Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / AL-QADLA (Badan peradilan) §75-95

Pasal 80: Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 80: Sidang pengadilan tidak boleh terbentuk atas lebih dari satu Qadli yang berwenang memutuskan perkara. Seorang Qadli boleh dibantu oleh satu atau lebih Qadli lain, tetapi mereka tidak mempunyai wewenang menjatuhkan vonis. Wewenang mereka hanya bermusyawarah dan mengemukakan pendapat. Dan pendapat mereka tidak memaksa Qadli untuk menerimanya.

 

Article 80: The courts should be comprised of only one judge who has the authority to pronounce judgement. One or more judges are permitted to accompany him, however they do not have the authority of judgement but rather the authority of consulting and giving their opinion, and their opinion is not considered binding.

 Its proof is that the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم did not appoint two judges to one case, but rather he would appoint a single judge for the single case, which indicates the impermissibility of having a multiplicity of judges in a single case. Additionally, the judiciary is the informing of the Shari’ah rule which is then binding, and the Shari’ah rule for the single Muslim is not multiple, since it is the rule of Allah (swt), and the rule of Allah (swt) is one. It is correct that there could be multiple understandings of it, but concerning the Muslim from the angle of action according to it, the Shari’ah rule is singular and is never multiple. So anything other than what he understood to be the rule of Allah (swt) concerning oneself is not the rule of Allah (swt) for him, though it is considered in his view to be a Shari’ah rule. Whatever he took by imitation (Taqlid), and then acted upon, is considered to be the rule of Allah (swt) concerning him, and anything else is not the rule of Allah (swt) for him. When the judge informs him of the rule of Allah (swt) concerning him, and this is binding upon him, it is necessary that this notification be singular since it is informing him of the rule of Allah (swt) which is binding for him, and so in reality he is acting according to the rule of Allah (swt), and the rule of Allah (swt) in the situation of practical action is not multiple, even though there may be multiple understandings. Accordingly it is not correct for there to be multiple judges, since it is impossible for the rule of Allah (swt) to be multiple.

This is with respect to the single case, or in other words, in a single courtroom. As for the country, it is permitted to have two separate courts dealing in all types of cases in one area, because the judiciary is delegated by the Khalifah, so it is like the proxy where plurality is permitted and thus it would be permitted to have several judges in one area. If the disputing parties could not agree on which court they should take their case to or which judge should look into their case, the choice of the plaintiff would outweigh that of the defendant and the case would be given to the judge of his choice, as he would be seeking his right and this outweighs the defendant.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 126: Kekayaan milik Allah (swt)

Pasal 126: Harta adalah milik Allah. Dia memberi hak penuh –secara umum- kepada manusia untuk menguasainya, maka dengan itu harta tersebut benar-benar menjadi hak miliknya. Dia pula yang mengizinkan setiap individu untuk mendapatkannya, sehingga dengan izin yang bersifat khusus itu harta tersebut benar-benar menjadi miliknya secara nyata. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 86: Wakil-wakil dari Muhtasib

Pasal 86: Al-Muhtasib memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya yang memenuhi syarat-syarat seorang muhtasib. Mereka boleh ditugaskan di berbagai tempat, dan masing-masing memiliki wewenang dalam menjalankan tugas hisbahnya, baik di daerah kota-kota atau pun daerah kabupaten yang sudah ditentukan dalam perkara yang didelegasikan kepada mereka. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 65: Panglima angkatan bersenjata, dan jajaran militer

Pasal 65: Khalifah adalah panglima angkatan bersenjata. Khalifah mengangkat kepala staf gabungan. Khalifah yang menunjuk amir untuk setiap brigade dan seorang komandan untuk setiap batalion. Adapun struktur militer lainnya, yang mengangkat adalah para komandan brigade dan komandan batalion. Penetapan seseorang sebagai perwira harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan militernya. Dan yang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 124: Masalah ekonomi utama

Pasal 124: Problematika ekonomi (terletak pada) distribusi harta dan jasa kepada seluruh individu masyarakat, serta memberi mereka peluang untuk memanfaatkannya dengan memberi kesempatan untuk mendapatkan dan memilikinya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 71: Polisi

Pasal 71: Polisi ada dua jenis; polisi militer yang berada di bawah Amirul Jihad atau Direktorat Perang, dan polisi yang ada di bawah penguasa untuk menjaga keamanan; polisi ini berada di bawah Direktorat Keamanan Dalam Negeri. Kedua jenis polisi tersebut diberi pelatihan khusus dengan tsaqafah khusus yang memungkinkannya melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 133: Tanah ‘usyriyah, tanah kharaj

Pasal 133: Tanah ‘usyriyah adalah tanah suatu negeri yang penduduknya masuk Islam, termasuk tanah Jazirah Arab. Tanah kharaj adalah tanah suatu negeri yang dibebaskan melalui peperangan atau perdamaian, kecuali tanah Jazirah Arab. Tanah ‘usyriyah menjadi hak milik individu, baik tanahnya maupun manfaatnnya. Sedangkan tanah kharaj, (tanahnya) menjadi milik negara dan manfaatnya milik individu.… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 189: Hubungan dengan negara-negara lain

Pasal 189: Hubungan negara dengan negara-negara lain yang ada di dunia dijalankan berdasarkan empat kategori: Pertama, negara-negara yang ada di dunia Islam dianggap seolah-olah berada dalam satu wilayah negara, sehingga tidak masuk ke dalam hubungan luar negeri, dan tidak dimasukkan dalam politik luar negeri. Negara wajib menyatukan negara-negara tersebut ke dalam wilayahnya. Kedua,… Selengkapnya