Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / AL-QADLA (Badan peradilan) §75-95

Pasal 84: Al-Muhtasib

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 84: Al-Muhtasib adalah Qadli yang memeriksa perkara-perkara yang menyangkut hak-hak masyarakat secara umum, dan di dalamnya tidak perlu terdapat penuntut, dengan syarat tidak termasuk perkara hudud dan jinayat.

 

 

Article 84: The Muhtasib is the judge who investigates all cases, in the absence of an individual litigation, involving the rights of the public that do not involve the Hudud (proscribed punishments) and criminal acts.

This article is the definition for the judge of the Hisbah, and it is taken from the narration regarding the heap of the food, since the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم found dampness in the heap of the food and ordered that it should be placed on top of the food so that the people could see it. Accordingly, these were the general rights of the people that the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم was looking into and judged upon by ordering the moist food to be placed on the top of the heap in order to remove any cheating. This encompasses all of the rights which are of this type, and does not encompass the Hudud and criminal acts, since they are not of this nature, and because the origin here is the disputed issues between people.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 131: Pemilikan individu yang terdiri lima cara:

Pasal 131: Pemilikan individu terhadap kekayaan bergerak dan tidak bergerak terikat dengan lima sebab syar’i, yaitu: a. Bekerja. b. Warisan. c. Kebutuhan mendesak terhadap harta kekayaan untuk mempertahankan hidup. d. Pemberian kekayaan negara kepada rakyat. e. Kekayaan yang diperoleh individu tanpa mengeluarkan biaya atau usaha keras. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 75: AL-QADLA (BADAN PERADILAN)

Pasal 75: Al-Qadla adalah pemberitahuan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Al-Qadla menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara masyarakat, atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak jama’ah, atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan aparat pemerintah; penguasa atau pegawainya; Khalifah atau lainnya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 47: Batas-batas kekuasaan Mu’awin Tafwidl

Pasal 47: Apabila Mu’awin Tafwidl telah mengatur suatu urusan, lalu disetujui Khalifah, maka dia dapat melaksanakannya sesuai persetujuan Khalifah, tanpa mengurangi atau menambahnya. Jika Khalifah menarik kembali persetujuannya, dan Mu’awin menolak mengembalikan apa yang telah diputuskan, maka dalam hal ini perlu dilihat; jika masih dalam rangka pelaksanaan hukum sesuai dengan perintahnya atau… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 3: Adopsi undang-undang dasar dan undang-undang

Pasal 3: Khalifah melegislasi hukum-hukum syara’ tertentu yang dijadikan sebagai undang-undang dasar dan undang-undang negara. Undang-undang dasar dan undang-undang yang telah disahkan oleh Khalifah menjadi hukum syara’ yang wajib dilaksanakan dan menjadi perundang-undangan resmi yang wajib ditaati oleh setiap individu rakyat, secara lahir maupun batin. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 175: budaya Islam adalah wajib di semua jenjang pendidikan

Pasal 175: Tsaqofah Islam harus diajarkan disemua tingkat pendidikan. Untuk tingkat perguruan tinggi hendaknya diadakan/dibuka berbagai jurusan dalam berbagai cabang ilmu keislaman, disamping diadakan jurusan lainnya seperti kedokteran, teknik, ilmu pengetahuan alam dan sebagainya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 181: Aktivitas politik negara dan umat

Pasal 181: Politik adalah pemeliharaan urusan umat di dalam maupun luar negeri, dan dilakukan oleh negara bersama umat. Negara melaksanakan pengaturan secara praktis, sedangkan umat mengoreksi negara dalam pelaksanaannya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 85: Kewenangan Muhtasib

Pasal 85: Al-Muhtasib memiliki wewenang untuk memutuskan perkara terhadap penyimpangan yang diketahuinya secara langsung, dimanapun tempatnya tanpa membutuhkan majelis pengadilan. Sejumlah polisi ditempatkan berada di bawah wewenangnya untuk melaksanakan perintahnya. Keputusan yang diambilnya harus segera dilaksanakan. Selengkapnya