Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD Negara Khilafah / Kalian adalah umat terbaik

 

 

Pasal 18: Penguasa dan pegawai di negara bagian.

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 18: Penguasa mencakup empat orang, yaitu Khalifah, Mu’awin Tafwidl, Wali dan Amil. Selain mereka, tidak tergolong sebagai penguasa, melainkan hanya pegawai pemerintah.

Selengkapnya: Pasal 18: Penguasa dan pegawai di negara bagian.

Pasal 19: Kondisi penguasa

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 19: Tidak dibenarkan seorang pun berkuasa atau menduduki jabatan apa saja yang berkaitan dengan kekuasaan, kecuali orang itu laki-laki, merdeka, baligh, berakal, adil, memiliki kemampuan dan beragama Islam.

Selengkapnya: Pasal 19: Kondisi penguasa

Pasal 20: Hak dan kewajiban untuk bertanggung jawab penguasa

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 20: Kritik terhadap pemerintah merupakan salah satu hak kaum Muslim dan hukumnya fardlu kifayah. Sedangkan bagi warga negara non-Muslim, diberi hak mengadukan kesewenang-wenangan pemerintah atau penyimpangan pemerintah dalam penerapan hukum-hukum Islam terhadap mereka.

Selengkapnya: Pasal 20: Hak dan kewajiban untuk bertanggung jawab penguasa

Pasal 21: Partai-partai politik

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 21: Kaum Muslim berhak mendirikan partai politik untuk mengkritik penguasa, atau sebagai jenjang untuk menduduki kekuasaan pemerintahan melalui umat; dengan syarat asasnya adalah akidah Islam dan hukum-hukum yang diadopsi adalah hukum-hukum syara’. Pendirian partai tidak memerlukan izin negara. Dan negara melarang setiap perkumpulan yang tidak berasaskan Islam.

Selengkapnya: Pasal 21: Partai-partai politik

Pasal 22: Aturan sistem pemerintahan (sistem khilafah)

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 22: Sistem pemerintahan ditegakkan atas empat fondamen:

  •      a. Kedaulatan adalah milik syara’, bukan milik rakyat.
  •      b. Kekuasaan berada di tangan umat.
  •      c. Pengangkatan seorang Khalifah adalah fardhu atas seluruh kaum Muslim .
  •     d. Khalifah mempunyai hak untuk melegislasi hukum-hukum syara’ dan menyusun undang-undang dasar dan perundang-undangan.

Selengkapnya: Pasal 22: Aturan sistem pemerintahan (sistem khilafah)

Pasal 23: Struktur Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 23: Struktur negara terdiri atas tiga belas bagian:

  •      1. Khalifah
  •      2. Mu’awin Tafwidl
  •      3. Mu’awin Tanfidz
  •      4. Al-Wulat
  •      5. Amirul Jihad
  •      6. Keamanan Dalam Negeri
  •      7. Urusan Luar Negeri
  •      8. Perindustrian
  •      9. Al-Qadla
  •     10. Kemaslahatan Umat
  •     11. Baitul Mal
  • 12. Penerangan
  • 13. Majlis Umat 

Selengkapnya: Pasal 23: Struktur Negara Khilafah

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 62: Jihad

Pasal 61: Jihad adalah kewajiban bagi seluruh kaum Muslim dan pelatihan militer bersifat wajib. Setiap laki-laki muslim yang telah berusia 15 tahun diharuskan mengikuti pelatihan militer, sebagai persiapan untuk jihad. Adapun rekrutmen anggota pasukan reguler merupakan fardhu kifayah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 61: Departemen Perang

Pasal 61: Direktorat peperangan menangai seluruh urusan yang berkaitan dengan kekuatan bersenjata baik pasukan, polisi, persenjataan, peralatan, logistik, dan sebagainya. Juga semua akademi militer, semua misi militer dan segala hal yang menjadi tuntutan baik tsaqafah Islamiyah, maupun tsaqafah umum bagi pasukan. Dan semua hal yang berhubungan dengan peperangan dan penyiapannya. Direktorat ini… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 149: Sumber tetap pemasukan Baitul Mal

Pasal 149: Sumber tetap pemasukan Baitul Mal berupa fa’i, jizyah, kharaj, seperlima harta rikaz dan zakat. Seluruh pemasukan ini dipungut secara tetap, baik diperlukan atau tidak. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 127: Jenis properti

Pasal 127: Pemilikan ada tiga maca: pemilikan individu, pemilikan umum, dan pemilikan negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 3: Adopsi undang-undang dasar dan undang-undang

Pasal 3: Khalifah melegislasi hukum-hukum syara’ tertentu yang dijadikan sebagai undang-undang dasar dan undang-undang negara. Undang-undang dasar dan undang-undang yang telah disahkan oleh Khalifah menjadi hukum syara’ yang wajib dilaksanakan dan menjadi perundang-undangan resmi yang wajib ditaati oleh setiap individu rakyat, secara lahir maupun batin. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 57: Masa jabatan seorang Wali

Pasal 57: Masa jabatan seorang Wali di wilayahnya tidak boleh dalam waktu yang sangat panjang (lama). Tetapi seorang Wali diberhentikan dari wilayah (provinsinya) setiap kali terlihat adanya akumulasi kekuasaan pada dirinya atau bisa menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 182: Hubungan dengan negara-negara asing

Pasal 182: Setiap individu, partai politik, perkumpulan, jamaah (organisasi) tidak dibenarkan secara mutlak menjalin hubungan dengan negara asing mana pun. Hubungan dengan negara asing hanya dilakukan oleh negara. Hanya negara yang memiliki hak mengatur urusan umat secara praktis. Umat dan kelompok-kelompok masyarakat wajib mengoreksi negara terhadap pelaksanaan hubungan luar negeri. Selengkapnya