Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Majelis Umat § 105-111

Pasal 110: ketika mengikat dan tidak mengikat Syura

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 110: Persoalan-persoalan yang di dalamnya syura bersifat mengikat pada saat Khalifah meminta pendapat diambil berdasarkan pendapat mayoritas, tanpa mempertimbangkan pendapat tersebut tepat atau keliru. Selain perkara tersebut yang termasuk di dalam syura yang tidak bersifat mengikat, maka yang dipertimbangkan adalah kebenarannya, tanpa melihat lagi suara mayoritas atau minoritas.

 

Article 110: The issues which fall under consultation (Shura) are decided by the opinion of the majority without considering whether it is correct or incorrect. As for any other issues which fall under Shura, the correct opinion is sought without any consideration given to the majority or minority.

The evidence for this is the actions of the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم, since in the Battle of Uhud he صلى الله عليه وآله وسلم took the opinion of the majority, while in the Battle of Badr he صلى الله عليه وآله وسلم took the opinion of Al-Hubab Bin Al-Munthir and left his صلى الله عليه وآله وسلم own opinion, and did not refer to the opinion of the majority. In the Expedition of Hudaybiyah he صلى الله عليه وآله وسلم held onto his صلى الله عليه وآله وسلم own opinion alone and paid no attention to the opinions of Abu Bakr (ra) and Umar (ra). In fact, he صلى الله عليه وآله وسلم did not pay attention to the opinion of all the Muslims, and forced them to abide by his صلى الله عليه وآله وسلم opinion even though they hated it. So if these three actions are compared with the words of the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم to Abu Bakr (ra) and Umar (ra),

«لَوِ اجْـتَمَعْـتُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْـتُكُمَا»

“If the two of you agree in Mashura I will not differ with you” (reported by Ahmad),and with the words of Allah (swt)

((وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ))

And consult them in the matter.(TMQ 3:159)and

((وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ))

And whose affair is [determined by] consultation among themselves.(TMQ 42:38), then the explanation of the meaning of the two verses and the narration is that whatever is like the example of the situation of Al-Hudaybiyah, which is where the Shari’ah rule is apparent, then it is of the power of the Khalifah to act upon it, and Shura in the issue is not binding. Whatever is similar to the situation of Badr, where the issue requires insight and thought, or where the proposing of an opinion was in a specialist issue, then the correct opinion is sought without any consideration for whether it was the opinion of the majority or of a single person. And whatever is similar to the situation of Uhud, which is the opinion regarding actions, then the opinion of the majority is followed; this is what falls under the category of “Mashurah” and the meaning of the words of the Prophet (saw) to Abu Bakr (ra) and Umar (ra)

«لَوِ اجْـتَمَعْـتُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْـتُكُمَا»

“If the two of you agree on an issue I consult you on (Mashura) I will not differ with you” (reported by Ahmad).

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 149: Sumber tetap pemasukan Baitul Mal

Pasal 149: Sumber tetap pemasukan Baitul Mal berupa fa’i, jizyah, kharaj, seperlima harta rikaz dan zakat. Seluruh pemasukan ini dipungut secara tetap, baik diperlukan atau tidak. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 69: Kewajiban Negara untuk tentara

Pasal 69: Setiap pasukan harus dilengkapi dengan persenjataan, logistik, sarana, dan fasilitas yang dibutuhkan serta kebutuhan-kebutuhan lain, yang memungkinkan pasukan untuk melaksanakan tugasnya sebaik mungkin sebagai pasukan Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 158: Mekanisme memungkinkan warga mendapatkan kebutuhan mereka

Pasal 158: Negara memberikan kesempatan bagi setiap warganya untuk memenuhi kebutuhan pelengkap, serta mewujudkan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat dengan cara sebagai berikut: a. Dengan memberikan harta bergerak atau pun tidak bergerak yang dimiliki negara dan tercatat di Baitul Mal, begitu pula dari harta fa’i dan lain-lain. b. Dengan membagi tanah baik produktif atau tidak kepada orang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 74: Direktorat perindustrian

Pasal 74: Direktorat perindustrian adalah direktorat yang menangani seluruh urusan yang berhubungan dengan industri, baik industri berat seperti industri mesin dan peralatan, industri otomotiv dan transportasi, industri bahan baku dan industri elektonika; maupun industri ringan. Baik pabrik itu temasuk kepemilikan umum atau pabrik-pabrik yang termasuk kepemilikan individu, tetapi memiliki hubungan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 186: Kebesaran pikiran Islam

Pasal 186: Menampilkan keagungan pemikiran Islam dalam mengatur urusan-urusan individu, bangsa dan negara, merupakan metode politik yang paling penting. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 58: Wali dimutasi

Pasal 58: Seorang Wali tidak boleh dimutasi dari satu wilayah ke wilayah yang lain, karena pengangkatannya bersifat umum tetapi untuk satu tempat tertentu. Akan tetapi seorang Wali boleh diberhentikan kemudian diangkat lagi di tempat lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 120: Kehidupan Menikah

Pasal 120: Kehidupan suami istri adalah kehidupan yang menghasilkan ketenangan. Pergaulan suami istri adalah pergaulan yang penuh persahabatan. Kepemimpinan suami terhadap istri adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab, bukan kepemimpinan seperti seorang penguasa. Seorang istri diwajibkan taat, dan seorang suami diwajibkan memberi nafkah yang layak, menurut standar kebiasaan. Selengkapnya