Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / AL-QADLA (Badan peradilan) §75-95

Pasal 87: Qadli dari Madhalim (ketidakadilan-ketidakadilan)

 Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 87: Qadli Madzalim adalah Qadli yang diangkat untuk menyelesaikan setiap tindak kedzaliman yang terjadi dari negara yang menimpa setiap orang yang hidup di bawah kekuasaan negara, baik rakyatnya sendiri maupun bukan, baik kedzaliman itu dilakukan oleh Khalifah maupun pejabat-pejabat lain, termasuk yang dilakukan oleh para pegawai.

Article 87: The judge of the Court of Injustices (Madhalim)is appointed to remove all injustices which have been inflicted upon any person who lives under the authority of the State, irrespective of whether the person is from the subjects of the State or not, and irrespective of whether the injustice was committed by the Khalifah or anyone below him from the rulers and civil servants.

 This article has the definition of the judge of the Court of Injustices(Madhalim) and the basis for the Judiciary of Injustices (Madhalim) is what was narrated from the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم when he described any act carried out by the ruler on other than the truth while ruling over the subjects as being an injustice (Madhlamah). Anas reported: Prices soared during the time of the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم so they said to him:

«إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلا يَطْلُـبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْـتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلا مَالٍ»

“‘O Messenger of Allah! Set prices for us! He said 'Truly, Allah is the Creator, the Restrainer, the Extender of wealth, the Provider, and the Pricer. And I am hopeful that I will meet Allah and none of you are seeking (recompense from) me for an injustice (I inflicted) involving blood or wealth.” (reported by Ahmad). So he صلى الله عليه وآله وسلم considered price fixing as an injustice (Madhlamah), because if he صلى الله عليه وآله وسلم had done it he صلى الله عليه وآله وسلم would have done something that he صلى الله عليه وآله وسلم had no right to do. In the same manner, he صلى الله عليه وآله وسلم also made the issues that affect the public rights which the State organises for the people as part of the injustices (Madhalim), such as the irrigation of farming lands by common water by taking turns. The Messenger of Allah looked into the dispute over irrigation that took place between Al-Zubayr Bin Al-‘Awwam (ra) and a man of the Ansar. He صلى الله عليه وآله وسلم witnessed it personally and said to Al-Zubayr (ra):

«اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ»

“O Zubayr! water and then let the water flow to your nieghbor” (agreed upon and the wording is from Muslim). Therefore, any injustice (Madhlama) that occurs againstany person, whether perpetrated by the ruler, or as a result of the State’s organisations or orders, would be considered as an injustice (Madhlama), as understood from the two narrations. The matter would be referred to the Khalifah to rule upon it or whoever deputises for the Khalifah from the judges of the Court of Injustices (Madhalim).

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 181: Aktivitas politik negara dan umat

Pasal 181: Politik adalah pemeliharaan urusan umat di dalam maupun luar negeri, dan dilakukan oleh negara bersama umat. Negara melaksanakan pengaturan secara praktis, sedangkan umat mengoreksi negara dalam pelaksanaannya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 135: Sewa lahan

Pasal 135: Dilarang menyewakan lahan untuk pertanian secara mutlak, baik tanah kharaj maupun tanah ‘usyriyah. Muzara’ah –bagi hasil atas lahan pertanian- tidak diperbolehkan, tetapi musaqat -menyewa orang untuk menjaga dan menyiram kebun- dibolehkan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 72: Isu-isu yang mengancam keamanan internal

Pasal 72: Ancaman terhadap keamanan dalam negeri yang ditangani penyelesaiannya oleh Direktorat Keamanan Dalam Negeri adalah: murtad, bughat, hirabah, penyerangan terhadap harta masyarakat, pelanggaran terhadap jiwa dan kehormatan, interaksi dengan orang-orang yang diragukan yaitu orang-orang yang menjadi mata-mata untuk orang kafir harbi. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 13: Tidak ada hukuman tanpa pengadilan, dan larangan penyiksaan

Pasal 13: Setiap manusia bebas dari tuduhan. Seseorang tidak dikenakan sanksi, kecuali dengan keputusan pengadilan. Tidak dibenarkan menyiksa seorang pun. Dan siapa saja yang melakukannya akan mendapatkan hukuman. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 35: Menunjuk khalifah dan untuk menyingkirkannya

Pasal 35: Umat yang memiliki hak mengangkat Khalifah, tetapi umat tidak memiliki hak memberhentikannya manakala akad baiatnya telah sempurna sesuai dengan ketentuan syara’ Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 78: Kondisi Hakim-Hakim

Pasal 78: Orang yang menjabat Qadli (Qadli Biasa dan al-Muhtasib, pen.) disyaratkan seorang muslim, merdeka, baligh, berakal, adil dan faqih serta memahami cara menurunkan hukum terhadap berbagai fakta. Sedangkan Qadli Madzalim disyaratkan sama seperti Qadli lainnya, ditambah persyaratan laki-laki dan mujtahid. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 15: Apa menyebabkan haram adalah haram

Pasal 15: Segala sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram hukumnya adalah haram, apabila diduga kuat dapat mengantarkan kepada yang haram. Dan jika hanya dikhawatirkan, maka tidak diharamkan. Selengkapnya