Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Pemerintahan §16-23

Pasal 18: Penguasa dan pegawai di negara bagian.

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 18: Penguasa mencakup empat orang, yaitu Khalifah, Mu’awin Tafwidl, Wali dan Amil. Selain mereka, tidak tergolong sebagai penguasa, melainkan hanya pegawai pemerintah.

Selengkapnya: Pasal 18: Penguasa dan pegawai di negara bagian.

Pasal 19: Kondisi penguasa

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 19: Tidak dibenarkan seorang pun berkuasa atau menduduki jabatan apa saja yang berkaitan dengan kekuasaan, kecuali orang itu laki-laki, merdeka, baligh, berakal, adil, memiliki kemampuan dan beragama Islam.

Selengkapnya: Pasal 19: Kondisi penguasa

Pasal 20: Hak dan kewajiban untuk bertanggung jawab penguasa

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 20: Kritik terhadap pemerintah merupakan salah satu hak kaum Muslim dan hukumnya fardlu kifayah. Sedangkan bagi warga negara non-Muslim, diberi hak mengadukan kesewenang-wenangan pemerintah atau penyimpangan pemerintah dalam penerapan hukum-hukum Islam terhadap mereka.

Selengkapnya: Pasal 20: Hak dan kewajiban untuk bertanggung jawab penguasa

Pasal 21: Partai-partai politik

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 21: Kaum Muslim berhak mendirikan partai politik untuk mengkritik penguasa, atau sebagai jenjang untuk menduduki kekuasaan pemerintahan melalui umat; dengan syarat asasnya adalah akidah Islam dan hukum-hukum yang diadopsi adalah hukum-hukum syara’. Pendirian partai tidak memerlukan izin negara. Dan negara melarang setiap perkumpulan yang tidak berasaskan Islam.

Selengkapnya: Pasal 21: Partai-partai politik

Pasal 22: Aturan sistem pemerintahan (sistem khilafah)

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 22: Sistem pemerintahan ditegakkan atas empat fondamen:

  •      a. Kedaulatan adalah milik syara’, bukan milik rakyat.
  •      b. Kekuasaan berada di tangan umat.
  •      c. Pengangkatan seorang Khalifah adalah fardhu atas seluruh kaum Muslim .
  •     d. Khalifah mempunyai hak untuk melegislasi hukum-hukum syara’ dan menyusun undang-undang dasar dan perundang-undangan.

Selengkapnya: Pasal 22: Aturan sistem pemerintahan (sistem khilafah)

Pasal 23: Struktur Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 23: Struktur negara terdiri atas tiga belas bagian:

  •      1. Khalifah
  •      2. Mu’awin Tafwidl
  •      3. Mu’awin Tanfidz
  •      4. Al-Wulat
  •      5. Amirul Jihad
  •      6. Keamanan Dalam Negeri
  •      7. Urusan Luar Negeri
  •      8. Perindustrian
  •      9. Al-Qadla
  •     10. Kemaslahatan Umat
  •     11. Baitul Mal
  • 12. Penerangan
  • 13. Majlis Umat 

Selengkapnya: Pasal 23: Struktur Negara Khilafah

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 109: Syura (konsultasi) adalah hak bagi umat Islam

Pasal 109: Syura merupakan hak bagi kaum Muslim saja dan bukan hak rakyat non-Muslim. Adapun penyampaian pendapat boleh dilakukan setiap warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 47: Batas-batas kekuasaan Mu’awin Tafwidl

Pasal 47: Apabila Mu’awin Tafwidl telah mengatur suatu urusan, lalu disetujui Khalifah, maka dia dapat melaksanakannya sesuai persetujuan Khalifah, tanpa mengurangi atau menambahnya. Jika Khalifah menarik kembali persetujuannya, dan Mu’awin menolak mengembalikan apa yang telah diputuskan, maka dalam hal ini perlu dilihat; jika masih dalam rangka pelaksanaan hukum sesuai dengan perintahnya atau… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 160: Pengawasan Perindustrian

Pasal 160: Negara mengatur semua sektor perindustrian dan menangani langsung jenis industri yang termasuk ke dalam pemilikan umum. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 152: Pengeluaran Baitul Mal

Pasal 152: Pengeluaran Baitul Mal disalurkan pada enam bagian: a. Delapan golongan yang berhak menerima zakat. Mereka berhak mendapatkannya dari pos pemasukan zakat (di Baitul Mal). b. Jika dari kas zakat tidak ada dana, maka untuk orang fakir, miskin, ibnu sabil, kebutuhan jihad, dan gharimin (orang yang dililit hutang), diberikan dari sumber pemasukan Baitul Mal lainnya. Dan jika itu pun tidak… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 60: Mengawasi pekerjaan dan tindak-tanduk Wali

Pasal 60: Khalifah wajib meneliti dan mengawasi pekerjaan dan tindak-tanduk setiap Wali dengan sungguh-sungguh. Khalifah boleh menunjuk orang yang mewakilinya untuk mengungkapkan keadaan para Wali, mengadakan pemeriksaan terhadap mereka, mengumpulkan mereka satu persatu atau sebagian dari mereka sewaktu-waktu, dan mendengar pengaduan-pengaduan rakyat terhadapnya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 137: Kategori kepemilikan publik

Pasal 137: Pemilikan umum berlaku pada tiga hal: a. Setiap sesuatu yang dibutuhkan masyarakat umum seperti lapangan. b.Sumber alam (barang tambang) yang jumlahnya tidak terbatas, seperti sumber minyak. c. Benda-benda yang sifatnya tidak dibenarkan dimonopoli seseorang, seperti sung Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 67: Pendidikan, tingkat intelektual dan budaya dari Angkatan Darat

Pasal 67: Setiap prajurit harus diberikan pendidikan militer semaksimal mungkin. Hendaknya kemampuan berpikir setiap prajurit ditingkatkan sesuai dengan kemampuan yang ada. Hendaknya setiap prajurit dibekali dengan tsaqofah Islam, sehingga memiliki wawasan tentang Islam sekalipun dalam bentuk global. Selengkapnya