Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / AL-QADLA (Badan peradilan) §75-95

Pasal 87: Qadli dari Madhalim (ketidakadilan-ketidakadilan)

 Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 87: Qadli Madzalim adalah Qadli yang diangkat untuk menyelesaikan setiap tindak kedzaliman yang terjadi dari negara yang menimpa setiap orang yang hidup di bawah kekuasaan negara, baik rakyatnya sendiri maupun bukan, baik kedzaliman itu dilakukan oleh Khalifah maupun pejabat-pejabat lain, termasuk yang dilakukan oleh para pegawai.

Article 87: The judge of the Court of Injustices (Madhalim)is appointed to remove all injustices which have been inflicted upon any person who lives under the authority of the State, irrespective of whether the person is from the subjects of the State or not, and irrespective of whether the injustice was committed by the Khalifah or anyone below him from the rulers and civil servants.

 This article has the definition of the judge of the Court of Injustices(Madhalim) and the basis for the Judiciary of Injustices (Madhalim) is what was narrated from the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم when he described any act carried out by the ruler on other than the truth while ruling over the subjects as being an injustice (Madhlamah). Anas reported: Prices soared during the time of the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم so they said to him:

«إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلا يَطْلُـبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْـتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلا مَالٍ»

“‘O Messenger of Allah! Set prices for us! He said 'Truly, Allah is the Creator, the Restrainer, the Extender of wealth, the Provider, and the Pricer. And I am hopeful that I will meet Allah and none of you are seeking (recompense from) me for an injustice (I inflicted) involving blood or wealth.” (reported by Ahmad). So he صلى الله عليه وآله وسلم considered price fixing as an injustice (Madhlamah), because if he صلى الله عليه وآله وسلم had done it he صلى الله عليه وآله وسلم would have done something that he صلى الله عليه وآله وسلم had no right to do. In the same manner, he صلى الله عليه وآله وسلم also made the issues that affect the public rights which the State organises for the people as part of the injustices (Madhalim), such as the irrigation of farming lands by common water by taking turns. The Messenger of Allah looked into the dispute over irrigation that took place between Al-Zubayr Bin Al-‘Awwam (ra) and a man of the Ansar. He صلى الله عليه وآله وسلم witnessed it personally and said to Al-Zubayr (ra):

«اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ»

“O Zubayr! water and then let the water flow to your nieghbor” (agreed upon and the wording is from Muslim). Therefore, any injustice (Madhlama) that occurs againstany person, whether perpetrated by the ruler, or as a result of the State’s organisations or orders, would be considered as an injustice (Madhlama), as understood from the two narrations. The matter would be referred to the Khalifah to rule upon it or whoever deputises for the Khalifah from the judges of the Court of Injustices (Madhalim).

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 105: Majelis Umat

Pasal 105: Majelis umat adalah orang-orang yang mewakili kaum Muslim dalam menyampaikan pendapat, sebagai bahan pertimbangan bagi Khalifah. Orang-orang yang mewakili penduduk wilayah disebut Majelis Wilayah. Orang non-Muslim dibolehkan menjadi anggota majelis umat untuk menyampaikan pengaduan tentang kedzaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 189: Hubungan dengan negara-negara lain

Pasal 189: Hubungan negara dengan negara-negara lain yang ada di dunia dijalankan berdasarkan empat kategori: Pertama, negara-negara yang ada di dunia Islam dianggap seolah-olah berada dalam satu wilayah negara, sehingga tidak masuk ke dalam hubungan luar negeri, dan tidak dimasukkan dalam politik luar negeri. Negara wajib menyatukan negara-negara tersebut ke dalam wilayahnya. Kedua,… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 153: Hak untuk lapangan kerja

Pasal 153: Negara menjamin lapangan kerja bagi setiap warga negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 54: Wali wewenang

Pasal 54: Wali mempunyai wewenang di bidang pemerintahan dan mengawasi seluruh aktivitas lembaga administrasi negara di wilayahnya, sebagai wakil dari Khalifah. Wali memiliki seluruh wewenang di daerahnya kecuali urusan keuangan, peradilan, dan angkatan bersenjata. Ia memiliki kepemimpinan atas penduduk di wilayahnya dan mempertimbangkan seluruh urusan yang berhubungan dengan wilayahnya. Dari… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 112: Peran utama perempuan

Pasal 112: Hukum asal seorang perempuan adalah ibu dan pengatur rumah tangga. Perempuan merupakan kehormatan yang wajib dijaga. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 156: Negara menjamin biaya bagi yang membutuhkan

Pasal 156: Negara menjamin biaya hidup bagi orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau tidak ada orang yang wajib menanggung nafqahnya. Negara kewajib menampung orang lanjut usia dan orang-orang cacat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 83: Putusan Mahkamah

Pasal 83: Tidak ada pengadilan banding tingkat pertama maupun mahkamah banding tingkat kedua (kasasi). Seluruh bentuk pengadilan—dalam hal memutuskan satu perselisihan—kedudukannya sama. Apabila seorang Qadli memutuskan suatu perkara, keputusannya sah/berlaku. Qadli lainnya tidak dapat membatalkan keputusannya, kecuali putusannya di luar (sistem hukum) Islam, atau bertentangan dengan nash yang… Selengkapnya