Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Pemerintahan §16-23

Pasal 16: Sistem pemerintahan adalah unit, bukan federal.

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 16: Sistem pemerintahan adalah sistem kesatuan dan bukan sistem federal.

 

Article 16: The system of ruling is a unitary system and not a federal system.

The only correct system for ruling is the unitary system and nothing else is acceptable. This is because the Shari’ah evidence brought it alone and prohibited anything else; it was narrated by ‘Abd Allah b. Amr b. Al-‘As that he heard the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم say

«وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْـيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ»

He who swears allegiance to a Caliph should give him the grasp of his hand and the sincerity of his heart (i. e. submit to him both outwardly as well as inwardly). He should obey him to the best of his capacity. If another man comes forward (as a claimant to Caliphate), disputing his authority, they (the Muslims) should behead the latter.” (reported by Muslim). And it is narrated by Abu Sa‘id Al-Khudri that the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم said,

«إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْـتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا»

When oath of allegiance has been taken for two caliphs, kill the one for whom the oath was taken later. (reported by Muslim). The angle of deduction from these two narrations is that the first narration explains that in the scenario that the Imamate, in other words, the Khilafah, is given to htto dispute with him over this Khilafah it would be obligatory to fight him and to kill him if he did not give up his contention. So the narration clarifies that whoever contends the leadership of the Khalifah in the Khilafah must be fought. And this is an allusion to indicate the prohibition of the division of the state, encouragement not to permit its division and prohibiting any separation from it even through the use of force to maintain its unity. As for the second narration, it is regarding the scenario when the state does not have a head, in other words, a Khalifah, and the leadership of the state, in other words, the Khilafah, was given to two people and so the second of them should be killed, and by greater reasoning if it was given to more than two. And this is an allusion to indicate the prohibition of the division of the state. This means the prohibition of making the state into multiple states and it being obligatory that the state is one. Consequently the system of ruling in Islam is a unitary system and not a federal system and anything other than the unitary system is conclusively prohibited, and for this reason the article was drafted.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 72: Isu-isu yang mengancam keamanan internal

Pasal 72: Ancaman terhadap keamanan dalam negeri yang ditangani penyelesaiannya oleh Direktorat Keamanan Dalam Negeri adalah: murtad, bughat, hirabah, penyerangan terhadap harta masyarakat, pelanggaran terhadap jiwa dan kehormatan, interaksi dengan orang-orang yang diragukan yaitu orang-orang yang menjadi mata-mata untuk orang kafir harbi. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 87: Qadli dari Madhalim (ketidakadilan-ketidakadilan)

Pasal 87: Qadli Madzalim adalah Qadli yang diangkat untuk menyelesaikan setiap tindak kedzaliman yang terjadi dari negara yang menimpa setiap orang yang hidup di bawah kekuasaan negara, baik rakyatnya sendiri maupun bukan, baik kedzaliman itu dilakukan oleh Khalifah maupun pejabat-pejabat lain, termasuk yang dilakukan oleh para pegawai. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 176: Hubungan seni dan kerajinan untuk ilmu dan kebudayaan

Pasal 176: Ilmu kesenian dan keterampilan dapat digolongkan sebagai ilmu pengetahuan, seperti perdagangan, pelayaran dan pertanian yang boleh dipelajari tanpa terikat batasan atau syarat tertentu; dan dapat juga digolongkan sebagai suatu kebudayaan apabila telah dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu, seperti seni lukis dan pahat yang tidak boleh dipelajari apabila bertentangan dengan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 121: Kehidupan Menikah: tugas dan hak-hak

Pasal 121: Suami istri bekerja secara harmonis dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Suami berkewajiban melaksanakan seluruh tugas-tugas yang dilakukan di luar rumah, sedangkan seorang istri berkewajiban melaksanakan seluruh tugas-tugas yang ada di dalam rumah sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib menyediakan pembantu dalam kadar yang memadai untuk membantu pekerjaan rumah tangga yang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 153: Hak untuk lapangan kerja

Pasal 153: Negara menjamin lapangan kerja bagi setiap warga negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 161: Perdagangan luar negeri

Pasal 161: Perdagangan luar negeri berlaku menurut kewarganegaraan pedagang, bukan berdasarkan tempat asal komoditas. Pedagang kafir harbi dilarang mengadakan aktivitas perdagangan di negeri kita, kecuali dengan izin khusus untuk pedagangnya atau komoditasnya. Pedagang yang berasal dari negara yang terikat perjanjian diperlakukan sesuai dengan teks perjanjian antara kita dengan mereka. Pedagang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 66: Formasi Struktur dan kamp-kamp angkatan bersenjata

Pasal 66: Seluruh angkatan bersenjata ditetapkan sebagai satu kesatuan, yang ditempatkan diberbagai markas (kamp) militer. Sebagian kamp militer harus ditempatkan diberbagai wilayah, sebagian lainnya ditempatkan ditempat-tempat strategis, dan sebagian lain ditempatkan di kamp-kamp yang bersifat mobil dan dijadikan sebagai pasukan siap tempur. Kamp-kamp militer dibentuk dalam berbagai unit. Setiap… Selengkapnya