Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / AL-QADLA (Badan peradilan) §75-95

Pasal 76: Hakim Agung

 

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 76: Khalifah mengangkat Qadli Qudlat yang berasal dari kalangan laki-laki, baligh, merdeka, muslim, berakal, adil dan faqih. Jika Khalifah memberinya wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Qadli Mazhalim, maka Qadhi Qudhat wajib seorang mujtahid. Qadli Qudlat memiliki wewenang mengangkat para Qadli, memberi peringatan dan memberhentikan mereka dari jabatannya, sesuai dengan peraturan administratif yang berlaku. Pegawai-pegawai peradilan terikat dengan kepala kantor peradilan, yang mengatur urusan administrasi untuk lembaga peradilan.

 

Article 76: The Khalifah appoints a supreme judge to the judiciary from the male, adult, free, Muslim, sane, just people who know jurisprudence, and if he was given the power to appoint and remove the Madhalim judge, and had the power of judgement in the Madhalim, then he would have to be a Mujtahid. He would have the power to appoint judges, discipline them, and remove them as part of the administrative systems. As for the remainder of the civil servants of the courts, they are connected to the Department Manager who is responsible for the courts’ affairs.

 

The origin is that the Khalifah can appoint governors to a specific governorship upon one of the issues in all the parts of the State, just as he can appoint a governor to a specific governorship upon one of the issues in a specific location, similar to how he can appoint a governor to a general governorship in a specific location. So, just as the Khalifah can empower a leader for Jihad, and one for Hajj, and one over the land taxes, he can also empower a leader for the judiciary. He can give that leader the right to appoint judges, remove them and discipline them, in the same way that he can give the leader of Jihad the right to appoint Majors and Corporals over the soldiers, and discipline them and remove them. Due to this it is permitted for the Khalifah to appoint a Supreme Judge, or in other words, a leader over the judiciary. This Supreme Judge, or leader of the judiciary, would be a ruler and not a civil servant, since he is a governor who has undertaken a governorship - in other words, ruling - just like any leader or governor over any of the issues. However, he is not considered to be an assistant for the Khalifah in the judiciary because he was given a specific appointment, in other words, in all the issues of judiciary, and so his appointment is in the judiciary and does not go beyond that. As for the assistant, he is given a general appointment in all the issues, so the Khalifah can seek his help in all issues, unlike the Supreme Judge who can assist in the judiciary alone.

 It is not confirmed that the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلمappointed a Supreme Judge, in the same way that it is not confirmed that any of the righteous guided Khulafaa’ appointed a Supreme Judge. There is nothing that indicates that the judiciary in the territories used to have deputies who would carry out the judiciary in the towns and villages, neither in the time of the righteous guided Khulafaa’, and not even by the time of the Ummayads. The first appointment of a supreme judge by the Khalifah was at the time of Harun Al-Rashid, and the first judge to be given this description was the judge Abu Yusuf, the famous Mujtahid, who was a companion of Abu Hanifah. Accordingly, it is permitted for the Khalifah to appoint a judge who is given the power to appoint and remove judges; so it is from the permitted actions.

 Based upon this it is permitted for the Khalifah to appoint a “Supreme Judge”. However, his pre-conditions are the same of those of the judge and the ruler, since he is a judge and a ruler since he has been given the power to appoint judges and to adjudicate in court cases. In other words, it is a condition for the Supreme Judge to be male, adult, free, Muslim, sane, just, and from the people who know the jurisprudence, since the condition of capability in this case means that he should know jurisprudence since his work is responsibility over the judiciary in addition to his powers of judging. The Messenger صلى الله عليه وآله وسلم has blamed whoever judges with ignorance and informed us that they would be from the people of the hellfire; he صلى الله عليه وآله وسلم said

 «وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ»

 “And a man who passess judgement on the people in ignorance will be in hellfire” (reported by the authors of the Sunan and Al-Hakim who authenticated it from Buraydah). From this evidence it is has been made a condition that the judge should be from the people who know the jurisprudence. The Supreme Judge should be a Mujtahid if he was given the power to appoint and remove the Madhalim judge, and the powers to judge in the Madhalim, since such a judgement requires Ijtihad as is explained in article 78.

As for what is mentioned in the article about the appointment of civil servants for the courts, these people are employees and the evidence for the permission of their appointment is the evidence for the hiring of an employee.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 82: mungkin derajat yang berbeda pengadilan

Pasal 82: Jenis peradilan boleh berbeda-beda sesuai jenis perkaranya. Sebagian Qadli boleh ditugaskan untuk menyelesaikan perkara tertentu, sampai batas tertentu dan perkara lainnya diserahkan pada sidang yang lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 53: Ketentuan pengangkatan Wali dan ‘Amil

Pasal 53: Wali diangkat oleh Khalifah. Para ‘Amil diangkat oleh Khalifah atau Wali apabila Khalifah memberikan mandat tersebut kepada Wali. Syarat bagi seorang Wali dan ‘Amil sama seperti persyaratan Mu’awin, yaitu laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil, memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas yang diberikan, dan dipilih dari kalangan orang yang bertakwa serta berkepribadian kuat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 150: Ketentuan perpajakan

Pasal 150: Apabila sumber tetap pemasukan Baitul Mal tidak mencukupi anggaran negara, maka negara boleh memungut pajak dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal kepada para fakir, miskin, ibnu sabil, dan pelaksanaan kewajiban jihad. b. Untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal sebagai pengganti jasa dan pelayanan kepada negara,… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 99: Administrasi dan tanggung jawab

Pasal 99: Untuk setiap departemen diangkat seorang direktur umum. Dan setiap biro dan unit diangkat juga seorang direktur dan kepala yang mengatur dan bertanggung jawab secara langsung terhadap instansinya. Para direktur dan kepala ini bertanggung jawab kepada atasan instansinya masing-masing di pusat. Mereka bertanggung jawab terhadap departemen, biro atau unit yang mereka pimpin –ditinjau dari… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 74: Direktorat perindustrian

Pasal 74: Direktorat perindustrian adalah direktorat yang menangani seluruh urusan yang berhubungan dengan industri, baik industri berat seperti industri mesin dan peralatan, industri otomotiv dan transportasi, industri bahan baku dan industri elektonika; maupun industri ringan. Baik pabrik itu temasuk kepemilikan umum atau pabrik-pabrik yang termasuk kepemilikan individu, tetapi memiliki hubungan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 171: Kebijakan pendidikan

Pasal 171: Politik pendidikan adalah membentuk pola pikir dan pola jiwa Islami. Seluruh mata pelajaran disusun berdasarkan dasar strategi tersebut. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 57: Masa jabatan seorang Wali

Pasal 57: Masa jabatan seorang Wali di wilayahnya tidak boleh dalam waktu yang sangat panjang (lama). Tetapi seorang Wali diberhentikan dari wilayah (provinsinya) setiap kali terlihat adanya akumulasi kekuasaan pada dirinya atau bisa menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Selengkapnya