Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Majelis Umat § 105-111

Pasal 110: ketika mengikat dan tidak mengikat Syura

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 110: Persoalan-persoalan yang di dalamnya syura bersifat mengikat pada saat Khalifah meminta pendapat diambil berdasarkan pendapat mayoritas, tanpa mempertimbangkan pendapat tersebut tepat atau keliru. Selain perkara tersebut yang termasuk di dalam syura yang tidak bersifat mengikat, maka yang dipertimbangkan adalah kebenarannya, tanpa melihat lagi suara mayoritas atau minoritas.

 

Article 110: The issues which fall under consultation (Shura) are decided by the opinion of the majority without considering whether it is correct or incorrect. As for any other issues which fall under Shura, the correct opinion is sought without any consideration given to the majority or minority.

The evidence for this is the actions of the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم, since in the Battle of Uhud he صلى الله عليه وآله وسلم took the opinion of the majority, while in the Battle of Badr he صلى الله عليه وآله وسلم took the opinion of Al-Hubab Bin Al-Munthir and left his صلى الله عليه وآله وسلم own opinion, and did not refer to the opinion of the majority. In the Expedition of Hudaybiyah he صلى الله عليه وآله وسلم held onto his صلى الله عليه وآله وسلم own opinion alone and paid no attention to the opinions of Abu Bakr (ra) and Umar (ra). In fact, he صلى الله عليه وآله وسلم did not pay attention to the opinion of all the Muslims, and forced them to abide by his صلى الله عليه وآله وسلم opinion even though they hated it. So if these three actions are compared with the words of the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم to Abu Bakr (ra) and Umar (ra),

«لَوِ اجْـتَمَعْـتُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْـتُكُمَا»

“If the two of you agree in Mashura I will not differ with you” (reported by Ahmad),and with the words of Allah (swt)

((وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ))

And consult them in the matter.(TMQ 3:159)and

((وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ))

And whose affair is [determined by] consultation among themselves.(TMQ 42:38), then the explanation of the meaning of the two verses and the narration is that whatever is like the example of the situation of Al-Hudaybiyah, which is where the Shari’ah rule is apparent, then it is of the power of the Khalifah to act upon it, and Shura in the issue is not binding. Whatever is similar to the situation of Badr, where the issue requires insight and thought, or where the proposing of an opinion was in a specialist issue, then the correct opinion is sought without any consideration for whether it was the opinion of the majority or of a single person. And whatever is similar to the situation of Uhud, which is the opinion regarding actions, then the opinion of the majority is followed; this is what falls under the category of “Mashurah” and the meaning of the words of the Prophet (saw) to Abu Bakr (ra) and Umar (ra)

«لَوِ اجْـتَمَعْـتُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْـتُكُمَا»

“If the two of you agree on an issue I consult you on (Mashura) I will not differ with you” (reported by Ahmad).

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 59: Pemberhentiannya Wali

Pasal 59: Wali diberhentikan apabila Khalifah berpendapat untuk memberhentikannya; atau apabila Majlis Umat menyatakan ketidakpuasan (ketidakrelaan) terhadap Wali, atau jika Majelis Wilayah menampakkan ketidaksukaan terhadapnya. Pemberhentiannya dilakukan oleh Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 41: Keputusan untuk memecat Khalifah

Pasal 41: Mahkamah Madzalim adalah satu-satunya lembaga yang menentukan ada dan tidaknya perubahan keadaan pada diri Khalifah yang menjadikannya tidak layak menjabat sebagai Khalifah. Mahkamah ini merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang memberhentikan atau menegur Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 181: Aktivitas politik negara dan umat

Pasal 181: Politik adalah pemeliharaan urusan umat di dalam maupun luar negeri, dan dilakukan oleh negara bersama umat. Negara melaksanakan pengaturan secara praktis, sedangkan umat mengoreksi negara dalam pelaksanaannya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 17: Mengatur manajemen pusat dan desentralisasi.

Pasal 17: Pemerintahan bersifat sentralisasi, sedangkan sistem administrasi adalah desentralisasi. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 110: ketika mengikat dan tidak mengikat Syura

Pasal 110: Persoalan-persoalan yang di dalamnya syura bersifat mengikat pada saat Khalifah meminta pendapat diambil berdasarkan pendapat mayoritas, tanpa mempertimbangkan pendapat tersebut tepat atau keliru. Selain perkara tersebut yang termasuk di dalam syura yang tidak bersifat mengikat, maka yang dipertimbangkan adalah kebenarannya, tanpa melihat lagi suara mayoritas atau minoritas. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 6: kewarganegaraan Islam, hak dan kewajiban

Pasal 5: Setiap warga negara (Khilafah) Islam mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan syara’. Pasal 6: Negara tidak membeda-bedakan individu rakyat dalam aspek hukum, peradilan, maupun dalam jaminan kebutuhan rakyat dan semisalnya. Seluruh rakyat diperlakukan sama tanpa memperhatikan ras, agama, warna kulit dan lain-lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 130: Pemilikan Negara

Pasal 130: Setiap harta kekayaan yang penggunaannya tergantung pada pendapat Khalifah dan ijtihadnya, dianggap sebagai pemilikan negara seperti pajak, kharaj dan jizyah. Selengkapnya