Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Majelis Umat § 105-111

Pasal 110: ketika mengikat dan tidak mengikat Syura

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 110: Persoalan-persoalan yang di dalamnya syura bersifat mengikat pada saat Khalifah meminta pendapat diambil berdasarkan pendapat mayoritas, tanpa mempertimbangkan pendapat tersebut tepat atau keliru. Selain perkara tersebut yang termasuk di dalam syura yang tidak bersifat mengikat, maka yang dipertimbangkan adalah kebenarannya, tanpa melihat lagi suara mayoritas atau minoritas.

 

Article 110: The issues which fall under consultation (Shura) are decided by the opinion of the majority without considering whether it is correct or incorrect. As for any other issues which fall under Shura, the correct opinion is sought without any consideration given to the majority or minority.

The evidence for this is the actions of the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم, since in the Battle of Uhud he صلى الله عليه وآله وسلم took the opinion of the majority, while in the Battle of Badr he صلى الله عليه وآله وسلم took the opinion of Al-Hubab Bin Al-Munthir and left his صلى الله عليه وآله وسلم own opinion, and did not refer to the opinion of the majority. In the Expedition of Hudaybiyah he صلى الله عليه وآله وسلم held onto his صلى الله عليه وآله وسلم own opinion alone and paid no attention to the opinions of Abu Bakr (ra) and Umar (ra). In fact, he صلى الله عليه وآله وسلم did not pay attention to the opinion of all the Muslims, and forced them to abide by his صلى الله عليه وآله وسلم opinion even though they hated it. So if these three actions are compared with the words of the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم to Abu Bakr (ra) and Umar (ra),

«لَوِ اجْـتَمَعْـتُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْـتُكُمَا»

“If the two of you agree in Mashura I will not differ with you” (reported by Ahmad),and with the words of Allah (swt)

((وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ))

And consult them in the matter.(TMQ 3:159)and

((وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ))

And whose affair is [determined by] consultation among themselves.(TMQ 42:38), then the explanation of the meaning of the two verses and the narration is that whatever is like the example of the situation of Al-Hudaybiyah, which is where the Shari’ah rule is apparent, then it is of the power of the Khalifah to act upon it, and Shura in the issue is not binding. Whatever is similar to the situation of Badr, where the issue requires insight and thought, or where the proposing of an opinion was in a specialist issue, then the correct opinion is sought without any consideration for whether it was the opinion of the majority or of a single person. And whatever is similar to the situation of Uhud, which is the opinion regarding actions, then the opinion of the majority is followed; this is what falls under the category of “Mashurah” and the meaning of the words of the Prophet (saw) to Abu Bakr (ra) and Umar (ra)

«لَوِ اجْـتَمَعْـتُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْـتُكُمَا»

“If the two of you agree on an issue I consult you on (Mashura) I will not differ with you” (reported by Ahmad).

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 49: Instansinya Mu’awin Tanfidz (asisten eksekutif)

Pasal 49: Khalifah mengangkat Mu’awin Tanfidz sebagai pembantu dalam kesekretariatan. Tugasnya menyangkut bidang administratif, dan bukan pemerintahan. Instansinya merupakan salah satu badan untuk melaksanakan instruksi yang berasal dari Khalifah kepada instansi dalam maupun luar negeri; serta memberi laporan tentang apa-apa yang telah diterimanya kepada Khalifah. Instansinya berfungsi sebagai… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 2: Darul Islam dan Darul kufur

Pasal 2: Darul Islam adalah negeri yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum Islam dan keamanannya didasarkan pada keamanan Islam. Darul kufur adalah negeri yang di dalamnya diterapkan peraturan kufur atau keamanannya berdasarkan selain keamanan Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 103: Departemen Informasi

Pasal 103: Instansi penerangan adalah direktorat yang menangani penetapan dan pelaksanaan politik penerangan Daulah demi kemaslahatan Islam dan kaum Muslim; di dalam negeri: untuk membangun masyarakat Islami yang kuat dan kokoh, menghilangkan keburukannya, dan menonjolkan kebaikannya; dan di luar negeri: untuk memaparkan Islam dalam kondisi damai dan perang dengan pemaparan yang menjelaskan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 147: Kondisi perpajakan

Pasal 147: Setiap aktivitas yang diwajibkan syara’ terhadap umat untuk melakukannya, sedangkan di dalam Baitul Mal tidak ada harta yang cukup untuk memenuhinya, maka kewajiban tersebut beralih kepada umat. Pada saat itu negara berhak mengumpulkan harta dari umat dengan mewajibkan pajak. Apa yang tidak diwajibkan syara’ terhadap umat, maka negara tidak dibenarkan memungut pajak dalam bentuk… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 135: Sewa lahan

Pasal 135: Dilarang menyewakan lahan untuk pertanian secara mutlak, baik tanah kharaj maupun tanah ‘usyriyah. Muzara’ah –bagi hasil atas lahan pertanian- tidak diperbolehkan, tetapi musaqat -menyewa orang untuk menjaga dan menyiram kebun- dibolehkan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 161: Perdagangan luar negeri

Pasal 161: Perdagangan luar negeri berlaku menurut kewarganegaraan pedagang, bukan berdasarkan tempat asal komoditas. Pedagang kafir harbi dilarang mengadakan aktivitas perdagangan di negeri kita, kecuali dengan izin khusus untuk pedagangnya atau komoditasnya. Pedagang yang berasal dari negara yang terikat perjanjian diperlakukan sesuai dengan teks perjanjian antara kita dengan mereka. Pedagang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 42: Mu’awin Tafwidl (Otorisasi asisten)

Pasal 42: Khalifah mengangkat seorang Mu’awin Tafwidl atau lebih. Ia bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan. Mu’awin Tafwidl diberi wewenang untuk mengatur berbagai urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya. Apabila Khalifah wafat, maka masa jabatan Mu’awin juga selesai. Dia tidak melanjutkan aktivitasnya kecuali selama masa jabatan amir sementara saja. Selengkapnya