah ‘usyriyah menjadi hak milik individu, baik tanahnya maupun manfaatnnya. Sedangkan tanah kharaj, (tanahnya) menjadi milik negara dan manfaatnya milik individu.… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 57: Masa jabatan seorang Wali

Pasal 57: Masa jabatan seorang Wali di wilayahnya tidak boleh dalam waktu yang sangat panjang (lama). Tetapi seorang Wali diberhentikan dari wilayah (provinsinya) setiap kali terlihat adanya akumulasi kekuasaan pada dirinya atau bisa menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 108: Syura dan masyurah

Pasal 108: Syura dan masyurah adalah pengambilan pendapat secara mutlak. Pendapatnya tidak mengikat dalam masalah tasyri’, definisi, masalah-masalah yang menyangkut pemikiran seperti menyingkap hakekat fakta, masalah-masalah sains dan teknologi. Pendapat hasil syura dan masyurah mengikat Khalifah dalam perkara-perkara yang bersifat praktis, dan aktivitas yang tidak membutuhkan pembahasan dan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 69: Kewajiban Negara untuk tentara

Pasal 69: Setiap pasukan harus dilengkapi dengan persenjataan, logistik, sarana, dan fasilitas yang dibutuhkan serta kebutuhan-kebutuhan lain, yang memungkinkan pasukan untuk melaksanakan tugasnya sebaik mungkin sebagai pasukan Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 35: Menunjuk khalifah dan untuk menyingkirkannya

Pasal 35: Umat yang memiliki hak mengangkat Khalifah, tetapi umat tidak memiliki hak memberhentikannya manakala akad baiatnya telah sempurna sesuai dengan ketentuan syara’ Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 119: Larangan semua apa mengancam untuk merusak moralitas atau masyarakat.

Pasal 119: Seorang laki-laki maupun perempuan tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan akhlak atau mengundang kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Selengkapnya