Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / AL-QADLA (Badan peradilan) §75-95

Pasal 88: Pengangkatan dan Akuntabilitas Hakim Madhalim

 Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 88: Qadli Madzalim ditetapkan dan diangkat oleh Khalifah atau oleh Qadli Qudlat. Koreksi, pemberian peringatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Khalifah, atau Qadli Qudlat –jika Khalifah memberikan wewenang tersebut kepadanya-. Pemberhentian tidak dapat dilakukan terhadap Qadli Madzalim yang tengah memeriksa perkara (antara rakyat dengan) Khalifah, atau dengan Mu’awin Tafwidl atau dengan Qadli Qudlat. Wewenang memberhentikan Qadli Madzalim dalam kondisi itu berada di tangan Mahkamah Madzalim.

Article 88: The judge of the Court of Injustices (Madhalim) is appointed by the Khalifah, or by the Supreme Judge. His accounting, discipline and removal are done by the Khalifah or by the Supreme Judge if the Khalifah had given him the powers to do so. However he cannot be removed during his investigation of a Madhlamah against the Khalifah, or the executive assistants, or the Supreme Judge; rather the power to remove him in these circumstances is for the Court of Injustice Acts (Madhalim).

The judge of Madhalim is appointed by the Khalifah, or by the Supreme Judge. This is because the Madhalim is part of the judiciary, for they are the conveying of the Shari’ah rule by way of enforcement, and all the types of judges must be appointed by the Khalifah. This is confirmed by the Messenger of Allah’s صلى الله عليه وآله وسلم actions since he صلى الله عليه وآله وسلم used to appoint the judges as was explained previously. All this means that it is the Khalifah who appoints the judge of Madhalim, yet the Supreme Judge could appoint the judge of Madhalim if the Khalifah made provisions for this in his appointment clause. It is allowed for the main court of injustices (Mahkamat Al-Madhalim) in the centre of the State to examine only the Madhalim that occurred from the Khalifah, his assistants and the Supreme Judge. However, the branches of the court of injustices in the provinces examine the Madhalim that occur from the governors and the other State employees. The Khalifah has the right to give the Central Court of Injustices the authority of appointment and removal of the Madhalim judges in the branch Madhalim courts that come under its authority in the provinces.

The Khalifah is the one that appoints and removes the members of the main court of injustices in the centre of the State. As for the removal of the head of the central court of injustices - in other words, the Madhalim judge responsible in examining the removal of the Khalifah - it should in principle be the right of the Khalifah to remove him, as it is he who has the right to appoint him like all the judges. However, it is possible, if the power of removing the judge were left to the Khalifah during a case, then this power would lead to something prohibited. In such a situation the principle of

(الوسيلة إلى الحرام حرام)

the means to something forbidden is also forbidden”

would apply. The strong likelihood of such a scenario arising is enough for applying this principle.

This situation is when there is a case against the Khalifah or his assistants or his Supreme Judge (in case the Khalifah was given the mandatory power of appointing and removing the Madhalim judge). This is because keeping the mandatory power of removing the Madhalim judge in the hands of the Khalifah in this case would influence the verdict by the judge and accordingly it would limit the capability of the judge to remove the Khalifah or his assistants if deemed necessary. This mandatory power of removing the judge in this case is a means for Haram, or in other words, leaving it in the hand of the Khalifah in this case is prohibited.

As for the remaining cases, the rule remains as it is; in other words, the power of removing the Madhalim judge is left to the Khalifah, just like his appointment.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 22: Aturan sistem pemerintahan (sistem khilafah)

Pasal 22: Sistem pemerintahan ditegakkan atas empat fondamen: a. Kedaulatan adalah milik syara’, bukan milik rakyat. b. Kekuasaan berada di tangan umat. c. Pengangkatan seorang Khalifah adalah fardhu atas seluruh kaum Muslim . d. Khalifah mempunyai hak untuk melegislasi hukum-hukum syara’ dan menyusun undang-undang dasar dan perundang-undangan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 145: Kharaj

Pasal 145: Kharaj dipungut atas tanah kharaj sesuai dengan potensi hasilnya. Sedangkan tanah ‘usyriyah zakatnya dipungut berdasarkan produk nyata. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 168: Pertukaran dan perdagangan dana

Pasal 168: Penukaran mata uang negara dengan mata uang asing dibolehkan seperti halnya penukaran antara berbagai jenis mata uang negara. Dibolehkan adanya selisih nilai tukar dari dua jenis mata uang yang berbeda dengan syarat transaksinya harus tunai dan tidak boleh ditangguhkan. Dibolehkan adanya perubahan nilai tukar tanpa ada batasan tertentu jika dua jenis mata uang itu berbeda. Setiap… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 23: Struktur Negara Khilafah

Pasal 23: Struktur negara terdiri atas tiga belas bagian: 1. Khalifah 2. Mu’awin Tafwidl 3. Mu’awin Tanfidz 4. Al-Wulat 5. Amirul Jihad 6. Keamanan Dalam Negeri 7. Urusan Luar Negeri 8. Perindustrian 9. Al-Qadla 10. Kemaslahatan Umat 11. Baitul Mal 12. Penerangan 13. Majlis Umat Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 191: Organisasi-organisasi internasional dan regional

Pasal 191: Negara tidak boleh turut serta dalam organisasi yang tidak berasaskan Islam atau menerapkan hukum-hukum selain Islam. Seperti organisasi internasional PBB, Mahkamamh Internasional, IMF, Bank Dunia. Begitu pula dengan organisasi regional seperti Liga Arab. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 78: Kondisi Hakim-Hakim

Pasal 78: Orang yang menjabat Qadli (Qadli Biasa dan al-Muhtasib, pen.) disyaratkan seorang muslim, merdeka, baligh, berakal, adil dan faqih serta memahami cara menurunkan hukum terhadap berbagai fakta. Sedangkan Qadli Madzalim disyaratkan sama seperti Qadli lainnya, ditambah persyaratan laki-laki dan mujtahid. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 101: Pegawai negeri sipil

Pasal 101: Para pegawai -selain direktur-, penunjukan, pemindahan, pembebastugasan, sanksi dan pember-hentiannya, ditentukan oleh atasan instansinya untuk masing-masing departemen, biro dan unit. Selengkapnya