Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Majelis Umat § 105-111

Pasal 105: Majelis Umat

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 105: Majelis umat adalah orang-orang yang mewakili kaum Muslim dalam menyampaikan pendapat, sebagai bahan pertimbangan bagi Khalifah. Orang-orang yang mewakili penduduk wilayah disebut Majelis Wilayah. Orang non-Muslim dibolehkan menjadi anggota majelis umat untuk menyampaikan pengaduan tentang kedzaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam.

 

Article 105: The individuals who represent the Muslims’ views to the Khalifah are the Ummah Council, and the individuals who represent the people in the provinces are the Provincial Councils. It is permitted for non-Muslims to be members in the Shura council for the sake of raising any complaints against any oppression by the rulers or misapplication of the laws of Islam.

This is a Council formed by individuals representing the opinion of the Muslims at large, to which the Khalifah can refer to, in order to consult on various issues. They in turn are the representatives of the Ummah in holding the rulers accountable. This is deduced from the Messenger of Allah’s صلى الله عليه وآله وسلم consultation with some men from the Ansar and the emigrants who represented their people. It is also derived from the Messenger’s صلى الله عليه وآله وسلم assigning some of his companions for consultation (Shura). He used to refer to them more than others for seeking opinion, such as Abu Bakr (ra), Umar (ra), Hamza (ra), ‘Ali (ra), Salman Al-Farisi (ra), Hudhayfah (ra)….

It is also deduced from the fact that Abu Bakr (ra) designated some men from the Muhajir and the Ansar for seeking their opinion when something happened. The people of the consultation (Shura) at the time of Abu Bakr (ra) were the scholars and the people capable of giving legal edicts. Ibn Sa’ad reported from Al-Qasim:

«أن أبا بكر الصديق كان إذا نزل به أمر يريد مشاورة أهل الرأي وأهل الفقه فيه، دعا رجالاً من المهاجرين والأنصار، دعا عمر، وعثمان، وعلياً، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأُبَيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وكل هؤلاء كان يُفْتي في خلافة أبي بكر، وإنما تصير فتوى الناس إلى هؤلاء، فمضى أبو بكر على ذلك، ثم وَلِيَ عمرُ فكان يدعو هؤلاء النَّفَرَ»

when something happened and Abu Bakr wanted to consult the people of opinion and the people of jurisprudence, he called from the emigrants and the Ansar. Umar, ‘Uthman, ‘Ali, ‘Abd Al-Rahman b. ‘Awf, Mu’adh b Jabal, ‘Ubay b. Ka‘b and Zayd Bin Thabit. They all used to give their opinion during the Khilafah of Abu Bakr. People would also take their legal edicts (fatwa) from them. When Umar became Khalifah, he also called these people. There are also evidences that call upon the Muslims to account the rulers. Muslims exercised such accounting as happened at the time of the Righteous Khulafaa’. As the Ummah is allowed to be represented in consultation (Shura), she is also allowed to be represented in accounting. All of this indicates that it is allowed to have a special council that represents the Ummah in accounting and in the consultation that is established by the text of the Quran and Sunnah. It is called the Ummah Council because it represents the Ummah in consultation and accounting.

It is permitted for non-Muslim citizens to be members of the Council, in order to file complaints against any injustice perpetrated against them by the rulers or against any misimplementation of Islam upon them or the lack of services to them or the like.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 94: diperbolehkannya surat kuasa dalam hal swasta dan publik

Pasal 94: Setiap orang yang mewakili wewenang dalam salah satu tugas, baik bersifat perorangan, seperti washi -yang diserahi wasiat- atau Wali, maupun bersifat umum seperti Khalifah, pejabat pemerintah lainnya, pegawai negeri, Qadli Madzalim dan Muhtasib; semuanya berhak mengangkat seseorang yang menggantikannya dan bertindak selaku wakil dalam perkara perselisihan dan pembelaan, dilihat dari… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 93: Hak untuk menunjuk proxy perselisihan dan pertahanan

Pasal 93: Setiap orang berhak mewakilkan perkara dan pembelaannya kepada orang lain (pengacara). Hak tersebut mencakup semua orang, baik Muslim maupun non-Muslim, laki-laki maupun perempuan, tanpa ada perbedaan antar pihak yang diwakili dan pihak yang mewakili. Pihak yang mewakilkan boleh memberi upah/bayaran kepada wakilnya, sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 109: Syura (konsultasi) adalah hak bagi umat Islam

Pasal 109: Syura merupakan hak bagi kaum Muslim saja dan bukan hak rakyat non-Muslim. Adapun penyampaian pendapat boleh dilakukan setiap warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 95: Putusan Mahkamah sebelum Khilafah

Pasal 95: Berbagai traksaksi, muamalah dan vonis yang dilakukan dan telah selesai pelaksanaannya sebelum berdirinya Khilafah, tidak dibatalkan oleh qadha’ Khilafah dan tidak diadili kembali kecuali jika perkara itu: a. Memiliki pengaruh yang terus menerus yang bertentangan dengan Islam, maka perkara tersebut diadili ulang b. Jika perkara tersebut berkaitan dengan pelanggaran/penyerangan terhadap… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 34: Prosedur pengangkatan khalifah

Pasal 34: Metode untuk mengangkat Khalifah adalah baiat. Adapun tata cara praktis untuk mengangkat dan membaiat Khalifah adalah sebagai berikut: a. Mahkamah Mazhalim mengumumkan kosongnya jabatan Khilafah b. Amir sementara melaksanakan tugasnya dan mengu-mumkan dibukanya pintu pencalonan seketika itu c. Penerimaan pencalonan para calon yang memenuhi syarat-syarat in’iqad dan penolakan pencalonan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 149: Sumber tetap pemasukan Baitul Mal

Pasal 149: Sumber tetap pemasukan Baitul Mal berupa fa’i, jizyah, kharaj, seperlima harta rikaz dan zakat. Seluruh pemasukan ini dipungut secara tetap, baik diperlukan atau tidak. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 24: Pelaksanaan al-Shara dan Sultan

Pasal 24: Khalifah mewakili umat dalam kekuasaan dan pelaksanaan syara’. Selengkapnya