Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Majelis Umat § 105-111

Pasal 110: ketika mengikat dan tidak mengikat Syura

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 110: Persoalan-persoalan yang di dalamnya syura bersifat mengikat pada saat Khalifah meminta pendapat diambil berdasarkan pendapat mayoritas, tanpa mempertimbangkan pendapat tersebut tepat atau keliru. Selain perkara tersebut yang termasuk di dalam syura yang tidak bersifat mengikat, maka yang dipertimbangkan adalah kebenarannya, tanpa melihat lagi suara mayoritas atau minoritas.

 

Article 110: The issues which fall under consultation (Shura) are decided by the opinion of the majority without considering whether it is correct or incorrect. As for any other issues which fall under Shura, the correct opinion is sought without any consideration given to the majority or minority.

The evidence for this is the actions of the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم, since in the Battle of Uhud he صلى الله عليه وآله وسلم took the opinion of the majority, while in the Battle of Badr he صلى الله عليه وآله وسلم took the opinion of Al-Hubab Bin Al-Munthir and left his صلى الله عليه وآله وسلم own opinion, and did not refer to the opinion of the majority. In the Expedition of Hudaybiyah he صلى الله عليه وآله وسلم held onto his صلى الله عليه وآله وسلم own opinion alone and paid no attention to the opinions of Abu Bakr (ra) and Umar (ra). In fact, he صلى الله عليه وآله وسلم did not pay attention to the opinion of all the Muslims, and forced them to abide by his صلى الله عليه وآله وسلم opinion even though they hated it. So if these three actions are compared with the words of the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم to Abu Bakr (ra) and Umar (ra),

«لَوِ اجْـتَمَعْـتُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْـتُكُمَا»

“If the two of you agree in Mashura I will not differ with you” (reported by Ahmad),and with the words of Allah (swt)

((وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ))

And consult them in the matter.(TMQ 3:159)and

((وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ))

And whose affair is [determined by] consultation among themselves.(TMQ 42:38), then the explanation of the meaning of the two verses and the narration is that whatever is like the example of the situation of Al-Hudaybiyah, which is where the Shari’ah rule is apparent, then it is of the power of the Khalifah to act upon it, and Shura in the issue is not binding. Whatever is similar to the situation of Badr, where the issue requires insight and thought, or where the proposing of an opinion was in a specialist issue, then the correct opinion is sought without any consideration for whether it was the opinion of the majority or of a single person. And whatever is similar to the situation of Uhud, which is the opinion regarding actions, then the opinion of the majority is followed; this is what falls under the category of “Mashurah” and the meaning of the words of the Prophet (saw) to Abu Bakr (ra) and Umar (ra)

«لَوِ اجْـتَمَعْـتُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْـتُكُمَا»

“If the two of you agree on an issue I consult you on (Mashura) I will not differ with you” (reported by Ahmad).

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 107: Keanggotaan di Majelis Umat

Pasal 107: Setiap warga negara yang baligh, dan berakal berhak menjadi anggota Majelis Umat atau Majelis Wilayah, baik laki-laki maupun perempuan, Muslim ataupun non-Muslim. Hanya saja keanggotaan orang non-Muslim terbatas pada penyampaian pengaduan tentang kedzaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 67: Pendidikan, tingkat intelektual dan budaya dari Angkatan Darat

Pasal 67: Setiap prajurit harus diberikan pendidikan militer semaksimal mungkin. Hendaknya kemampuan berpikir setiap prajurit ditingkatkan sesuai dengan kemampuan yang ada. Hendaknya setiap prajurit dibekali dengan tsaqofah Islam, sehingga memiliki wawasan tentang Islam sekalipun dalam bentuk global. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 174: Ilmu eksperimental, pengetahuan budaya

Pasal 174: Ilmu-ilmu terapan -seperti olahraga- harus dipisahkan dengan ilmu-ilmu tsaqofah. Ilmu-ilmu terapan diajarkan menurut kebutuhan dan tidak terikat dengan jenjang pendidikan tertentu. Ilmu-ilmu tsaqofah diberikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat aliyah sesuai dengan rencana pendidikan yang tidak bertentangan dengan konsep dan hukum Islam. Ditingkat perguruan tinggi ilmu-ilmu… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 115: Perempuan dalam aparatus negara

Pasal 115: Perempuan boleh diangkat sebagai pegawai negeri, memilih anggota Majelis Umat dan menjadi anggota Majelis Umat, serta berhak memilih Khalifah dan membaiatnya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 132: Pengeluaran dan investasi dibatasi oleh Syariah

Pasal 132: Penggunaan hak milik, terikat dengan izin dari Allah -selaku pembuat hukum-, baik pengeluaran maupun untuk pengembangan pemilikan. Dilarang berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta dan kikir. Tidak boleh mendirikan perseroan berdasarkan sistem kapitalis, atau koperasi dan semua bentuk transaksi yang bertentangan dengan syara’. Dilarang mengambil riba, memanipulasi harta secara… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 109: Syura (konsultasi) adalah hak bagi umat Islam

Pasal 109: Syura merupakan hak bagi kaum Muslim saja dan bukan hak rakyat non-Muslim. Adapun penyampaian pendapat boleh dilakukan setiap warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 116: Wanita dan posisi yang berkuasa

Pasal 116: Perempuan tidak boleh memangku jabatan pemerintahan. Tidak boleh menjadi Khalifah, Mu’awin, Wali, atau Amil; dan tidak boleh memangku jabatan berhubungan dengan (kekuasaan) pemerintahan. Begitu pula tidak boleh menjabat sebagai Qadli Qudlat, Qadli Mahkamah Madzalim dan Amirul Jihad. Selengkapnya