Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / AL-QADLA (Badan peradilan) §75-95

Pasal 82: mungkin derajat yang berbeda pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 82: Jenis peradilan boleh berbeda-beda sesuai jenis perkaranya. Sebagian Qadli boleh ditugaskan untuk menyelesaikan perkara tertentu, sampai batas tertentu dan perkara lainnya diserahkan pada sidang yang lain.

 

Article 82: It is permissible to vary the grades of courts in respect to the type of cases. Some judges may thus be assigned to certain cases of particular grades and other courts to be authorised to judge the other cases.

Its evidence is that the judiciary is delegated by the Khalifah and it is just like proxy, with no difference between them.

The judiciary is one form of proxy, and it is permitted for proxy to be general or specific. Therefore, it would be permitted to appoint a judge to deal in specific cases only, and prohibited from dealing with any other ones. It is permitted to appoint another judge to look into all sorts of cases including those mentioned, even in the same location, or to look into cases other than those mentioned. Therefore, it is permitted to have various levels of courts, and Muslims had this in the first era.

Al-Mawardi wrote in his book entitled Al-AhkamAl-Sultaniyyah: “Abu ‘Abd Allah Al-Zubayr said: ‘The leaders here in Basra used to appoint a judge at the central mosque, and they called him the judge of the mosque. He used to judge in disputes involving amounts below twenty Dinars and two hundred Dirhams, and he used to impose maintenance (Nafaqah). He would not exceed his boundaries and nor the duties entrusted to him’”.The Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم delegated others on his behalf in the judiciary in a single case such as when he delegated Amr b. Al-‘As, and he صلى الله عليه وآله وسلمdelegated others on his behalf in the judiciary in all of the cases in a particular province as he did when he delegated ‘Ali b. Abi Talib (ra) over the judiciary in Yemen. This indicates that it is permitted to have a specific and general judiciary.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 40: Membutuhkan untuk menghapus Khalifah

Pasal 40: Hal-hal yang mengubah keadaan Khalifah sehingga mengeluarkannya dari jabatan Khalifah ada tiga perkara: a. Jika melanggar salah satu syarat dari syarat-syarat in’iqad Khilafah, yang menjadi syarat keberlangsungan jabatan Khalifah, misalnya murtad, fasik secara terang-terangan, gila, dan lain-lain. b. Tidak mampu memikul tugas-tugas Khilafah oleh karena suatu sebab tertentu. c. Adanya… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 11: Dakwah tugas dasar Negara

Pasal 11: Mengemban da’wah Islam adalah tugas pokok negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 24: Pelaksanaan al-Shara dan Sultan

Pasal 24: Khalifah mewakili umat dalam kekuasaan dan pelaksanaan syara’. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 70: Departemen Keamanan

Pasal 70: Direktorat Keamanan Dalam Negeri menangani segala hal yang bisa mengganggu kemananan, mencegah segala hal yang dapat mengancam keamanan dalam negeri, menjaga keamanan di dalam negeri melalui kepolisian dan tidak diserahkan kepada militer kecuali dengan perintah dari Khalifah. Kepala direktorat ini disebut Direktur Keamananan Dalam Negeri. Direktorat ini memiliki cabang di setiap wilayah… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 8: Arab, bahasa Islam dan Negara

Pasal 8: Bahasa Arab merupakan satu-satunya bahasa Islam, dan satu-satunya bahasa resmi yang digunakan negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 166: Mata uang Negara

Pasal 166: Nagara mencetak mata uang khusus yang independen, dan tidak boleh terikat dengan mata uang asing manapun. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 54: Wali wewenang

Pasal 54: Wali mempunyai wewenang di bidang pemerintahan dan mengawasi seluruh aktivitas lembaga administrasi negara di wilayahnya, sebagai wakil dari Khalifah. Wali memiliki seluruh wewenang di daerahnya kecuali urusan keuangan, peradilan, dan angkatan bersenjata. Ia memiliki kepemimpinan atas penduduk di wilayahnya dan mempertimbangkan seluruh urusan yang berhubungan dengan wilayahnya. Dari… Selengkapnya